WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2/) .

Rakornas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut dihadiri oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator dan Menteri terkait. Rakornas ini menjadi wahana bagi Presiden dan para Menteri untuk memberikan taklimat (arahan) kepada para Gubernur, Bupati, Walikota beserta para Wakil Kepala Daerah seluruh Indonesia yang hadir di Sentul International Convention Center, Bogor.

Dalam Rakornas yang mengusung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045" tersebut, Presiden Prabowo dalam arahannya memaparkan capaian pembangunan di bawah pemerintahannya dan mengatakan bahwa kecapaian tersebut merupakan hasil riil, bukan "omon-omon". 

"Saat ini, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah menciptakan 3-5 juta lapangan pekerjaan dan setiap hari, sebanyak 60 juta penerima manfaat  dari anak-anak, perempuan hamil, ibu melahirkan hingga Lansia. 

Demikian halnya pada sektor kesehatan, sebanyak 70 juta rakyat Indonesia sudah mendapatkan manfaat dari pelayanan kesehatan gratis melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam beberapa bulan ke depan, akan diwujudkan 28.000 koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di masing-masing desa Koperasi yang memiliki manajemen, gudang penyimpanan. Nantinya, tidak akan ada hasil panen yang tidak terjual karena koperasi inilah yang akan mengambil, menyimpan dalam gudang dan mengirim sendiri dan menjual hasil panen Sehingga para petani di sektor pertanian dan perikanan khususnya mendapatkan hasil yang layak". jelas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Bupati Bima Ady Mahyudi saat menghadiri Rakornas tersebut menjelaskan bahwa arahan Presiden RI. Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga pemaparan para Menteri, baik dari Menteri Koordinator dan Kepala Lembaga Non Departemen yang mengangkat tema Sinergi Pusat dan Daerah menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan, mengimplementasikan dan sinergikan kebijakan tersebut di tingkat daerah

Arahan tersebut, lanjut Bupati juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan di tingkat daerah harus selaras dengan kebijakan dan arahan pemerintah pusat.

Rakornas tersebut juga dihadiri  Ketua DPRD kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, Dandim 1608/Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan, S.Kom., M.Sc, Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H dan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Heru Kamarullah. Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut juga dihadiri Bupati Dompu Bambang Firdaus dan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan. (Red)






WARTA BIMA,- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bima sukses menggelar kegiatan olahraga Catur, Billiard dan Domino antar Wartawan se-Kabupaten Bima yang dipusatkan di Lewamori Resort Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo, Ahad (1/2).

PT Sumbawa Timur Mining (STM) Dompu menjadi sponsor tunggal dalam kegiatan yang bertajuk "Semarak Hari Pers Nasional (HPN) 2026" mempertandingkan tiga cabang olahraga (Cabor) yang diikuti puluhan wartawan tersebut.

Ketua PWI Kabupaten Bima, Firmansyah, dalam sambutannya menegaskan Pers dan dunia industri merupakan dua pilar pembangunan yang tidak bisa dipisahkan. Kehadiran PT. STM Dompu sebagai sponsor utama dalam kegiatan ini menjadi simbol nyata kolaborasi tersebut.

"Pers butuh keterbukaan informasi, sementara industri butuh pers untuk menyampaikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sinergi dengan PT. STM hari ini adalah bukti dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya Bima dan Dompu," ujarnya.

Firman mengaku, kegiatan olahraga yang dihadiri langsung oleh perwakilan dari manajemen PT. STM, Adam, ini tidak hanya sekadar seremonial. Akan tetapi, para jurnalis se-Kabupaten Bima diajak melepas penat dari tekanan tenggat waktu (deadline) melalui ajang silaturahmi dan adu ketangkasan.

"Ini pertama kalinya kami bersinergi dengan PT STM, berkolaborasi membangun daerah. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk terus merajut kebersamaan ke depan," ungkap Firman.

Ketua PWI Kabupaten Bima dua periode ini menyebut, ada 3 cabang olahraga rekreatif yang dipertandingkan. Mulai dari catur yang menguji strategi, billiard untuk ketangkasan, hingga domino yang penuh dengan suasana kekeluargaan. Firman berpesan agar seluruh anggota tetap menjunjung tinggi sportivitas, selayaknya menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dalam bekerja.

Berikut deretan para juara yang berhasil membawa pulang predikat terbaik, juara I Cabor Catur diraih oleh Abdul Muis dari Media (Gema NTB), juara dua H. Nasir M. Ali (Bimakini) dan ketiga Sumarlin (Kabar Oposisi).

Selanjutnya, pada Cabor Billiard juara I Agus Setiawan (Talkingnews), juara kedua Firmansyah (DetailNTB) yang juga Ketua PWI Kab. Bima dan juara tiga, Oyan (Sangiang Post). Sementara untuk Domino, juara I kembali diraih oleh Abdul Muis (Gema NTB), dua Sumarlin (Kabar Oposisi) dan juara tiga Baharuddin (Cakrawala NTB).

Peraih Medali Emas Porwanas Banjarmasin, H. Nasir sedang meracik strategi jituya


Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan hadiah uang tunai dengan rincian, juara 1 sebesar Rp 750 ribu, juara 2 sebesar Rp 500 ribu dan juara 3 sebesar Rp 300 ribu. "Nominal hadiah ini nilainya sama untuk ketiga cabang olahraga yang diperlombakan," ujar Ketua Panitia Pelaksana, Syarifudin dalam sambutannya.

Syarif yang juga wartawan Akurasinewsntb.com ini, menyampaikan terimakasih yang tulus kepada PT STM atas dukungan sehingga suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama memperkuat ikatan kekeluargaan antar-insan Pers di ujung timur Pulau Sumbawa ini.

Menandai kebersamaan, perwakilan PT STM Dompu menyerahkan plakat kepada Ketua PWI Kabupaten Bima, Firmansyah disertai foto bersama dengan pengurus dan para wartawan yang ikut berkompetisi dalam tiga Cabor dimaksud. (WB-01)









WARTA BIMA,- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima Muhammad Chandra Kusuma, AP menegaskan, urusan kerasipan sangat penting untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam mewujudkan birokrasi yang handal akuntabel dan berorientasi hasil.

"Dengan pengelolaan arsip yang baik pemerintah daerah memiliki alat bukti yang terpelihara dan sah yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan daerah." ungkap Chandra Kusuma, saat memimpin Rapat internal dengan bidang Kearsipan membahas program kegiatan meningkatkan tata kelola arsip di kantor dinas setempat, Kamis (29/1).

Dalam rapat tersebut, mantan Kadis Perkim ini memberikan motivasi kepada para staf Bidang Kearsipan, agar terus semangat bekerja dan tidak merasa sebagai tempat buangan atau pegawai yang diarsipkan. Para pegawai harus bangga bekerja sebagai pengurus arsip, karena tugas ini membantu pemerintah daerah menyiapkan bukti otentik apabila terjadi masalah hukum, dan juga menyimpan arsip sebagai memori kolektif daerah yang berguna bagi kemajuan kebudayaan dan peradaban masyarakat.

Pada momen tersebut, Kadis Chandra Kusuma juga langsung mengarahkan Kabid dan para staf kearsipan, agar mulai membenahi ruangan tempat penyimpanan arsip sekaligus mengumpulkan arsip-arsip statis yang bernilai sejarah seperti produk hukum, foto foto pembangunan, MoU dan lainya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Basyirun, S.Pd. MPd usai Rapat, mengaku sangat mendukung gerak cepat seorang Kepala Dinas untuk merevitalisasi arsip mengingat ketersediaan arsip sangatlah penting. 

Basyirun yang juga mantan Kasi Kurikulum Dinas Dikpora Kabupaten Bima ini menyebut, Pemerintah Daerah selama ini sering kalah di Pengadilan berkaitan dengan aset lantaran tidak ada bukti yang otentik . Oleh karena itu, pihaknya sepakat dan sangat mendukung mulai mengarsipkan semua administrasi dan peristiwa pembangunan selama Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bima Ady-Irfan saat ini.

Seperti diketahui, sehari sebelumnya, Kadis, bersama Sekdis dan Kepala Kepala Bidan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima berkunjung dan bersilaturahim dengan Kepala Museum Samparaja Kota Bima untuk menjajaki kerjasama dibidang kearasipan dan naskah kuno. (WB-01)






Wabup Bima saat merayakan kemenangan bersama skuad Persebi


WARTA BIMA,- Pertandingan derby Liga IV Zona Pulau Sumbawa antara Persebi Bima vs Bima United, yang berlangsung Kamis sore (29/1) di Stadion Lalu Magaparang Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berlangsung sengit.

Laga ini merupakan partai empat besar sekaligus penentuan untuk memperebutkan satu tiket menuju Liga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sejak menit awal, kedua tim menampilkan permainan terbuka dan saling menyerang. Pada babak pertama, Bima United berhasil membuka keunggulan melalui gol dari Erik (10). Namun, Persebi mampu menyamakan kedudukan melalui gol Ardian Muslim (16). Skor imbang 1–1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persebi berbalik unggul setelah Miftahul Islam (5) mencetak gol sekaligus mengubah skor menjadi 2–1. Tidak berselang lama, Bima United kembali menyamakan kedudukan lewat gol kedua Erik (10) sehingga skor akhir menjadi 2–2 hingga waktu normal.

Pertandingan dua tim dari Bima ini dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam babak penentuan tersebut, Persebi berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 6–5, sekaligus memastikan diri meraih tiket untuk melaju ke Liga Nusa Tenggara Barat (NTB).


Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi dan Staf Ahli Bupati  Afifudin, SE., MM, menyaksikan secara langsung pertandingan tersebut mengungkapkan, laga yang berlangsung penuh semangat sportivitas dan kekeluargaan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga dimaknai sebagai pertandingan persaudaraan antar daerah di Pulau Sumbawa. 

Dikatakan Wabup, kehadiran dirinya beserta jajaran pada pertandingan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Bima terhadap pengembangan olahraga prestasi, khususnya sepak bola, juga menjadi motivasi bagi para atlet daerah untuk terus berprestasi dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

"Pemerintah Kabupaten Bima berharap, melalui pertandingan ini tidak hanya lahir prestasi olahraga, tetapi juga semakin mempererat persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan antar masyarakat di Pulau Sumbawa," pungkas Wabup H. Irfan. (Red)







Monitoring di SPPG milik H. Kasnun


WARTA BIMA,- Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos didampingi Kapolsek IPTU Iksan melakukan monitoring ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Peduli Umat Mbojo milik H. Kasnun Ahmad dan SPPG Wawo Kambilo yang dinakhodai oleh Sri Rahmatiar.

Monitoring ini merupakan bagian dari agenda pemantauan pada sejumlah Dapur SPPG, guna memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetus oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.   

Dalam kunjunganya pada dua SPPG tersebut, Camat Wawo bersama Kapolsek meninjau langsung proses pengolahan layanan MBG, mulai dari pencatatan administrasi, sistem pelaporan hingga penyediaan menu gizi harian.

Camat Wawo Syarifudin Bahsyar, S. Sos mengatakan, kegiatan monitoring pada dua SPPG di Kecamatan Wawo tersebut, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moralnya sebagai kepala wilayah, dengan harapan program dari pemerintah pusat ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

Selain itu, monitoring ini merupakan kolaborasi yang baik antara unsur Muspika Wawo dengan pihak pengelola Dapur MBG, dalam rangka mengantisipasi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap para penerima manfaat.

"Kami turun monitoring sebagai salah satu langkah antisipasi dalam mencegah timbulnya isu-isu negatif di Dapur SPPG, meskipun hasil pantauan kami selama ini tidak ada masalah, karena program MBG di Wawo relatif aman dan lancar," ujarnya.

Saat Monitoring di SPPG yang Dipimpin Sri Rahmatiar

Pada kesempatan tersebut, Camat Wawo meminta kepada pihak pengelola SPPG, terutama para pengawas yang mengantar makanan MBG pada tiap-tiap Sekolah, agar bisa mencatat apapun bentuk keluhan dari siswa (penerima manfaat), khususnya yang berkaitan dengan menu MBG. "Kalau ada keluhan siswa buatkan catatan khusus, supaya bisa dievaluasi dan diperbaiki kedepan," imbuhnya. 

Dalam kunjunganya pada dua dapur MBG ini, Camat Syarif juga meminta kepada kepala SPPG dan tenaga ahli dibidang Gizi, agar bisa mensosialisasikan setiap menu MBG yang memiliki kadar gizinya kepada masyarakat penerima manfaat. Paling tidak harus ada pertemuan rutin dengan tujuan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti munculnya kritikan dan aksi protes yang berkaitan dengan menu-menu makanan MBG yang disajikan oleh pihak SPPG.

Tidak hanya itu, dirinya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat penerima manfaat, jika ada menu MBG yang dinilai tidak cocok dan kurang gizinya harap dilaporkan ke pihak SPPG saja, jangan langsung diunggah lewat Medsos. Sebaliknya, pihak pengelola SPPG juga jangan melawan kalau ada masyarakat yang keberatan dengan menu MBG, tapi harus disikapi dengan bijak sebagai bahan untuk perbaikan kedepan. Pihaknya berharap masyarakat Wawo dapat memahami kandungan gizi dalam menu MBG yang dibagikan setiap hari. Karena di semua kantor SPPG itu sudah ada ahli gizi yang ditugaskan oleh negara untuk memilih dan menyortir setiap makanan yang disajikan kepada seluruh penerima manfaat MBG, khususnya di Kecamatan Wawo.

"Intinya, kami menilai kualitas menu yang disajikan oleh dua SPPG ini seperti ayam, telur, sayur, buah-buahan dan lainnya sudah sesuai dengan standar dari Badan Gizi Nasional (BGN)," pungkas Camat Syarifudin Bahsyar. (WB-01)




meninjau langsung proses pengelolaan layanan, mulai dari pencatatan administrasi, sistem pelaporan, hingga penyediaan menu gizi harian. Ia mengapresiasi penggunaan handbook harian yang dikeluarkan setiap SPPG sebagai bentuk transparansi dan pengawasan int

Bupati Bima saat menerima Penghargaan UHC


WARTA BIMA,- Pada tanggal 20 Pebruari 2025 lalu, Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta.

Dari kepemimpinannya yang baru berjalan 11 bulan tersebut, Bupati Ady Mahyudi bersama Wabup Bima, dr. H. Irfan Zubaidy (Ady-Irfan) sudah menorehkan prestasi fenomenal khususnya pada bidang kesehatan. Terbukti, pada hari ini Selasa 27 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Bima meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diimplementasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bima. Keberhasilan ini menunjukkan capaian yang membanggakan dalam pemenuhan layanan kesehatan.

Piala UHC Award merupakan simbol penghargaan tinggi dalam mewujudkan cakupan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi penduduk di daerah dalam program JKN. Kabupaten Bima masuk sebagai salah satu dari 394 kabupaten/kota termasuk 31 provinsi di seluruh indonesia yang mendapatkan penghargaan UHC Award dengan Kategori Madya. 

Pada tahun 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten Bima meraih UHC Award Pertama dan kembali meraih anugerah UHC Pratama tahun 2025.

Seiring meningkatnya cakupan Kepesertaan BPJS mengantarkan Kabupaten Bima meraih Kategori UHC Madya. Piala UHC ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Mendagri Ribka Haluk dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Ballroom JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron dalam sambutannya mengatakan, capaian  ini menjadikan JKS kesehatan tidak saja besar tetapi juga sangat cepat karena dalam waktu 10 tahn Indonesia bisa mencapai UHC. Sementara, negara lain seperti Austria dan Belgia memerlukan waktu 70 tahun untuk mencapai cakupan seperti Indonesia. Hal ini bisa dicapai melalui sinergi  dan pemanfaatan teknologi yang luar biasa dan kerjasama yang baik dengan Kementerian Kesehatan RI.

Sementara itu, Bupati Bima Ady Mahyudi di sela-sela acara penganugerahan penghargaan tersebut mengungkapkan, UHC Award Madya ini berhasil diraih karena  Pemerintah daerah telah secara konsisten menunjukkan komitmen dalam program JKN sebagai salah satu program strategis nasional. Antara lain dengan integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN sebagai langkah memperluas cakupan perlindungan kesehatan yang bermutu. 

"Penghargaan ini sebagai wujud apresiasi atas peran Pemkab Bima yang telah berkomitmen dengan memastikan kepesertaan minimal 98 persen dan keaktifan minimal 80 persen dari jumlah penduduk.

Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, cakupan Kepesertaan BPJS di Kabupaten Bima mencapai minimal 98 persen dan keaktifan kepesertaan minimal 85 persen serta partisipasi Pemerintah Daerah 10 persen dari jumlah penduduk. "Saya berharap kedepan Pemerintah Kabupaten Bima akan terus berupaya maksimal supaya cakupan keikutsertaan terus mengalami peningkatan," pungkas Bupati Bima Ady Mahyudi. (Red)






WARTA BIMA,- Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba. Pemerintah Kabupaten Bima bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M), melakukan.tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima., Senin (26/1).

Tes urine yang dilaksanakan di Kantor Bupati Bima secara acak dan transparan oleh tim medis BNN Kabupaten Bima tersebut melibatkan sejumlah ASN pada 11 Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan  Perangkat Daerah.

Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy yang di dampingi oleh Sekretaris Daerah  Adel Linggi Ardi, SE menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba. Tes urine ini merupakan langkah preventif untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan pemerintahan. 

“ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dan tes urine ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya deteksi dini dan pembinaan," ujarnya.

Wabup H. Irfan mengaku bahwa Pemkab Bima terus berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan, serta akan menindaklanjuti hasil tes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Bima, Budi Suryono, S.Sos menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ia menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemberantasan Narkoba.

Langkah ini sejalan dengan program mewujudkan Kabupaten Bima yang bersih dari Narkoba (Bersinar) yang telah dicanangkan beberapa bulan lalu.‎“Dengan adanya tes urine ini, kami berharap tercipta lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada hari yang sama dalam kegiatan apel pagi, BNNK Bima menyerahkan Piagam Penghargaan atas partisipasi pemerintah daerah dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). (Red)







WARTA BIMA,- Setelah bergotong royong bersihkan sampah di ruas jalan negara Kecamatan Wawo dua pekan lalu. Pemerintah Kabupaten Bima bersama jajaran Kodim 1608/Bima dan Polres Bima Kota, kembali menggelar kegiatan di ruas jalan negara lintas Bima-Sumbawa sepanjang 8 Kilometer, mulai dari Patung kuda, Taman Panda, Pantai Kalaki hingga di depan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Jum,at (23/1).

Bupati Bima Ady Mahyudi memimpin langsung kegiatan gotong royong tersebut didampingi Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy, Kapolres  Bima, AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, SIK dan Sekda Adel Linggi Ardi, SE. 

Untuk kemudahan pengaturan instansi dan mitra kerja yang terlibat, aktifitas gotong royong tersebut dibagi dalam dibagi dalam tiga zona. Zona A dari Patung Kuda hingga Pos SAR Bima sepanjang 2,5 Km yang melibatkan Personil Kodim 1608/Bima dan 14 OPD, Zona B dari Pos SAR Bima hingga  Kalaki Beach  Hotel sepanjang 2,5 Km yang melibatkan 15 OPD dan dan Zona C pada ruas jalan mulai dari Kalaki Beach Hotel hingga depan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin sepanjang 3 km yang melibatkan Personil Polres Bima dan 17 OPD. 

Bupati bersama Wakil Bupati dan Kapolres Bima yang memimpin langsung kegiatan gotong royong, memantau satu persatu aktivitas Unit Kerja yang ikut serta dalam aksi bersih-bersih tumpukan sampah tersebut. "Terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Camat Palibelo, Kepala Desa Panda dan pimpinan OPD beserta jajaran yang telah ikut serta dalam mendukung program pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat," ujar Bupati Bima.


Bupati Ady Mahyudi berharap, kedepan kegiatan yang sama akan terus digalakkan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara membersihkan lingkungan sekitar. "Saya harap, masyarakat juga dapat menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terlebih lagi di musim hujan yang berpotensi menimbulkan penyebaran penyakit dan banjir," pungkasnya. (Red)






WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi melalui surat keputusan nomor: 118.45/51/07.04 Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026 Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Bima. 

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan Rapat Koordinasi penanggulangan bencana yang berlangsung Selasa (20/1) di Ruang Rapat Wakil Bupati Bima.

Plt. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bima Fatahullah, S.Pd Jumat (23/1) menjelaskan, "Status Tanggap Darurat tersebut mencakup sembilan kecamatan yaitu Sanggar, Bolo, Woha, Monta, Palibelo, Tambora, Ambalawi, Wera dan Soromandi". 

Status tanggap darurat bencana tersebut berlaku selama 14 Hari mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 3 Februari 2026 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penanganan kebencanaan di lapangan". Terangnya.

Dijelaskannya, mengacu pada data terkini BMKG, wilayah NTB diprediksi akan mengalami cuaca yang cukup ekstrem, diprakirakan berawan hingga hujan lebat,  disertai kilat/petir dan angin kencang dengan kecepatan bisa mencapai 45 km/jam di periode awal, dan 35 km/jam di periode akhir pekan, selama satu minggu ke depan mulai tanggal 22 hingga 28 Januari 2026.

Untuk menghindari musibah, warga diminta mengecek  dan memeriksa atap rumah, kemangkas  ranting pohon yang sudah terlalu rimbun atau rapuh agar tidak tumbang tertiup angin.

Masyarakat juga diminta membersihkan saluran air, memastikan selokan tidak mampet sampah, supaya air hujan lancar dan tidak menyebabkan genangan/banjir. Masyarakat juga diminta agar selalu waspada saat berkendara. (Red)




Drs. H. Masykur, MM

WARTA BIMA,- Pada tahun anggaran 2026 ini, Alokasi Dana Desa (ADD/DD) dipastikan turun derastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, seluruh kepala desa khususnya di wilayah Kabupaten Bima dihimbau agar dapat memanfaatkan dana desa sesuai regulasi yang telah ditentukan.

"Saya minta pada seluruh Kades di Kabupaten Bima, pergunakanlah dana desa yang sesaui aturan dan harus tepat sasaran. Jangan sebaliknya disalahgunakan," tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. H. Masykur, MM pada Media ini, Selasa (20/1).

Menurut mantan Kadis Perhubungan Kabupaten Bima ini, jumlah alokasi dana desa mulai tahun ini memang diakuinya sudah berkurang. Akan tetapi kekurangan tersebut tidak menjadi masalah, asalkan dana yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh Kades dan para perangkatnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

"Kalau dana desa yang sudah kurang ini dipergunakan tepat sasaran. Maka sudah pasti akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Percuma saja dana desa itu bernilai besar, kalau pemanfaatanya tidak tepat sasaran sesuai perencanaan pengunaan uang (RPU) di desa masing-masing," ujarnya.

H. Masykur mengingatkan seluruh kepala desa, agar merencanakan penggunaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku, sehingga nantinya penggunaan dana desa tersebut bisa tepat sasaran dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa masing-masing.

Selain itu, pihaknya berharap pada seluruh Kades dan jajarannya agar jangan berkecil hati dengan terjadinya pengurangan dana desa tersebut, akan tetapi harus dijadikan motivasi dan semangat baru dalam membangun desa. Paling tidak berusaha menumbuhkan kembangkan kreativitas. Salah satunya dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru sesuai potensi yang ada di desa, seperti dari usaha BUMDES dan lainnya.

"Upaya ini untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di desanya masing-masing," imbuhnya.

H. Masykur yang juga eks Camat Wawo era 2003-2005 ini menyebutkan, sesuai peraturan baru dari pemerintah pusat, penggunaan dana desa mulai tahun 2026 ini harus diarahkan pada pos-pos.yang telah ditentukan. Seperti membantu masyarakat miskin ekstrim dan program-program prioritasnya lainya yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) RI yakni, 8 fokus utama penggunaan dana desa.

Untuk menjalankan berbagai program di tingkat desa tersebut, pihak Dinas yang dipimpinnya saat ini sedang mendorong seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Bima, agar bisa mempercepat penyusunan APBDesnya masing-masing, sembari menunggu aturan yang lebih jelas lagi dari Pemerintah Pusat temasuk penentuan pagu definitif. "Intinya, saya harap mulai tahun ini seluruh kepala desa di Kabupaten Bima harus bisa bersabar. Manfaatkanlan dana desa yang ada sesuai kebutuhan meskipun nilanya sudah berkurang dari biasanya," pungkas Aji Masykur. (WB-01)








 

Bupati Bima saat menyerahkan SK PPPK


WARTA BIMA,- Ekspresi kegembiraan bercampur duka mewarnai prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Formasi Tahun 2025 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Bima, Senin (19/1).

Pasalnya, sebanyak 13.970 tenaga non-ASN PPPK Paruh Waktu tampak bersuka cita menyambut kehadiran SK pengabdian dari Bupati Bima tersebut. Sementara 104 orang lainya berduka bahkan harus gigit jari akibat gagal lolos karena diketahui tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) setelah verifikasi akhir

Dalam acara yang dipadati oleh belasan ribu pegawai Non ASN tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu secara simbolis kepada 30 perwakilan  tenaga Non ASN lingkup Pemkab Bima melalui prosesi upacara yang juga turut dihadiri Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Supardin, Sekda Adel Linggi Ardi, SE Inspektur Kabupaten Bima, Staf Ahli Bupati, para Asisten lingkup Setda, Kepala OPD, Kepala Bagian Setda dan para Camat se-Kabupaten Bima.

Bupati Bima dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat, penghormatan, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima SK yang secara resmi diangkat sebagai ASN. "Ini adalah bukti bahwa pengabdian tidak pernah sia-sia dan ketulusan akan menemukan jalannya dan bahwa negara melalui pemerintah daerah hadir untuk memberikan pengakuan serta kepercayaan," ungkap Bupati dihadapan ribuan ASN.

Lebih lanjut Bupati Bima menegaskan bahwa perubahan status ini bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan perubahan makna dan tanggung jawab. Dari menunggu menjadi dipercaya, dari berharap menjadi bertanggung jawab, serta dari mengabdi dalam senyap menjadi pengabdian dalam kehormatan.

Di hadapan para ASN PPPK Paruh Waktu, Bupati Ady Mahyudi juga menyampaikan harapan dan kepercayaan besar agar seluruh penerima SK dapat bekerja dengan hati, melayani dengan nurani serta mengabdi dengan penuh rasa bangga.


Sementara itu, mengacu pada data BKD dan Diklat Kabupaten Bima, jumlah awal penerima SK PPPK Paruh Waktu tercatat sebanyak 14.077 tenaga honorer yang terdiri dari 7.007 tenaga guru, 5.672 tenaga teknis, dan 1.400 tenaga kesehatan. Namun setelah dilakukan verifikasi akhir, terdapat 104 orang yang tidak mengisi daftar riwayat hidup (DRH) dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia, sehingga jumlah tenaga honorer yang diusulkan dan menerima SK PPPK Paruh Waktu menjadi sebanyak 13.970 orang. (Red)





 


WARTA BIMA,- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) mencatat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang positif dan menggembirakan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bima Agus Salim, S.IP., M.Si mengungkapkan, capaian PAD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan APBD Murni ditargetkan PAD sebesar Rp 220,1 milyar dengan realisasi hingga akhir tahun anggaran mencapai Rp 191,8 milyar atau 87,13 persen 

Capaian PAD tersebut berasal dari beberapa komponen pendapatan daerah. Dari sektor retribusi daerah, target yang ditetapkan sebesar Rp 155,0 milyar berhasil direalisasikan Rp 142,9 milyar atau 92,19%. Hasil ini menjadi kontributor terbesar terhadap PAD Tahun Anggaran 2025. 

Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan kinerja sangat baik dengan target Rp 7,56 milyar dan realisasi Rp 8,44 milyar atau 111,68%. Angka ini melampaui target yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp 15,49 milyar dengan realisasi sebesar Rp 4,67 milyar atau 30,14%, yang masih memerlukan upaya optimalisasi kedepan. Peningkatan capaian yang signifikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Agus Salim memaparkan, pada komponen pajak daerah, yang merupakan kewenangan langsung Bappenda Kabupaten Bima, ditargetkan sebesar Rp 42,58 milyar dan berhasil direalisasikan Rp 35,78 milyar atau 85,03%. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan secara konsisten sepanjang tahun anggaran oleh Bappenda.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, realisasi pajak daerah menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan. Pada Tahun Anggaran 2024, target pajak daerah sebesar Rp 29,26 milyar dengan realisasi Rp 16,88 milyar atau 57,70%. Demikian pula pada Tahun Anggaran 2023, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 24,04 milyar dengan realisasi Rp 16,63 atau 69,16%. 

Peningkatan capaian pada Tahun 2025 menunjukkan perbaikan kinerja Bappenda serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun.

Meski demikian, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas antara lain, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Sehingga jumlah dan kompetensi pegawai masih perlu disesuaikan dengan beban kerja dan target pendapatan.

Tantangan lainnya adalah dalam penerapan sistem self assessment dimana wajib pajak (WP) menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan kurangnya transparansi pelaporan omzet usaha dan membuka peluang kebocoran pajak. 

Kedepan, untuk mengoptimalkan capaian, dari aspek administrasi, sistem perpajakan daerah khususnya  dalam aspek kelembagaan,  sistem dan prosedur berbasis digital masih perlu diperkuat. Hal ini penting agar pengelolaan data dan pelayanan pajak dapat berjalan lebih efektif dan akurat

Selain itu, pemutakhiran data potensi pajak, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan guna mendorong kepatuhan perpajakan daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Disamping pada saat yang sama diperlukan peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak. 

"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat, peningkatan, kita harapkan PAD tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima," pungkasnya. (Red)







MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.