Recent Posts More

Oktober 24, 2026
Taufik, ST.,MT


WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima dipastikan mendapat kucuran anggaran infrastruktur hingga mencapai ratusan miliar rupiah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR RI.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT dalam siaran Persnya Jumat (23/10) mengungkapkan, alokasi dana dari Rakor Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI tersebut, terfokus pada percepatan pembangunan sektor vital, seperti jalan daerah, irigasi pertanian, air minum, sanitasi serta normalisasi sungai untuk memperkuat penanganan banjir.

Menurutnya, dalam upaya memperkuat infrastruktur dan penanganan banjir, dukungan alokasi anggaran terbesar berasal dari program Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi. Pada tahap pertama, Kabupaten Bima melalui sistem SIPURI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 105,6 Miliar yang dialokasikan secara riil untuk menjawab kebutuhan petani lokal.

Cakupan anggaran tersebut diarahkan untuk  pembangunan 7 unit embung, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 5 lokasi strategis dan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 17 titik lokasi. Sementara itu, usulan untuk tahap kedua tahun 2026 saat ini tengah dalam pembahasan intensif.

Selain itu, pada aspek konektivitas wilayah, Kabupaten Bima juga berhasil meloloskan paket usulan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap-1 Tahun 2026, yakni Pembangunan jalan ruas SP.3 Nangapria – SP.3 Seranae dipastikan berjalan dengan alokasi pagu mencapai Rp 25 Miliar. 

Taufik yang juga mantan Kadis Perkim dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima ini menjelaskan bahwa Kementerian PUPR RI telah memberi perhatian khusus pada pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Bima melalui program reguler yang sedang berjalan saat ini, seperti proyek Normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp. 24 Miliar dan Normalisasi Sungai Mpuri sebesar Rp. 14 Miliar.

Tidak hanya itu, untuk mengatasi kerawanan banjir di kawasan ibu kota daerah, proyek Pengendalian Banjir Desa Pandai - Woha senilai Rp 14 Miliar kini tengah memasuki proses tender, dan diproyeksikan berlanjut dengan anggaran lanjutan sebesar Rp. 50 Miliar pada tahun 2027 mendatang.

Kadis Taufik saat berada di Kantor Kementrian PUPR RI

Taufik menambahkan, ditengah keterbatasan anggaran nasional yang menekan alokasi program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi 2027 menjadi Rp 3 Miliar, Kabupaten Bima tetap dipercaya oleh Pusat sebagai salah satu dari dua daerah penerima program tersebut di Provinsi NTB, bersama Kabupaten Lombok Utara. Menindaklanjuti arahan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Bima bergerak cepat melayangkan surat permohonan resmi kepada Menteri PUPR. Langkah proaktif ini diambil untuk memperjuangkan alokasi tambahan anggaran infrastruktur 2027 dengan melengkapi seluruh dokumen kriteria kesiapan teknis (Readiness Criteria).

"Langkah cepat ini menjadi komitmen nyata Pemkab Bima dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat," pungkas pria kelahiran Wawo ini. (Red)









Oktober 24, 2026


Ir. Syamsuddin, ST.,MT


WARTA BIMA,- PPK Operasi dan Pemeliharaan (OP-SDA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I wilayah kerja Bima dan Dompu, Ir. Syamsuddin, ST.,MT, Jum,at (23/10), memanggil sejumlah ketua kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang melaksanakan proyek pembangunan Jaringan Irigasi di wilayah Bima.

Pemanggilan itu dilakukan menyusul belum rampungnya pekerjaan jaringan irigasi, terutama pada 9 lokasi kelompok P3A yang tersebar di wilayah Kecamatan Sape, Wera dan Woha Kabupaten Bima.

Saat memanggil sejumlah kelompok P3A di Aula Kantornya, PPK Ir. Syamsuddin, ST.,MT menekankan pada seluruh ketua kelompok yang belum menyelesaikan pekerjaan, agar secepatnya bisa dituntaskan. Selain itu, pihaknya mengingatkan kepada sejumlah ketua kelompok supaya bisa melaksanakan pekerjaan sesuai perencanaan, sehingga kedepan hasil dari pembangunan jaringan irigasi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, terutama bagi para petani yang tersebar di desanya masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Syamsuddin juga memberikan ultimatum pada 9 kelompok yang belum menyelesaikan pekerjaan agar secepatnya bisa dituntaskan, mengingat batas waktu kontrak pekerjaan proyek jaringan irigasi ini sudah berakhir pada September 2026 kemarin. "Sampai saat ini masih ada kelompok P3A yang belum merampungkan pekerjaannya. Makanya, saya telah mengingatkan kepada para ketua kelompok yang bersangkutan supaya secepatnya bisa diselesaikan," ujar Syamsuddin usai pertemuan dengan sejumlah ketua kelompok tersebut. 

Ia menyebut, hasil pekerjaan proyek irigasi yang dilaksanakan oleh 9 kelompok P3A tersebut sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran (Opname) beberapa hari yang lalu. Akan tetapi volume pekerjaannya dinilai masih kurang, sehingga untuk 9 kelompok tersebut diminta agar segera memenuhi kekurangan volume sesuai gambar dan RAB yang telah ditentukan.

"Memang ada berbagai macam alasan dari ketua kelompok tersendatnya proyek ini, seperti kelangkaan Semen, tidak ada tenaga kerja (Tukang) dan lainya. Tapi saya menilai alasan-alasan semacam ini sangat tidak logis, karena proyek sudah berjalan sejak tiga bulan yang lalu, bahkan waktu kontraknya pun sudah habis sekarang," ungkapnya.

Syamsuddin mengaku geram dengan sikapnya para ketua kelompok P3A yang mengulur waktu penyelesaian proyek tersebut, bahkan sebagian pekerjanya dinilai tidak sesuai spek, sehingga hasil pekerjaannya terpaksa diulang lagi walaupun kontraknya sudah selesai saat ini. "Yang perlu dikerjakan ulang ini terutama perbaikan pada sejumlah titik jaringan irigasi yang masih kurang volumenya setelah diopname," imbuhnya.

Salah satu hasil proyek jaringan irigasi yang sudah rampung


Syamsuddin menambahkan, meskipun pembangunan jaringan irigasi tersebut, bersumber dari dana hibah melalui Pokir anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa, H. Mori Hanafi. Namun penggunaan anggaranya tidak luput dari pemeriksaan BPK RI. Oleh karena itu, pihaknya sekali lagi mengingatkan kepada seluruh kelompok P3A selaku pelaksana proyek, terutama beberapa kelompok yang belum menyelesaikan pekerjaannya, agar secepatnya bisa dituntaskan di lokasinya masing-masing.

"Saya ingatkan kepada para ketua kelompok, terutama yang belum rampung pekerjaannya, jangan main-main dengan proyek irigasi ini kalau tidak ingin berurusan dengan hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui, proyek pembangunan jaringan irigasi yang bersumber dari APBN tahun 2026 ini berjumlah sebanyak 144 paket, dengan lokasinya tersebar diberbagai desa dan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima.  Total dana yang digelontorkan oleh negara untuk membiayai proyek ini mencapai puluhan milyar, dengan rinciannya, setiap kelompok pelaksana mendapat anggaran masing-masing sebesar, Rp. 195 juta per kelompok P3A dimaksud. (WB-01)





Oktober 20, 2026

 


WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima terus berkomitmen mendorong percepatan sektor pariwisata daerah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui pertemuan Bupati Bima, Ady Mahyudi dengan Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dwi Marhen Yono di Jakarta, Selasa (20/10).

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar, SP., M.Si tersebut bertujuan untuk menyampaikan permohonan dukungan dan penyampaian proposal terkait Program Penataan dan Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Bima.

Bupati Ady Mahyudi pada pertemuan tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Bima memiliki potensi wisata bahari yang luar biasa. Namun, penataan kawasan dan penyediaan infrastruktur pendukung secara terpadu serta berkelanjutan memerlukan sinergi dan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

"Kami menyadari masih terdapat keterbatasan, mulai dari infrastruktur dan amenitas wisata bahari, penataan kawasan, hingga penguatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku usaha lokal. Melalui koordinasi langsung dengan Kementerian Pariwisata RI, kami berharap program penataan ini dapat terakselerasi dengan baik," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima mengajukan 7 usulan program prioritas yang mencakup pembangunan dermaga wisata, Penataan kawasan destinasi wisata, Pengembangan atraksi wisata bahari dan Pembangunan fasilitas pelayanan wisata. Usulan lainnya yaitu Pengembangan waterpark, Penataan UMKM wisata dan Pelatihan SDM pariwisata dan pemandu wisata bahari.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar, SP., M.Si menambahkan bahwa dukungan fasilitasi dari Kementerian Pariwisata RI akan menjadi dorongan besar dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata Bima di tingkat nasional maupun internasional.

"Pengembangan wisata bahari yang berdaya saing dan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penataan UMKM dan pelatihan SDM lokal. Kami optimistis usulan ini mendapat respons positif demi memajukan pariwisata Bima," jelas Muhammad Akbar.

Melalui sinergi antara Pemkab Bima dan Kementerian Pariwisata RI, diharapkan pengembangan potensi bahari Kabupaten Bima dapat terlaksana secara optimal, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Bima sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Indonesia. (Red).




Oktober 19, 2026



WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima terus berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur perdagangan dan menjaga stabilitas harga komoditas pertanian lokal. Komitmen ini ditunjukkan melalui pertemuan langsung Bupati Bima, Ady Mahyudi dengan Menteri Perdagangan, Dr. Budi Santoso, M.Si. di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (19/10).

Dalam pertemuan strategis tersebut, Bupati Bima menyerahkan secara resmi proposal permohonan Alokasi Dana APBN Tahun Anggaran 2027 senilai Rp 5,23 miliar untuk Pembangunan Gudang Non-Sistem Resi Gudang (Non-SRG) di Kabupaten Bima.

Bupati Bima, Ady Mahyudi menyampaikan bahwa keberadaan Gudang Non-SRG merupakan kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan fungsi sarana perdagangan daerah. Kehadiran fasilitas penyimpanan ini diharapkan dapat menjadi penyangga (buffer) saat produksi melimpah sehingga mampu mencegah anjloknya harga komoditas pertanian di tingkat petani.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah daerah dalam menstabilkan harga komoditi pertanian lokal dan menjamin kelancaran arus distribusi barang. Dengan adanya sarana pendukung yang memadai, potensi ekonomi domestik Kabupaten Bima dapat kita optimalkan," ujarnya.

Selain untuk menjaga kesejahteraan para petani daerah, usulan pembangunan Non-SRG ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam menguatkan pengamanan pasar dalam negeri serta menjaga ketersediaan stok pangan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bima berharap Kementerian Perdagangan RI dapat mengabulkan usulan tersebut pada TA 2027 mendatang, sehingga sarana distribusi ini dapat segera terealisasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. (Red)




Oktober 14, 2026


Panji Syaiful Ramadhan didampingi Sulhan



WARTA BIMA,- PT. BISI Internasional Tbk Perwakilan NTB II Wilayah Bima-Dompu mengadakan kegiatan Farm Field Day (FFD) atau Panen Raya Jagung di Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Rabu (14/10).

Kegiatan yang terfokus pada pengenalan dan pembuktian performa varietas unggulan tahan kekeringan yang diproduksi oleh PT. BISI Internasional Tbk ini, dihadiri oleh seratus lebih orang petani dari Desa Sari, Desa Jia, petani Kecamatan Wawo dan juga dari wilayah Kota Bima.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh para tamu istimewa seperti Direktur Utama PT. Roci Karawi Sama Kecamatan Wawo, H. Kasnun Ahmad, Kepala Desa Sari dan Kades Jia Kecamatan Sape.

Salah seorang Perwakilan dari PT. BISI Internasional Tbk wilayah Bima Dompu, Panji Syaiful Ramadhan mengatakan, kegiatan FFD tersebut bertujuan untuk menampilkan sejumlah keunggulan varietas Jagung yang diproduksi oleh PT BISI Internasional Tbk, seperti BISI 18 dan produk terbaru saat ini dengan nama BISI 234 Maskot dan BISI 235 Macho.

Selain itu, dalam kegiatan FFD ini, pihak perwakilan PT. BISI wilayah Bima Dompu bersama para petani yang hadir, juga melakukan uji timbang sekaligus presentasi hasil akhir prodak BISI dengan bibit (benih) Jagung jenis lain. Hasilnya, varietas BISI  lebih unggul berat timbanganya dibandingkan varietas lain.

H. Kasnun bersama para perwakilan PT. BISI saat panen raya jagung


Panji Syaiful menyebut, kegiatan Demplot (FFG) yang dilaksanakan oleh PT. BISI seperti ini tidak hanya dilakukan di Desa Sari Kecamatan Sape, tapi sudah tersebar diberbagai wilayah Bima dan Dompu. Bahkan pada tahun 2025 kemarin, pihak PT. BISI perwakilan NTB telah melakukan kegiatan demplot pada sebanyak 147 titik, khususnya diwilayah Bima dan Dompu. 

"Selama tahun 2026 ini, kami juga telah  turun di berbagai desa untuk melaksanakan kegiatan demplot. Dengan jumlah lokasi yang sudah dilalui sebanyak 33 titik," ujarnya.

Panji Syaiful menilai, potensi Jagung yang ada di wilayah Bima dan Dompu saat ini sangat besar dan cukup menjanjikan. Oleh karena itu, pihaknya selaku perwakilan dari PT. BISI Internasional Tbk, akan tetap menyampaikan informasi penting kepada masyarakat luas, terkait sejumlah produksi unggulan yang dihasilkan oleh PT. BISI, terutama dua jenis prodak baru seperti varietas Maskot 234 dan Macho 235 yang diperkanalkan pada para petani di Desa Sari hari ini.

"Semoga dengan hadirnya dua varietas terbaru ini, para petani dapat memahami dan menerimanya dengan senang hati untuk ditanam di lahan sawah dan tegalanya masing-masing. Apalagi daya tumbuhnya varietas BISI sekarang sudah mencapai 98 persen sehingga BISI layak jadi pilihan utama bagi para petani," imbuhnya. 


Panji berharap kedepannya, Jagung BISI tetap menjadi varietas andalan bagi masyarakat petani untuk jangka panjang. Tidak hanya itu, BISI juga diharapkan bisa berkembang bersama dalam upaya mencapai target swasembada pangan yang dicanangkan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto. (WB-01)











Oktober 07, 2026



WARTA BIMA,- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Pemangku SPM, di Ruang Rapat Bima Bermartabat Kantor Bappeda setempat, Rabu (7/10).

Rakor yang mengusung tema "Memastikan Pelayanan Dasar Hadir dan Dirasakan Masyarakat" ini dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Fatahullah, S.Pd, Kepala Bappeda, Hariman, S.E., M.Si dan Plt. Kabag Tata Pemerintahan Setda, Suryadin, S.S., M.Si. Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait dari 14 Perangkat Daerah pemangku SPM pada lingkup Pemkab Bima.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Fatahullah, S.Pd dalam arahannya di hadapan para pejabat teknis, menekankan bahwa pelaksanaan SPM adalah fondasi utama keberadaan pemerintah daerah di tengah masyarakat. "SPM merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah. Jika kita ingin posisi dan peringkat daerah menjadi lebih baik, seluruh jajaran harus serius dan berkomitmen penuh dalam mengelola serta mengeksekusi program SPM ini," tegasnya.

Fatahullah menyebut, pada Tahun Anggaran 2025 kemarin, capaian Indeks SPM Kabupaten Bima berada pada posisi ke-6 di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Oleh karena itu, guna mendongkrak capaian tersebut, pihaknya menginstruksikan pada seluruh sektor pengampu, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum agar bekerja lebih intensif dan terukur.

Selain itu, sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan, Pemerintah Kabupaten Bima akan menerapkan skema evaluasi berkala. Setiap triwulan, capaian SPM dari masing-masing perangkat daerah akan direviu secara menyeluruh guna memantau progres dan mengatasi berbagai kendala di lapangan secara cepat. "Saya harap, melalui rakor evaluasi ini, jajaran Bappeda Kabupaten Bima bersama seluruh perangkat daerah terus berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor demi memastikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif dan memberikan dampak yang nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima," pungkasnya.


Sebelumnya Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman, SE,. M.Si dalam sambutan singkatnya meminta kepada seluruh OPD pemangku SPM agar melakukan validasi data target dan capaian yang didukung oleh program dan anggaran yang efektif dan terukur, guna merealisasikan target indikator utama pembangunan dalam pelayanan publik. (Red)









Oktober 04, 2026

 

Kampung Nelayan


WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy, saat ini dipastikan mendapat program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) terbanyak se-Provinsi NTB.

Kepastian tersebut diperoleh setelah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara resmi menetapkan tiga desa penyangga KNMP pada Rabu 30 September 2026. Dengan tambahan tiga desa penyangga ini, Kabupaten Bima secara resmi mendapat 16 program pembangunan Kampung Nelayan (KNMP) dari Pemerintah Pusat. Capaian ini menempatkan Kabupaten Bima sebagai daerah dengan jumlah alokasi KNMP terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Adapun tiga desa tambahan yang kini resmi masuk dalam program strategis nasional tersebut yakni, Desa Piong Kecamatan Sanggar, Desa Sangiang Sape dan Desa Lambu Kecamatan Lambu.

Menindaklanjuti penetapan 3 desa tersebut, tim dari perusahaan pemenang tender, dalam hal ini, PT Bintang Kencana Wangi bersama jajaran pejabat terkait dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, langsung melakukan peninjauan lapangan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Rangkaian kegiatan dimulai pada Kamis, 1 Oktober 2026, di mana tim melaksanakan peninjauan dan sosialisasi perdana di Desa Piong, Kecamatan Sanggar. Kegiatan dilanjutkan pada Jumat 2 Oktober, dengan menyambangi Desa Sangiang Sape dan Desa Lambu guna memastikan kesiapan teknis di lapangan secara matang. Setelah rampungnya tahap sosialisasi dan peninjauan teknis, pekerjaan konstruksi fisik dijadwalkan akan dimulai oleh penyedia jasa/kontraktor PT Bintang Kencana Wangi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bima berharap program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ini dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran serta dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas infrastruktur masyarakat nelayan khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Bima.

Sosialisasi pembangunan KNMP

Untuk menandai dimulainya pembangunan sebanyak 16 KNMP di Kabupaten Bima tahun 2026 tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi akan melakukan launching secara resmi pada Kamis 18 Oktober 2026 mendatang. Peluncuran program KNMP ini dipusatkan di Desa Rompo Kecamatan Langgudu yang bertindak sebagai desa utama.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tajudin, SH, M.Si, Minggu (4/10) menjelaskan, tiga desa baru tambahan ini melengkapi 13 desa sebelumnya yang telah lebih dulu masuk dalam daftar penerima manfaat program nasional. Sehingga jumlah keseluruhan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2026 ini mencapai 16 Desa yang tersebar diberbagai wilayah pesisir Kabupaten Bima. (Red)





Oktober 02, 2026


WARTA BIMA,- Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., menghadiri aksi penanaman mangrove di kawasan Pantai Lawata dan Ni’u bagian barat, Jumat (2/10). Sebanyak 600 bibit mangrove ditanam dalam kegiatan yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima bersama program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H., unsur Forkopimda Kota Bima, Kajari Bima, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608/Bima, Ketua Pengadilan Negeri Bima, Ketua Pengadilan Agama Bima, Kepala KSOP Bima, Kepala Rutan Raba Bima, Kepala Imigrasi Bima, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan Lurah se-Kota Bima, serta jajaran terkait lainnya.

Bagi Ketua DPRD Kota Bima, penanaman mangrove tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Di balik setiap bibit yang ditanam, terdapat tanggung jawab untuk menjaga pesisir, mencegah abrasi, memperkuat ekosistem dan memastikan lingkungan tetap layak diwariskan kepada generasi mendatang.

“Yang kita tanam hari ini bukan sekadar mangrove. Kita sedang menanam perlindungan untuk pesisir dan menanam masa depan untuk anak cucu kita,” tegas Syamsurih.

Menurutnya, tantangan lingkungan Kota Bima tidak dapat diselesaikan hanya dengan kegiatan sesaat. Dibutuhkan konsistensi, pemeliharaan dan pengawasan setelah penanaman agar bibit yang ditanam benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat.

Karena itu, Ketua DPRD mendorong agar kawasan yang telah ditanami mangrove mendapat perhatian berkelanjutan. Jangan sampai bibit ditanam hari ini, tetapi beberapa bulan kemudian tidak ada yang memastikan apakah ia tumbuh atau mati. Keberhasilan program lingkungan harus diukur dari keberlanjutan manfaatnya, bukan semata-mata dari jumlah bibit yang ditanam.

“Menanam itu mudah. Yang lebih penting adalah merawatnya sampai tumbuh dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga menilai persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki kewajiban menghadirkan kebijakan dan program yang berkelanjutan, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat lingkungan.

Ketua DPRD mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kota Bima, DLH, NUFReP, unsur Forkopimda serta seluruh pihak yang terlibat dalam aksi tersebut. Menurutnya, kolaborasi seperti ini perlu diperluas karena persoalan lingkungan tidak mengenal batas kewenangan maupun institusi. “Kita tidak sedang menanam untuk hari ini saja. Kita sedang menentukan seperti apa Kota Bima yang akan dilihat dan dirasakan oleh generasi setelah kita,” ungkapnya.

Kehadiran Ketua DPRD dalam aksi tersebut sekaligus menegaskan dukungan lembaga legislatif terhadap penguatan kebijakan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPRD akan terus mendorong agar program perlindungan lingkungan mendapat perhatian yang sejalan dengan kebutuhan dan tantangan Kota Bima.

Aksi penanaman 600 mangrove di Lawata dan Ni’u menjadi pengingat bahwa menjaga alam bukan pekerjaan satu hari. Ia adalah bentuk tanggung jawab yang harus dirawat, dikawal dan diwariskan. (Red)





Oktober 01, 2026



WARTA BIMA,- Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., membacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Kota Bima Tahun 2026 di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Kamis (1/10/).

Upacara dipimpin Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., selaku Inspektur Upacara dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Bima, kepala OPD, camat, lurah serta sejumlah undangan.

Dengan penuh khidmat, Ketua DPRD membacakan ikrar yang menjadi bagian penting dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ikrar tersebut meneguhkan kembali tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi DPRD Kota Bima, momentum Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas lembaga negara di daerah.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu cita-cita kebangsaan.

Syamsurih menegaskan bahwa semangat Pancasila harus diwujudkan melalui kerja nyata, menjaga kebersamaan, menghormati perbedaan serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “Pancasila bukan hanya untuk diucapkan, tetapi harus menjadi nilai yang hidup dalam sikap, keputusan dan pengabdian kita kepada masyarakat,” demikian pesan yang mengemuka dalam momentum tersebut.

Pembacaan ikrar oleh Ketua DPRD sekaligus menjadi simbol komitmen lembaga legislatif daerah untuk terus menjaga nilai kebangsaan, memperkuat persatuan serta menjalankan fungsi dan tanggung jawab kelembagaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan menjadi pengingat bersama bahwa menjaga persatuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Bima yang maju, bermartabat dan berkelanjutan. (Red)





Oktober 01, 2026

 




WARTA BIMA,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar Rapat Paripurna ke-14, dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026, serta penyampaian penjelasan Pemerintah Kota Bima terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (30/9).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri, SH didampingi Wakil Ketua II M. Ryan Kusuma Permasi SH. Rapat ini dihadiri pula oleh anggota DPRD, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H, jajaran Pemerintah Kota Bima, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan Lurah se-Kota Bima.

Agenda utama paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Laporan tersebut merupakan rangkaian akhir dari proses pembahasan yang telah dilakukan melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Dalam proses tersebut, DPRD melalui Badan Anggaran mencermati struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, termasupk kemampuan fiskal daerah serta kesesuaian program dan kegiatan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Setelah penyampaian laporan Badan Anggaran, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

DPRD menegaskan bahwa proses pembahasan anggaran bukan sekadar menyepakati besaran anggaran. Akan tetapi juga memastikan setiap kebijakan belanja memiliki arah, sasaran dan manfaat yang jelas. Anggaran daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan Pemerintah Kota Bima terhadap Raperda tentang APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2027. Rancangan tersebut disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan RKPD Kota Bima Tahun 2027 dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat, aspirasi masyarakat, dinamika pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Pada arah kebijakan APBD 2027, sejumlah sektor menjadi perhatian, antara lain pemenuhan belanja wajib dan standar pelayanan minimal, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, program makan bergizi gratis, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM dan IKM, perlindungan sosial, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, tema pembangunan Kota Bima Tahun 2027 yakni “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan.” Tema ini diarahkan untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas akses permodalan, mengembangkan UMKM dan IKM, memenuhi kebutuhan infrastruktur sosial dasar, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

Melalui fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD Kota Bima akan terus memastikan agar program yang telah disepakati dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. DPRD juga mendorong agar hasil pembahasan, catatan dan rekomendasi yang telah disepakati bersama tidak berhenti pada dokumen, tetapi menjadi acuan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Bagi DPRD Kota Bima, kualitas APBD pada akhirnya tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki pelayanan publik, menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Bima. (Red)





Oktober 01, 2026




WARTA BIMA,- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima bersama jajaran Dinas Perhubungan dan pihak PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Sape, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas rencana strategis pembukaan lintasan transportasi penyebarangan antar wilayah dari pelabuhan ASDP Sape Bima NTB menuju pelabuhan Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (30/9).

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Bima Bermartabat BAPPEDA Kabupaten Bima tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu dan Dishub Kota Bima.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, A. Rifaid, ST dalam Rakor tersebut mengungkapkan bahwa langkah dan terobosan barunya membuka lintasan Sape-Makassar tersebut, salah satunya bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Pelabuhan ASDP Kecamatan Sape, sekaligus memangkas distribusi logistik dan para penumpang agar lebih efisien tanpa harus transit di Pelabuhan (Labuan Bajo) Provinsi NTT.

"Saya berharap, dengan adanya lintasan Sape-Makasar ini nantinya, distribusi barang maupun para penumpang dari wilayah Bima dan Dompu yang hendak menuju ke Makasar Sulsel akan lebih efisien," terang Rifaid yang juga mantan Kadis Damkar Kabupaten Bima ini.

Rencana pembukaan jalur perhubungan laut lintas Sape-Makassar tersebut, mendapat tanggapan positif dari Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, SE.,M.Si. Pihaknya menyambut baik sekaligus menaruh harapan besar atas rencana dan gerbrakan baru yang digagas oleh jajaran Dishub Kabupaten Bima tersebut. Karena dengan dibukanya rute Sape-Makassar diyakini kedepan akan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi di Daerah Bima dan sekitarnya. 

"Dengan dibukanya lintasan baru Sape-Makasar ini, kita berharap Bima akan menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Pulau Sumbawa Provinsi NTB," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Jenderal Manajer PT. ASDP Cabang Sape Kabupaten Bima, Ronaldo Hutabarat mengaku siap mensukseskan rencana pembukaan lintasan Sape - Makassar tersebut. "Intinya, kami dari pihak ASDP Sape sangat mendukung rencana dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bima ini," ujar Ronaldo. 

Menurutnya, langkah Pemerintah Daerah tersebut dinilai dapat memberikan peluang besar bagi konektivitas kawasan timur Indonesia. Lagi pula dari sisi sarana dan prasarana pelabuhan semuanya saat ini sudah siap, tinggal dimatangkan bersama kajian teknis dan perizinannya dengan pihak Pemda dan Kementerian Perhubungan RI.

Ronaldo Hutabarat menambahkan, hasil Rakor di Kantor Bappeda Kabupaten Bima tersebut selanjutnya akan dijadikan bahan kajian untuk pengajuan izin lintasan antar provinsi kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta. "Dukungan dari tiga Pemerintahan terutama Pemkab Bima, Pemkot Bima dan Pemkab Dompu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan ijin dari Kementrian Perhubungan ini," pungkasnya.

Seperti diketahui, rencana pembukaan lintasan transportasi penyebarangan antar wilayah dari pelabuhan ASDP Sape menuju pelabuhan Makassar tersebut, juga didukung penuh oleh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bima, Dishub Dompu dan kalangan akademisi. Karena dinilai bisa menjadi urat nadi baru ekonomi NTB-Sulsel, khususnya untuk angkutan ternak dan komoditas lainya dari Bima menuju Makassar dan sekitarnya. (WB-01)



September 30, 2026



WARTA BIMA,- Untuk mendorong peningkatan kompetensi masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, secara resmi membuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 5 Tahun 2026 di Aula Berdampak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, Rabu (30/9).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, H. Muhamad Syaeful Bahri, ST., M.Si dalam laporannya memaparkan, kegiatan PVM tersebut diikuti sebanyak 96 peserta yang merupakan perwakilan dari 18 kecamatan se-Kabupaten Bima. 

"Para peserta ini akan mengikuti pelatihan dalam enam bidang kejuruan pilihan, diantaranya, Sepeda Motor, Administrasi Perkantoran, Operator Komputer, Menjahit, Bakery, serta Teknisi Handphone," ujarnya.

H. Syaeful Bahri yang juga mantan Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Bima ini menambahkan, program tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis dan pengetahuan praktis agar siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bima dr. Irfan Zubaidy dalam sambutanya mengungkapkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan instrumen kunci untuk menghadapi perkembangan dunia kerja yang menuntut daya saing, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi. 

Melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi ini, pemerintah daerah berharap 96 peserta dapat mengoptimalkan kompetensi di bidang masing-masing untuk memperluas peluang kerja dan mengembangkan wirausaha produktif. 

Wabup H. Irfan berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan tidak sekadar mengejar sertifikat, melainkan mengutamakan penguasaan kompetensi yang benar-benar aplikatif. Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk terus menggalakkan program-program peningkatan kapasitas yang berorientasi pada penguatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. 

Acara pembukaan PVN Batch 5 tersebut antara lain dihadiri oleh Direktur RSUD Bima drg. Ihsan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima Hariman, SE.,M.Si., jajaran Disnakertrans Kabupaten Bima, para instruktur serta seluruh peserta pelatihan yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Bima. (Red)






Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warta Bima © 2020. All Rights Reserved.
Designed by Aden KT

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.