Recent Posts More

September 14, 2026

M. Faisal


WARTA BIMA,- Kontestasi politik Pemilihan Kepala Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima tampaknya tidak lagi menjadi primadona bagi masyarakat setempat.

Pasalnya, sampai dengan hari keempat waktu pendaftaran bagi bakal calon Kades, Senin sore tadi (14/9), belum ada satupun warga yang mengajukan lamaran kepada pihak Panitia Pilkades Kombo Kecamatan Wawo Tahun 2026.

Ketua Panitia Pilkades Kombo, Muhammad Faisal, S.Km yang dikonfirmasi awak Media ini mengungkapkan, pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa Kombo tahun 2026 ini tampaknya kurang diminati oleh warga. Terbukti sejak dibukanya waktu pendaftaran mulai tanggal 10 hingga hari keempat Senin sore ini, jumlah pelamar yang mengajukan bahan persyaratan untuk mengikuti kontestasi Pilkades Kombo belum ada satupun yang muncul, alias nihil.

"Dead line waktu pendaftaran bagi calon Kades ini memang kita buka sampai 18 September nanti. Tapi sampai hari ini, belum ada satupun bakal calon yang mengajukan lamaran di Sekretariat Panitia Kantor Desa Kombo," ujar Faisal.

Ia mengaku cemas bahkan merasa pusing dengan kurangnya semangat dan animo masyarakat untuk maju sebagai calon pemimpin di Desa Kombo tersebut. Lagipula batas akhir waktu pendaftaran bagi para calon Kades ini tinggal menghitung hari.

"Jujur saja, akibat sepinya peminat yang mau tampil dalam ajang Pilkades Kombo ini, kami sebagai panitia benar-benar dibuat pusing. Waktu pendaftaran sudah berjalan empat hari, sementara warga yang mendaftar jadi calon Kades masih kosong melompong," terangnya.

Faisal menyebut tahapan pendaftaran ini sangat krusial bagi kelangsungan demokrasi di tingkat desa. Jika tidak ada satupun warga Desa Kombo yang mengajukan lamaran sebagai calon Kades sampai batas waktu pendaftaran tanggal 18 September 2026 mendatang. Maka pihak panitia Pilkades Kombo harus berkonsultasi lagi dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak pemerintah kecamatan, guna menentukan langkah antisipasi sesuai regulasi yang telah ditentukan.

Faisal yang juga Alumni UVRI Makassar ini menambahkan, untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkades Kambo Tahun 2026, pihak panitia bersama jajaran Pemerintah Desa Kombo sudah melakukan sosialisasi seluruh tahapan Pilkades beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh tokoh masyarakat, generasi muda dan umunya warga Desa Kombo yang memenuhi syarat, agar segera menggunakan kesempatan ini untuk ikut berpartisipasi menjadi calon Kades sekaligus bisa membangun Desa Kombo selama periode delapan tahun kedepan.

"Kami Panitia Pilkades sampai sekarang masih terus membuka pintu Sekretariat seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama figur-figur lokal yang tergerak hatinya untuk mengajukan lamaran sebagai calon Kades Kombo di detik-detik akhir sebelum masa pendaftaran ditutup. Ini semua demi kelanjutan roda pemerintahan di Desa Kombo yang kita cintai bersama," pungkasnya. (WB-01)











September 11, 2026



WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III yang digelar pada Jumat (11/9).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, S.IP., didampingi Wakil Ketua I Muhammad Erwin, S.IP., dan Wakil Ketua III Muhammad Nazarudin, S.H. Agenda utama sidang paripurna diawali dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima mengenai KUPA dan PPAS-P TA 2026 yang disampaikan oleh Saiful, S.H. dari Fraksi PAN.

Acara dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Bima Adi Mahyudi bersama Ketua dan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bima. Turut hadir mendampingi Bupati Bima dalam rapat paripurna tersebut yakni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Adel Linggardi, S.E., para Kepala Perangkat Daerah serta sejumlah Kepala Bagian pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

Usai rapat paripurna tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya seluruh rangkaian pembahasan anggaran secara tepat waktu. Ia menilai kelancaran proses ini tidak lepas dari komitmen dan kerja keras Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bima dalam menetapkan serta mengawal jadwal kegiatan.

Bupati Bima menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan itu menunjukkan komitmen kuat dan sinergi yang harmonis antara jajaran eksekutif dan legislatif. Sinergitas tersebut sangat krusial untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berjalan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima. (Red)





September 10, 2026


JOGJAKARTA-Mahasiswa Praktik Kependidikan (PK) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) turut mendampingi kegiatan Pengembangan Desa Wisata di Desa Wisata Sumberagung, Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

 Kegiatan yang melibatkan mahasiswa sebagai asisten narasumber Hadratiningsih tersebut menyasar kelompok pengelola desa wisata dengan fokus pada pengembangan produk pangan lokal berbahan dasar singkong ketan. Kegiatan ini turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan, SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Pendampingan bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi produk kuliner yang memiliki nilai tambah dan peluang ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Hadratiningsih bersama mahasiswa memberikan materi dan praktik pengolahan singkong ketan menjadi berbagai produk, di antaranya donat singkong, bolu lapis singkong, dan keripik singkong balado hijau. 

Peserta didampingi secara langsung mulai dari tahap persiapan bahan, proses pengolahan, hingga penyajian produk. Selain teknik produksi, kegiatan juga memberikan pemahaman mengenai sanitasi dan pengemasan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, menarik, dan mampu bersaing di pasar. Kegiatan berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan narasumber, mahasiswa, dan kelompok pengelola desa wisata.

Kegiatan tersebut menghasilkan pengetahuan dan keterampilan baru bagi peserta dalam mengembangkan singkong sebagai produk pangan bernilai jual. Pengolahan singkong menjadi berbagai produk kuliner membuka peluang diversifikasi usaha dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di lingkungan desa dapat mendorong penggunaan sumber daya lokal secara optimal serta mengurangi potensi bahan pangan terbuang. Inovasi tersebut juga berpotensi mendukung pengembangan produk khas Desa Wisata Sumberagung yang dapat dipasarkan sebagai oleh-oleh maupun kuliner bagi wisatawan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi terhadap SDG 1 melalui peluang peningkatan pendapatan, SDG 8 melalui pengembangan usaha masyarakat, dan SDG 12 melalui pemanfaatan serta pengolahan pangan lokal secara lebih bertanggung jawab.

Kedepan, kelompok pengelola Desa Wisata Sumberagung diharapkan dapat melanjutkan pengembangan produk berbasis singkong secara konsisten. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui penambahan variasi produk, peningkatan kualitas dan desain kemasan, penerapan standar kebersihan, serta perluasan pemasaran. Keberlanjutan program diharapkan mampu menjadikan olahan singkong tidak hanya sebagai produk pangan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kuliner Desa Wisata Sumberagung yang dapat memperkuat daya tarik wisata sekaligus mendukung perekonomian masyarakat setempat. (WB-01)






September 10, 2026



MATARAM,- Pengurus Wilayah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi membuka kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang dirangkai dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Lantai 6 Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kamis (10/09).

Mengusung tema "Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas, dan Berkomitmen Terhadap Etika Jurnalistik Melalui Penguatan Organisasi PWI", pembukaan acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus PWI Pusat, pengurus PWI NTB, pimpinan media, serta ratusan insan pers se-NTB.

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menyampaikan bahwa kegiatan OKK kali ini diikuti oleh 120 wartawan dari 10 kabupaten/kota di NTB. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dan pembatasan kapasitas dari total hampir 200 pendaftar. Sementara itu, untuk agenda UKW yang digelar pada 11–12 September, diikuti oleh 54 peserta. "UKW kali ini diikuti 54 peserta yang terbagi dalam tiga tingkatan, yakni 18 peserta jenjang Muda, 24 peserta jenjang Madya, dan 12 peserta jenjang Utama. Ini merupakan ujian pemetaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, dan perilaku di lapangan," ujarnya.

Pada momen tersebut, Ikliluddin juga mengajak seluruh hadirin memanjatkan doa bagi jurnalis yang sempat dinyatakan hilang kontak di kawasan Gunung Anak Krakatau agar segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang OKK PWI Pusat, Joko Tetuko mengapresiasi tingginya antusiasme para peserta di NTB. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan OKK merupakan amanat PD/PRT hasil Kongres PWI serta Peraturan Organisasi (PO) terbaru. Pemahaman terhadap 13 materi dasar keorganisasian dan kewartawanan, termasuk UU Pers, KEJ, hingga Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi fondasi mutlak sebelum wartawan terjun meliput di lapangan.

"OKK ini adalah penguatan organisasi sekaligus fondasi bagi anggota. Tempat acara di Bank NTB Syariah ini sangat representatif dan pelaksanaan di NTB ini menjadi salah satu yang terbesar serta terbaik," ujarnya bangga.

Joko Tetuke menambahkan, pers yang kompeten akan melahirkan jembatan informasi yang kuat dan terpercaya antara masyarakat dan pemerintah.

Kegiatan OKK dan UKW PWI NTB ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik.

Mengutip pesan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Ahsanul Khalik menekankan bahwa uji kompetensi bukan sekadar menguji kemampuan menulis berita, melainkan menguji tanggung jawab moral dalam menggunakan kata demi menghadirkan kebenaran.

"Menjadi wartawan bukan hanya soal kecepatan menulis, tetapi tentang bagaimana menghadirkan informasi yang bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital, prinsip tabayyun atau verifikasi menjadi sangat krusial agar asumsi tidak mengalahkan fakta," tegas Ahsanul Khalik.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sangat terbuka terhadap kritik dari media, selama kritik tersebut berbasis data dan bertujuan untuk perbaikan pelayanan publik. "Kritik yang jujur adalah cermin. Pemerintah membutuhkan cermin itu untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Pemprov NTB dan pers adalah dua pilar yang harus bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat," ungkap pria yang akrab disapa Bung AK ini

Rangkaian kegiatan ini terlaksana atas dukungan penuh Pemprov NTB, Bank NTB Syariah, DPRD NTB, Pertamina serta berbagai pihak sponsor pendukung lainnya. (Red)







September 06, 2026


Ketua Poktan So. Lewi menunjukan Pipa Air untuk program IRPOM


WARTA BIMA,- Untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang digelorakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tiga Kelompok Tani (Poktan) di Kecamatan Wawo, saat ini sedang melaksanakan program pembangunan Irigasi Perpompaan (IRPOM) yang bersumber dari APBN Kementrian Pertanian RI Tahun 2026.

Tiga Kelompok Tani tersebut masing-masing Poktan Jambu Jene Desa Raba, Poktan So. Lewi Desa Maria Utara dan Poktan La Rida Desa Kambilo Kecamatan Wawo.

Ketua Poktan So. Lewi, Muslih bersama Ketua Poktan La Rida Ahmad Yani dan salah seorang anggota Poktan Jambu Jene M. Saleh yang dikofirmasi awak Media ini secara terpisah, Minggu (6/9) mengungkapkan, progres pekerjaan pembangunan Irpom yang sedang dilaksanakan oleh mereka di lokasi kelompoknya masing-masing saat ini sudah mencapai sekitar 40 persen.

Para ketua Poktan ini menyebut, jenis pekerjaan dalam program Irpom tersebut antara lain, pembangunan bak penampung air dengan ukuran sesuai RAB 2x2 meter. Pembuatan rumah pompa dengan ketinggian 2 meter dan lebar 1,5 meter. Pembelian (pengadaan) mesin pompa air dengan tenaga 8,5 PK dan 5,5 PK. Plus pembelian pipa air yang berjumlah ratusan batang sesuai RAB masing-masing. Pipa air tersebut rata-rata berukuran 3 inc dengan panjangnya 4 meter per batang.

"Total anggaran untuk membiayai seluruh pekerjaan pembangunan Irpom ini rata-rata sebanyak, Rp. 155 juta lebih per kelompok," pungkas tiga orang ketua dan anggota Poktan dimaksud.

Ketua Poktan La Rida Ahmad Yani, saat membangun bak penampung air


Seperti diketahui, program Irpom ini adalah meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman pertanian melalui penyediaan akses air yang mudah, terutama saat musim kemarau seperti yang terjadi sekarang.

Tujuan dan manfaat dari program Irpom tersebut antara lain, menyediakan pasokan air cepat untuk lahan pertanian yang mengalami kekeringan dan ataupun kekurangan air.  Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dalam hal membantu lahan yang hanya panen satu kali setahun bisa meningkat menjadi dua hingga tiga kali panen dalam setahun. Mendukung program swasembada pangan nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, serta mencegah kerugian para petani akibat kekurangan air pada tanaman pangan seperti Padi.

Proses Pembangunan Rumah Pompa oleh anggota Poktan Jambu Jene

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak Media ini, jumlah Kelompok Tani khusus di Kecamatan Wawo yang mendapat jatah program Irpom dari APBN Pusat Tahun 2026 tersebut mencapai 9 kelompok, dengan nilai anggaran masing-masing berjumlah sebanyak, Rp. 155 juta lebih per kelompok. (WB-01)




September 05, 2026




WARTA BIMA,- Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi NTB, Dr. H. Zamroni Aziz, SH.,MH, Jum,at kemarin (4/9), melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat di lingkungan Kementrian Agama se-Provinsi NTB.

Para pejabat yang dilantik di Aula Kantor Wilayah Kemenag NTB Kota Mataram tersebut, sebagian besar adalah pimpinan Madrasah Negeri, mulai dari MI, MTs hingga MA yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTB. Salah satu pejabat yang dilantik itu adalah Kepala MIN 2 Bima, Juraidin, S.Pd.I.,M.Pd yang mendapat jabatan baru sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bima Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Juraidin, S.Pd.I.,M.Pd kepada Media ini usai pelantikan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Kakanwil Kementrian Agama Provinsi NTB dan juga Kepala Kemenag Kabupaten Bima.  "Jabatan baru yang diberikan kepada saya ini merupakan sebuah amanah besar yang menuntut kontribusi nyata bagi kemajuan Madrasah," ujarnya.

Oleh karena itu, sebagai nakhoda baru di MAN 2 Bima, pihaknya berjanji siap mendorong berbagai inovasi dalam pelayanan pendidikan, penguatan prestasi akademik maupun non akademik siswa, serta terus berupaya mengembangkan karakter peserta didik agar mampu berdaya saing global. 

"Sebagai seorang kepala sekolah (Madrasah), kita dihadapkan berbagai tantangan kedepan. Mulai dari penguatan akademik, prestasi siswa hingga pengembangan sarana prasarana pendidikan," terang Juraidin.

Alumni Magister PAI Universitas Muhamadiyah Bima ini mengungkapkan bahwa kemajuan Madrasah tidak bisa dicapai sendirian, akan tetapi harus ada sinergi dan kolaborasi. Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan do,a dan dukungan serta kerjasama dari komite madrasah, jajaran dewan guru, staf tata usaha, orang tua siswa hingga lingkungan instansi Kementrian Agama.

"Dukungan dari semua pihak ini tidak lain adalah untuk memajukan dunia pendidikan sekaligus mewujudkan visi Madrasah yang Unggul," pungkas Juraidin. (WB-01)




September 04, 2026



WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Wakil Bupati dr. .H. Irfan Zubaidy, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP dan LKPP. Kamis (30/8).

Rakor yang berlangsung di Graha Bakti Praja Conference Center Kota Mataram tersebut, diikuti oleh seluruh Kepala daerah dan para perangkat daerah terkait se-Provinsi NTB.

Rakor tersebut ditujukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, KPK, BPKP, dan LKPP, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta mencegah potensi korupsi sejak dini, terutama pada jajaran Pemerintah Daerah.

Bupati Bima Ady Mahyudi yang hadir bersama Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari,S.IP, Sekda Adel Linggi Ardi, SE, Inspektur Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, SE, Kepala Bapenda Budiharta SE, Kepala Dinas PUPR Taufik, ST.,MT, Kadis Kesehatan Hj. Nurul Wahyuti, SE, MM, dan para pejabat eselon III Dinas Dikbupora dan Bappeda menyampaikan  beberapa poin terkait kehadiran dalam Rakor tersebut.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bima dalam Rakor ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel.

Dengan demikian, penguatan tata kelola pemerintahan, dititik beratkan upaya membangun sistem yang mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak awal. Sehingga setiap kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Bupati Bima menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil Rakor dan komitmen bersama tersebut melalui perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran, peningkatan integritas dalam pengadaan barang dan jasa, penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko. 

Pada saat yang sama mendorong  optimalisasi fungsi pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 


Rakor tersebut turut dihadiri pejabat pusat yang hadir sebagai narasumber antara lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ely Kusumastuti, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Raden Ari Widianto,  Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Setya Nugraha. (Red)




September 03, 2026


M. Faisal didampingi Kades Kombo, Ketua BPD dan Babinsa saat menyampaikan materi sosialisasi


​WARTA BIMA,- Panitia Pilkades Kombo bersama unsur BPD dan Pemerintah Desa setempat menggelar Sosialisasi Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Kepala Desa Kombo Kecamatan Wawo Tahun 2026, Kamis (3/9).

Acara sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor Desa Kombo tersebut antara lain dihadiri sejumlah ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemuda yang tersebar diwilayah Desa Kombo.

Dalam kegiatan untuk menyosong pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat Desa Kombo tersebut, Ketua Panitia Pilkades Muhammad Faisal, S.Km memberikan edukasi kepada seluruh peserta forum, terkait sejumlah tata tertib yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bima, khususnya di Desa Kombo Kecamatan Wawo dalam tahun 2026 ini.

Menurutnya, tata tertib seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkades tahun 2026 tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang Tentang Desa, Perda Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2026 dan Peraturan Bupati. Hanya saja Perbup tersebut masih ditunggu sampai sekarang. "Untuk sementara, produk hukum yang kami gunakan saat ini adalah Perda Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa," ujarnya.

Peserta Forum Sosialisasi


Faisal menyebut, regulasi yang tertuang dalam Perda dimaksud antara lain berkaitan dengan syarat pendaftaran bagi bakal calon Kades, jumlah calon tetap, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), model Kampanye, calon Kades yang mendapat suara yang sama, tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta berbagai tahapan lainya.  "Intinya, sosialisasi peraturan dalam Pilkades ini sangat penting untuk mencegah konflik horizontal yang terjadi di masyarakat, khususnya warga Desa Kombo Kecamatan Wawo," terang Alumni UVRI Makassar tersebut.

Liputan langsung awak Media ini, suasana forum tersebut sempat alot ketika sejumlah peserta rapat menyoroti potensi terjadinya politik uang dalam arena Pilkades nanti. Bahkan untuk mencegah permainan kotor tersebut, sejumlah peserta menanyakan aturan yang lebih spesifik tentang larangan, hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada calon Kades yang terlibat Money Politics ini.

Menanggapi pertanyaan yang cukup menggelitik tersebut, Ketua Panitia Pilkades, Muhammad Faisal secara tegas menyatakan bahwa jika ada calon Kades yang terbukti melakukan Money Politics, maka calon yang bersangkutan jelas-jelas bakal dihukum pidana. Tidak hanya itu, kalau calon yang dinyatakan menang dalam Pilkades kedapatan bermain uang, maka kemenangannya bisa Diskualifikasi. Pembatalan ini tentunya setelah ada keputusan hukum yang tetap (Inkrah) dari pihak Pengadilan.

"Saya berharap kepada semua warga Desa Kombo terutama menjelang Pilkades nanti, laporkan saja ke pihak Kepolisian kalau ada data dan bukti yang lengkap mengenai Money Politics. Makanya untuk menghindari persoalan ini, saya minta kepada para calon Kades sebaiknya jangan sekali-kali bermain uang," pungkas Faisal yang juga mantan Komisioner Panwascam Pemilu Kecamatan Wawo ini. (WB-01)









September 03, 2026

 


WARTA BIMA,- Untuk menyamakan persepsi yang berkaitan dengan seluruh tahapan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima menggelar Sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta pendampingan penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Rabu (2/9).

Sosialisasi yang mendengarkan pemaparan narasumber Desk Pilkades, Kabag Hukum Setda Bima, Muhlis SH, MH dan Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Bima Safriatna Ach, MM tersebut mengundang 188 peserta, terdiri dari Camat, Ketua BPD, Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pilkades Serentak.

Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM dalam arahannya di hadapan para peserta menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak bergelombang melalui penambahan alokasi anggaran daerah.

H. Masykur menyebut, Pilkades serentak di Kabupaten Bima dirancang dalam dua gelombang, dengan Gelombang I mencakup 57 desa yang masa jabatannya berakhir tahun 2027. Dimana seluruh tahapan penyelenggaraan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2026 tentang tata cara pemilihan kepala desa.

"Keberhasilan Pilkades serentak memerlukan dukungan operasional dan logistik untuk mencukupi kebutuhan teknis panitia pemilihan, pengadaan logistik, hingga pengamanan di setiap tahapan," terang H. Masykur.

Peserta Sosialisasi

Menurut Mantan Kadis Perhubungan ini, kegiatan sosialisasi sangat penting untuk memastikan para pelaksana Pilkades tingkat kabupaten hingga desa memahami dengan baik tugas, wewenang dan menjaga independensi panitia, mencegah potensi konflik horizontal serta memastikan proses pemungutan suara berjalan tertib dan aman.

Eks Camat Wawo tahun 2005 ini menambahkan, sosialisasi tersebut juga antara lain membahas sejarah menyeluruh ketentuan pemilih, syarat calon, tugas panitia tata tertib panitia Pilkades, tahapan kegiatan, tahapan pencalonan, persyaratan calon dan penetapan calon kepala desa. "Termasuk ketentuan kampanye dan sejumlah hal krusial lainnya dalam tahapan Pilkades serentak tahun 2026 ini," pungkas H. Masykur. (Red)






September 03, 2026


Sekda Kabupaten Bima


WARTA BIMA,- Sebanyak 750 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi pada sejumlah perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas hingga kantor camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima akan mengikuti Pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) di Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPSCPKP) BKN Mataram mulai 7 hingga 10 September 2026 mendatang.

Kepastian pelaksanaan program untuk para ASN tersebut menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bima nomor: 800/661/07.2/2026  tentang Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Profiling ASN yang ditujukan kepada para kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Sekda Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi dalam siaran Persnya, Rabu (2/9) mengatakan, kegiatan ProASN tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 6 Tahun 2026  tentang Profiling ASN  dan Surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor: 239/B-AK.02.02/SD/KR.X/2026 perihal Pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) Tahun 2026 dimana program percepatan penyediaan data Potensi dan Kompetensi ASN melalui Profiling ASN untuk mendukung pembangunan dan penerapan manajemen talenta pada instansi pemerintah.

Sekda mengharapkan kepara para peserta agar mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian Program ProASN Tahun 2026 yang akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 sampai dengan 10 September 2026, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan penyiapan talenta untuk pengisian Jabatan Manajerial di lingkup Pemkab Bima.

Sekda Adel menyebut, Profiling Aparatur Sipil Negara tersebut merupakan instrumen untuk melakukan Penilaian Potensi intelektual, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Literasi Digital. (Red)






September 01, 2026

 


WARTA BIMA,- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap menggelar kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) perdana yang dirangkai dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Agenda utama keorganisasian dan peningkatan kapasitas insan pers ini dijadwalkan berlangsung pertengahan September 2026 di Aula Lantai 6 Gedung Kantor Pusat Bank NTB Syariah.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan program OKK pada Kamis, 10 September 2026 mulai pukul 08.00 Wita. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pengujian UKW selama dua hari pada 11–12 September 2026.

Khusus kegiatan OKK, menindaklanjuti instruksi PWI Pusat mengenai kewajiban pelaksanaan pembekalan bagi seluruh pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Agenda ini menyasar calon peserta UKW, pengurus PWI Provinsi NTB, serta pengurus PWI Kabupaten/Kota se-NTB.

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menegaskan pentingnya keikutsertaan dalam OKK tersebut. Selain sebagai pembekalan untuk memperkuat kompetensi dan integritas pers, kepemilikan sertifikat OKK kini menjadi syarat mutlak dalam berbagai agenda PWI Pusat.

"Sertifikat OKK menjadi syarat mutlak untuk mengikuti seluruh agenda PWI Pusat, mulai dari Porwanas (Pekan Olahraga Wartawan Nasional), reaktivasi kartu anggota, hingga proses naik jenjang keanggotaan," ujar Ahmad Ikliluddin.

Sementara itu, untuk agenda UKW, PWI NTB bakal menguji sebanyak 54 peserta yang terbagi ke dalam tiga tingkatan jenjang kompetensi. "UKW PWI NTB kali ini diikuti oleh 54 wartawan, dengan rincian 18 peserta jenjang Muda, 24 peserta jenjang Madya, dan 12 peserta jenjang Utama," imbuhnya.

Melalui rangkaian OKK dan UKW ini, PWI NTB berkomitmen untuk terus mencetak wartawan yang tidak hanya kompeten secara teknis jurnalistik dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga tertib secara administrasi keorganisasian. (Red)



September 01, 2026



WARTA BIMA,- Pimpinan DPRD Kota Bima menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Bima, Senin (31/8).

Rakor tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, S.H., Wakil Ketua I Alfian Indrawirawan, S.Adm., dan Wakil Ketua II M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., dan anggota Banggar DPRD Kota Bima. Hadir pula Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin SE, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan SH dan jajaran Pemerintah Kota Bima serta perwakilan KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP.

Kegiatan MCSP KPK merupakan bagian dari mekanisme pemantauan dan evaluasi program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus sebagai upaya mendorong penguatan tata kelola pemerintahan agar berjalan transparan, akuntabel, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam forum tersebut dibahas sejumlah aspek yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi, antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aparatur, pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagi DPRD Kota Bima, forum evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk melihat kembali berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang masih perlu diperbaiki, termasuk menindaklanjuti secara serius berbagai catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pimpinan DPRD memandang bahwa hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Tindak lanjut tidak cukup hanya sebatas penyelesaian administratif, tetapi perlu diarahkan pada perbaikan sistem agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi.

 “Evaluasi seperti ini penting untuk memastikan berbagai catatan yang ada benar-benar ditindaklanjuti. Khususnya hasil pemeriksaan BPK, harus menjadi bahan bagi kita untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, sehingga ke depan tata kelola pemerintahan semakin tertib, transparan dan akuntabel,” ujar Ketua DPRD Kota Bima.

Syamsurih menyebut, keterlibatan KPK, BPKP, Kemendagri, LKPP dan unsur pengawasan lainnya memberikan penguatan terhadap proses pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Sinergi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan sekaligus memastikan langkah perbaikan dilakukan secara konsisten.

DPRD Kota Bima juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan serta membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Bima dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. “Kita ingin setiap evaluasi menghasilkan perbaikan yang nyata. Apa yang menjadi temuan dan rekomendasi harus menjadi pijakan untuk memperkuat sistem, memperbaiki kelemahan dan mencegah terulangnya persoalan yang sama,” lanjutnya.

Pimpinan DPRD menilai, penguatan tata kelola pemerintahan pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Setiap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program harus diarahkan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Muaranya tetap kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu memastikan anggaran dikelola secara tepat, program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan pelayanan publik semakin berkualitas. Pada akhirnya, seluruh proses perbaikan ini harus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” tegas Pimpinan DPRD.

Rakor MCSP KPK tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bima, DPRD, dan lembaga pengawasan untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan, termasuk memastikan berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal. (Red)








Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warta Bima © 2020. All Rights Reserved.
Designed by Aden KT

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.