Recent Posts More

Oktober 31, 2026



WARTA BIMA,- Jajaran Kepolisian Sektor Wawo yang dipimpin Kapolsek baru IPTU Eka Farman, SH ,MH, terus menunjukan keseriusan yang tinggi dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika jenis Sabu melalui berbagai operasi penangkapan.

Terbukti, dalam sebulan terakhir ini jajaran Polsek Wawo berhasil meringkus para terduga pelaku pengedar barang haram jenis Sabu-sabu di wilayah hukum Kecamatan Wawo. Peristiwa terbaru terjadi tadi malam, Jum,at (30/10) sekitar pukul 21.55 WITA, Tim Opsnal Polsek Wawo kembali mengamankan seorang pria berinisial FI yang diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu.

Proses penangkapan FI tersebut berlangsung di lingkungan RT. 003 RW. 002, Dusun Parawanga Desa Raba Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.

Kapolsek Wawo, IPTU Eka Farman, SH.,MH mengungkapkan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial FI tersebut, bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai dugaan adanya seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Wawo yang dipimpin langsung oleh AIPDA Mansyur segera melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap terduga pelaku. Dari hasil penggeledahan ini, petugas menemukan sejumlah barang bukti (BB) yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Diantaranya, 8 klip berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 3 klip kosong ukuran kecil, 2 klip kosong ukuran sedang, 1 buah dompet warna cokelat dan putih, 2 kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dan emas, 1 unit telepon genggam Android merek OPPO A31 warna biru, serta uang tunai sebesar Rp182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Selanjutnya, terduga pelaku bersama sejumlah Barang Bukti tersebut diamankan oleh Tim Opsnal Polsek Wawo untuk menjalani proses hukum, dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolsek Eka Farman menegaskan bahwa anggota Polsek wawo akan terus meningkatkan kegiatan patroli, penyelidikan, serta penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polsek Wawo. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Wawo untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, terutama di lingkungan desanya masing-masing. (Red)




Oktober 30, 2026


Kepala BAPPEDA, Hariman, SE.,M.Si


WARTA BIMA,- Peningkatan kualitas literasi dan numerasi menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Bima. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima, Hariman, SE.,M.Si dalam sambutannya saat kegiatan Workshop Literasi dan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar Lingkup Kabupaten Bima, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima berkolaborasi dengan INOVASI dan LPTK Taman Siswa di Aula Sudirman STKIP Taman Siswa Bima, Rabu (28/10).

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 180 guru inti tersebut, Hariman menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu “Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan".

Menurutnya, literasi dan numerasi tidak sekadar berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi juga menjadi dasar bagi peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, serta menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, workshop ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas guru inti sebagai penggerak perubahan di sekolah masing-masing, berbagi praktik baik, dan mendampingi guru lainnya dalam menerapkan pembelajaran yang efektif serta berpusat pada peserta didik.


Dari perspektif perencanaan pembangunan daerah, Kepala Bappeda Hariman menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, program yang tepat sasaran, penguatan kapasitas guru, serta kolaborasi antara Bappeda, Dinas Dikbudpora, satuan pendidikan, LPTK, INOVASI dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut sangat penting untuk memastikan setiap program pendidikan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bima. 

"Saya mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun masa depan Kabupaten Bima, melalui pendidikan yang berkualitas demi mewujudkan generasi yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing," pungkas Hariman. (Red)







Oktober 30, 2026



WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy mengapresiasi dan mendukung penuh program "Polisi Peduli Pengangguran" yang digelar oleh jajaran Polres Bima di Aula Disnakertrans LLK Kabupaten Bima, Jum,at (30/10).

Program ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus menekan angka pengangguran di daerah.

Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy mengatakan bahwa persoalan ketenagakerjaan merupakan tantangan bersama, oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi Polres Bima atas hadirnya program "Polisi Peduli Pengangguran" sebagai wujud sinergi solid TNI-Polri dan Pemerintah daerah dalam membekali generasi muda keterampilan mandiri, meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Dihadapan 96 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, Wabup Bima mengungkapkan, kondisi Kamtibmas yang kondusif berawal dari masyarakat yang sejahtera dan produktif. Melalui kegiatan ini,  diharapkan para peserta dapat memanfaatkan momentum pelatihan di LLK ini sebaik-baiknya agar memiliki bekal yang cukup untuk membuka usaha mandiri maupun masuk ke dunia kerja.


Sementara itu, Kapolres Bima AKBP M. Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H., menjelaskan, program Polisi Peduli Pengangguran tersebut dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Kapolri untuk mendekatkan polisi dengan seluruh pencari kerja yang ada di wilayah Indonesia.

"Program ini menjadi atensi Kapolri dimana dengan kehadiran Polisi di daerah bisa membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Minimal memfasilitasi seluruh potensi yang ada di wilayah untuk disalurkan pada tujuan pekerjaan," ujarnya.

Kapolres Bima menambahkan, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, Polri bermitra dengan  LLK Disnakertrans dan sektor industri untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan serta penyaluran kerja bagi 96 peserta di enam kejuruan strategis, mulai dari operator komputer hingga teknik las guna menekan angka pengangguran dan mencegah potensi tindak kriminalitas. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Kepala Disnakertrans Kabupaten Bima HM. Syaeful Bahri, ST., M.Si, Sekdis Nakertans dan Kepala LLK Bima. (Red)




.




Oktober 28, 2026



WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayahnya. Upaya tersebut diwujudkan melalui program unggulan "Selasa Menyapa" yang digelar di Desa Lewintana dan Desa Bajo Kecamatan Soromandi.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy ini diawali dengan senam pagi bersama warga. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon di area Kantor Desa Lewintana, SDN Bajo, dan SMPN 1 Soromandi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

‎Dalam kunjungan lapangan tersebut, jajaran pimpinan daerah meninjau langsung kondisi jembatan yang ambruk di Desa Lewintana. Jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan jalan pertanian warga setempat.

Selain infrastruktur dan lingkungan, kesehatan anak menjadi fokus utama kegiatan. Pemkab Bima memantau langsung layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan dan menyerahkan bantuan telur secara simbolis kepada anak-anak yang terindikasi stunting guna mempercepat penanganan gizi buruk.

Masyarakat Desa Lewintana juga mendapatkan akses berbagai pelayanan kesehatan gratis secara terpadu, mulai dari pemeriksaan tes IVA, pelayanan Keluarga Berencana (KB), hingga aksi donor darah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy mengimbau warga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan secara rutin sebagai upaya deteksi dini penyakit.

‎Tak hanya sektor kesehatan dan pembenahan fisik, program ini turut menghadirkan layanan pengurusan dokumen kependudukan secara langsung di lokasi. Melalui pendekatan pelayanan terpadu dan terintegrasi ini, Pemkab Bima mempertegas komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke tingkat desa.

Pemasangan prasasti program Selasa menyapa oleh Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima di depan Kantor Desa Lewintana dan Bajo menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pada dua desa di Kecamatan Soromandi tersebut. (Red)






‎



Oktober 28, 2026



WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Wakil Bupati, dr. H. Irfan Zubaidy bersama rombongan, kembali melaksanakan kegiatan Selasa Menyapa di Desa Lewintana Kecamatan Soromandi, Selasa (27/10).

Program Selasa Menyapa tersebut diawal acara sesi "Ngopi Bareng" di Lapangan Sepakbola Desa Lewintana. 

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutanya mengatakan bahwa Kabupaten Bima akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak dan bergelombang pada 191 desa mulai tahun 2026, 2027 hingga 2028 mendatang.  Sebagai informasi, Pilkades serentak gelombang pertama pada 5 Desember 2026 mendatang, termasuk di antaranya Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi.

Bupati Bima yang didampingi Wakil Bupati pada momen tersebut menjelaskan, pada tahun 2026 ini sebanyak 57 desa di Kabupaten Bima akan melaksanakan Pilkades serentak pada 5 Desember 2026. Hasil dari pesta demokrasi ini nantinya akan menentukan siapa yang akan memimpin desa masing-masing.

Oleh karena itu, Bupati Ady Mahyudi berharap, Pilkades serentak dapat ini berjalan dengan baik, aman, tertib dan sukses khususnya untuk wilayah Desa Lewintana Kecamatan Soromandi. Terkait pesta demokrasi di tingkat desa tersebut, Bupati Ady Mahyudi menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal seluruh tahapan Pilkades.

"Situasi kondusif harus menjadi prioritas utama kita bersama demi kelancaran pembangunan dan kenyamanan warga," pungkasnya.

Bupati dan Wabup Bima saat menyerahkan bantuan Sembako pada warga

‎Sementara itu, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy pada kesempatan tersebut mengajak masyarakat agar menjadikan kontestasi politik tingkat desa ini tidak dijadikan sebagai pemecah belah, melainkan sebagai wadah mempererat rasa kekeluargaan.

"Ajang Pilkades ini hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi antar warga, bukan sebaliknya saling bermusuhan satu sama lain," ajak Wabup Bima pada acara Ngopi Bareng yang dihadiri para Kepala Perangkat Daerah, Kepala BNN Kabupaten Bima, Camat Soromandi Zulkifli, S.H., M.Hum., unsur Muspika, Ketua BAZNAS Drs. A. Zubair HAR, jajaran Pendidikan, para kepala desa, tokoh masyarakat dan ratusan warga Kecamatan Soromandi tersebut. (Red)








Oktober 26, 2026

 


WARTA BIMA,- Bupati Bima, Ady Mahyudi, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Rinjani Tahun 2026 yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Polres Bima Kabupaten, Senin (26/10). 

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bima, AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K.,M.H ini digelar untuk mengecek kesiapan personel serta sarana pendukung. 

Kehadiran Bupati Bima menjadi wujud nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Bima terhadap upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayahnya.

Dalam apel tersebut, Kapolres Bima membacakan amanat tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB), Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. 

Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama bagi setiap pengguna jalan. Oleh karena itu, Operasi Patuh Rinjani 2026 dirancang tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif serta sosialisasi untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Pendekatan edukatif tetap diutamakan, namun penegakan hukum lalu lintas dilaksanakan secara tegas, profesional, dan proporsional. Langkah ini bertujuan mendisiplinkan pengguna jalan, mencegah pelanggaran berulang, serta menekan angka kecelakaan. Dalam pelaksanaannya, petugas di lapangan diimbau untuk tetap humanis, memberikan pelayanan prima, dan mematuhi SOP.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bima, Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi ini. Pemerintah Kabupaten Bima menyadari bahwa mewujudkan ketertiban lalu lintas bukanlah tugas kepolisian semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat. Kepatuhan pengendara terhadap aturan di jalan merupakan faktor penentu dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman.


Melalui Operasi Patuh Rinjani 2026, masyarakat Kabupaten Bima diimbau untuk selalu mematuhi rambu, menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, melengkapi surat-surat serta tidak menggunakan ponsel saat berkendara. "Saya harap, tertib berlalu lintas tumbuh sebagai kesadaran dan tanggung jawab bersama demi keselamatan jiwa, bukan sekadar menghindari sanksi," pungkas Kapolres Bima (Red)





Oktober 26, 2026


Bupati Bima


WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi membuka secara resmi Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dirangkaikan dengan Kolaborasi dan Kemitraan bersama Bank Dinar, terkait Pembiayaan Usaha Tani serta Beragunan Emas (SI TANI), Senin (26/10).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Marina Inn Kota Bima tersebut dihadiri oleh Kepala DPMD Kabupaten Bima Drs. H. Masykur, MM, Kabid Pemdes Safriatna, Direktur Utama Bank Dinar Mustaen, Kepala Cabang Bank Dinar Bima dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Bima.

Dalam sambutannya, Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada manajemen Bank Dinar atas peran, dukungan, dan partisipasinya sehingga sosialisasi regulasi ini dapat berjalan dengan lancar. 

Pihaknya berharap sinergi ini dapat terus diperkuat untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa, pengembangan usaha produktif, serta penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bima meminta adanya perubahan cara kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena indikator keberhasilan seorang kepala desa tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa baik amanah dijalankan dan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, seluruh kepala desa diminta bekerja dengan target yang jelas, perencanaan yang terarah dan hasil yang terukur. 

Selain transformasi cara kerja, pada momen tersebut, Bupati Bima secara tegas mengingatkan seluruh kepala desa untuk selalu mematuhi regulasi serta mengelola keuangan desa secara transparan dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus memiliki dasar hukum yang jelas, di mana pengelolaan APBDes wajib tertib mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawabanya.

"Intinya, setiap rupiah uang desa itu adalah amanah masyarakat yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum," imbuhnya. 

Diakhir sambutanya, Bupati Bima menekankan pentingnya disiplin aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi desa juga harus diperkuat melalui optimalisasi BUMDes dan usaha produktif masyarakat, salah satunya memanfaatkan peluang kemitraan pembiayaan yang ada, serta menjadikan setiap prestasi desa sebagai contoh dan motivasi bersama untuk kemajuan Kabupaten Bima.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para kepala desa. 

Melalui kerja sama dan kolaborasi dengan Bank Dinar, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi momentum bersama untuk mengubah pemahaman regulasi sekaligus memperluas akses pembiayaan yang mendukung kesejahteraan para petani dan masyarakat ditingkat desa. (Red)








Oktober 26, 2026


Dua Calon Kades Kombo


WARTA BIMA,- Jajaran Panitia Pilkades Kombo yang pimpin oleh Muhammad Faisal, S.Km, melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut calon Kepala Desa Kombo Kecamatan Wawo tahun 2026 di Aula Kantor Desa Kombo, Senin (26/10).

Berdasarkan hasil undian tersebut, calon Kades, Muhammad Yasin, SE meraih Nomor Urut 1. Sementara calon lainya, Ridwan A. Bakar mendapat Nomor Urut 2. Dengan demikian nomor urut 1 atas nama Muhammad Yasin, SE dan nomor urut 2 atas nama Ridwan A. Bakar.

Menarik ditunggu pertarungan dua calon pensiunan ASN dan Kepala Dusun dalam gelanggang politik Pilkades Kombo akhir tahun 2026 ini.

Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos dalam sambutanya mengatakan bahwa nomor urut yang diperoleh dua orang calon Kades Kombo ini bukanlah penentu akhir dari segalanya, melainkan hanya sebuah identitas untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan hak pilihnya.

Oleh karena itu, ia mengajak para calon Kades bersama tim sukses dan pendukungnya masing-masing, agar bisa saling menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya kontestasi Pilkades yang sehat, jujur, aman, damai dan kondusif.

"Dalam kontestasi politik seperti ini, hal yang paling utama adalah adu visi, misi dan program kerja, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain," ujarnya.

Camat Syarif menyebut, perbedaan pilihan merupakan hal yang lumrah, akan tetapi perbedaan tersebut jangan sampai merusak hubungan persaudaraan dan keharmonisan warga, karena dalam setiap pertarungan politik seperti Pilkades ataupun ajang Pemilu lainnya, tentu ada yang menang dan ada yang kalah.

"Saya ingatkan, calon Kades dan para pendukungnya harus berjiwa besar, karena siapun yang terpilih nanti, itulah pemimpin kita bersama untuk membangun dan memajukan desa, lebih khususnya Desa Kombo ini," imbuhnya.

Camat Wawo saat memberikan arahan

Camat Wawo mengungkapkan, untuk menyukseskan penyelenggaran Pilkades serentak tahun 2026, pihaknya selaku kepala wilayah Kecamatan Wawo, bersama jajaran TNI dan Polri berjanji akan terus memantau dan mengawal seluruh tahapan Pilkades, agar nantinya pesta demokrasi khususnya di tingkat Desa Kombo ini dapat berjalan dengan aman, langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil.

Diakhir sambutanya, Camat Syarif menitipkan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Kombo, agar tetap menjaga silaturrahim dan menjalin sinergitas dalam menyongsong dan menyukseskan Pilkades yang digelar awal Desember 2026 mendatang.

"Mari kita memilih calon Kepala Desa sesuai keinginan dan hati nuraninya masing-masing. Dua calon kades ini merupakan putra terbaik dari Desa Kombo, tinggal kecerdasan masyarakatlah yang bisa menilai dan memberikan mandat kepada dua calon pemimpin masa depan Desa Kombo ini," pungkas Camat Wawo.

Sementara itu, Kapolsek Wawo, IPTU Eka Farman, SH.,MH pada kesempatan tersebut menghimbau kepada semua seluruh elemen masyarakat Desa Kombo, terutama pada calon Kades dan para pendukungnya, agar dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) selama tahapan Pilkades hingga hari H pemungutan suara dan penetapan calon kades terpilih pada Desember 2026 mendatang.

"Saya tekankan jaga Kamtibmas, dan bagi calon Kades dan para pendukungnya harus berani terima resiko, siap kalah dan siap menang," tegasnya.


Selain itu, jika ada masalah yang muncul Kapolsek Wawo meminta kepada dua calon kades, para pendukung dan simpatisan supaya dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, jangan sebaliknya menciptakan keributan ditengah kehidupan masyarakat. "Intinya, kami akan terus melakukan pengawalan selama proses Pilkades, khususnya di wilayah Desa Kombo Kecamatan Wawo ini," tandas Kapolsek Eka Farman. (WB-01)




Oktober 24, 2026
Taufik, ST.,MT


WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima dipastikan mendapat kucuran anggaran infrastruktur hingga mencapai ratusan miliar rupiah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR RI.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT dalam siaran Persnya Jumat (23/10) mengungkapkan, alokasi dana dari Rakor Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI tersebut, terfokus pada percepatan pembangunan sektor vital, seperti jalan daerah, irigasi pertanian, air minum, sanitasi serta normalisasi sungai untuk memperkuat penanganan banjir.

Menurutnya, dalam upaya memperkuat infrastruktur dan penanganan banjir, dukungan alokasi anggaran terbesar berasal dari program Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi. Pada tahap pertama, Kabupaten Bima melalui sistem SIPURI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 105,6 Miliar yang dialokasikan secara riil untuk menjawab kebutuhan petani lokal.

Cakupan anggaran tersebut diarahkan untuk  pembangunan 7 unit embung, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 5 lokasi strategis dan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 17 titik lokasi. Sementara itu, usulan untuk tahap kedua tahun 2026 saat ini tengah dalam pembahasan intensif.

Selain itu, pada aspek konektivitas wilayah, Kabupaten Bima juga berhasil meloloskan paket usulan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap-1 Tahun 2026, yakni Pembangunan jalan ruas SP.3 Nangapria – SP.3 Seranae dipastikan berjalan dengan alokasi pagu mencapai Rp 25 Miliar. 

Taufik yang juga mantan Kadis Perkim dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima ini menjelaskan bahwa Kementerian PUPR RI telah memberi perhatian khusus pada pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Bima melalui program reguler yang sedang berjalan saat ini, seperti proyek Normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp. 24 Miliar dan Normalisasi Sungai Mpuri sebesar Rp. 14 Miliar.

Tidak hanya itu, untuk mengatasi kerawanan banjir di kawasan ibu kota daerah, proyek Pengendalian Banjir Desa Pandai - Woha senilai Rp 14 Miliar kini tengah memasuki proses tender, dan diproyeksikan berlanjut dengan anggaran lanjutan sebesar Rp. 50 Miliar pada tahun 2027 mendatang.

Kadis Taufik saat berada di Kantor Kementrian PUPR RI

Taufik menambahkan, ditengah keterbatasan anggaran nasional yang menekan alokasi program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi 2027 menjadi Rp 3 Miliar, Kabupaten Bima tetap dipercaya oleh Pusat sebagai salah satu dari dua daerah penerima program tersebut di Provinsi NTB, bersama Kabupaten Lombok Utara. Menindaklanjuti arahan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Bima bergerak cepat melayangkan surat permohonan resmi kepada Menteri PUPR. Langkah proaktif ini diambil untuk memperjuangkan alokasi tambahan anggaran infrastruktur 2027 dengan melengkapi seluruh dokumen kriteria kesiapan teknis (Readiness Criteria).

"Langkah cepat ini menjadi komitmen nyata Pemkab Bima dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat," pungkas pria kelahiran Wawo ini. (Red)









Oktober 24, 2026


Ir. Syamsuddin, ST.,MT


WARTA BIMA,- PPK Operasi dan Pemeliharaan (OP-SDA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I wilayah kerja Bima dan Dompu, Ir. Syamsuddin, ST.,MT, Jum,at (23/10), memanggil sejumlah ketua kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang melaksanakan proyek pembangunan Jaringan Irigasi di wilayah Bima.

Pemanggilan itu dilakukan menyusul belum rampungnya pekerjaan jaringan irigasi, terutama pada 9 lokasi kelompok P3A yang tersebar di wilayah Kecamatan Sape, Wera dan Woha Kabupaten Bima.

Saat memanggil sejumlah kelompok P3A di Aula Kantornya, PPK Ir. Syamsuddin, ST.,MT menekankan pada seluruh ketua kelompok yang belum menyelesaikan pekerjaan, agar secepatnya bisa dituntaskan. Selain itu, pihaknya mengingatkan kepada sejumlah ketua kelompok supaya bisa melaksanakan pekerjaan sesuai perencanaan, sehingga kedepan hasil dari pembangunan jaringan irigasi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, terutama bagi para petani yang tersebar di desanya masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Syamsuddin juga memberikan ultimatum pada 9 kelompok yang belum menyelesaikan pekerjaan agar secepatnya bisa dituntaskan, mengingat batas waktu kontrak pekerjaan proyek jaringan irigasi ini sudah berakhir pada September 2026 kemarin. "Sampai saat ini masih ada kelompok P3A yang belum merampungkan pekerjaannya. Makanya, saya telah mengingatkan kepada para ketua kelompok yang bersangkutan supaya secepatnya bisa diselesaikan," ujar Syamsuddin usai pertemuan dengan sejumlah ketua kelompok tersebut. 

Ia menyebut, hasil pekerjaan proyek irigasi yang dilaksanakan oleh 9 kelompok P3A tersebut sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran (Opname) beberapa hari yang lalu. Akan tetapi volume pekerjaannya dinilai masih kurang, sehingga untuk 9 kelompok tersebut diminta agar segera memenuhi kekurangan volume sesuai gambar dan RAB yang telah ditentukan.

"Memang ada berbagai macam alasan dari ketua kelompok tersendatnya proyek ini, seperti kelangkaan Semen, tidak ada tenaga kerja (Tukang) dan lainya. Tapi saya menilai alasan-alasan semacam ini sangat tidak logis, karena proyek sudah berjalan sejak tiga bulan yang lalu, bahkan waktu kontraknya pun sudah habis sekarang," ungkapnya.

Syamsuddin mengaku geram dengan sikapnya para ketua kelompok P3A yang mengulur waktu penyelesaian proyek tersebut, bahkan sebagian pekerjanya dinilai tidak sesuai spek, sehingga hasil pekerjaannya terpaksa diulang lagi walaupun kontraknya sudah selesai saat ini. "Yang perlu dikerjakan ulang ini terutama perbaikan pada sejumlah titik jaringan irigasi yang masih kurang volumenya setelah diopname," imbuhnya.

Salah satu hasil proyek jaringan irigasi yang sudah rampung


Syamsuddin menambahkan, meskipun pembangunan jaringan irigasi tersebut, bersumber dari dana hibah melalui Pokir anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa, H. Mori Hanafi. Namun penggunaan anggaranya tidak luput dari pemeriksaan BPK RI. Oleh karena itu, pihaknya sekali lagi mengingatkan kepada seluruh kelompok P3A selaku pelaksana proyek, terutama beberapa kelompok yang belum menyelesaikan pekerjaannya, agar secepatnya bisa dituntaskan di lokasinya masing-masing.

"Saya ingatkan kepada para ketua kelompok, terutama yang belum rampung pekerjaannya, jangan main-main dengan proyek irigasi ini kalau tidak ingin berurusan dengan hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui, proyek pembangunan jaringan irigasi yang bersumber dari APBN tahun 2026 ini berjumlah sebanyak 144 paket, dengan lokasinya tersebar diberbagai desa dan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima.  Total dana yang digelontorkan oleh negara untuk membiayai proyek ini mencapai puluhan milyar, dengan rinciannya, setiap kelompok pelaksana mendapat anggaran masing-masing sebesar, Rp. 195 juta per kelompok P3A dimaksud. (WB-01)





Oktober 20, 2026

 


WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima terus berkomitmen mendorong percepatan sektor pariwisata daerah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui pertemuan Bupati Bima, Ady Mahyudi dengan Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dwi Marhen Yono di Jakarta, Selasa (20/10).

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar, SP., M.Si tersebut bertujuan untuk menyampaikan permohonan dukungan dan penyampaian proposal terkait Program Penataan dan Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Bima.

Bupati Ady Mahyudi pada pertemuan tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Bima memiliki potensi wisata bahari yang luar biasa. Namun, penataan kawasan dan penyediaan infrastruktur pendukung secara terpadu serta berkelanjutan memerlukan sinergi dan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

"Kami menyadari masih terdapat keterbatasan, mulai dari infrastruktur dan amenitas wisata bahari, penataan kawasan, hingga penguatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku usaha lokal. Melalui koordinasi langsung dengan Kementerian Pariwisata RI, kami berharap program penataan ini dapat terakselerasi dengan baik," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima mengajukan 7 usulan program prioritas yang mencakup pembangunan dermaga wisata, Penataan kawasan destinasi wisata, Pengembangan atraksi wisata bahari dan Pembangunan fasilitas pelayanan wisata. Usulan lainnya yaitu Pengembangan waterpark, Penataan UMKM wisata dan Pelatihan SDM pariwisata dan pemandu wisata bahari.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar, SP., M.Si menambahkan bahwa dukungan fasilitasi dari Kementerian Pariwisata RI akan menjadi dorongan besar dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata Bima di tingkat nasional maupun internasional.

"Pengembangan wisata bahari yang berdaya saing dan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penataan UMKM dan pelatihan SDM lokal. Kami optimistis usulan ini mendapat respons positif demi memajukan pariwisata Bima," jelas Muhammad Akbar.

Melalui sinergi antara Pemkab Bima dan Kementerian Pariwisata RI, diharapkan pengembangan potensi bahari Kabupaten Bima dapat terlaksana secara optimal, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Bima sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Indonesia. (Red).




Oktober 19, 2026



WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima terus berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur perdagangan dan menjaga stabilitas harga komoditas pertanian lokal. Komitmen ini ditunjukkan melalui pertemuan langsung Bupati Bima, Ady Mahyudi dengan Menteri Perdagangan, Dr. Budi Santoso, M.Si. di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (19/10).

Dalam pertemuan strategis tersebut, Bupati Bima menyerahkan secara resmi proposal permohonan Alokasi Dana APBN Tahun Anggaran 2027 senilai Rp 5,23 miliar untuk Pembangunan Gudang Non-Sistem Resi Gudang (Non-SRG) di Kabupaten Bima.

Bupati Bima, Ady Mahyudi menyampaikan bahwa keberadaan Gudang Non-SRG merupakan kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan fungsi sarana perdagangan daerah. Kehadiran fasilitas penyimpanan ini diharapkan dapat menjadi penyangga (buffer) saat produksi melimpah sehingga mampu mencegah anjloknya harga komoditas pertanian di tingkat petani.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah daerah dalam menstabilkan harga komoditi pertanian lokal dan menjamin kelancaran arus distribusi barang. Dengan adanya sarana pendukung yang memadai, potensi ekonomi domestik Kabupaten Bima dapat kita optimalkan," ujarnya.

Selain untuk menjaga kesejahteraan para petani daerah, usulan pembangunan Non-SRG ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam menguatkan pengamanan pasar dalam negeri serta menjaga ketersediaan stok pangan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bima berharap Kementerian Perdagangan RI dapat mengabulkan usulan tersebut pada TA 2027 mendatang, sehingga sarana distribusi ini dapat segera terealisasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. (Red)




Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warta Bima © 2020. All Rights Reserved.
Designed by Aden KT

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.