Recent Posts More

September 23, 2025



WARTA BIMA,-Dinas Kesehatan Kabupaten Bima menggelar kegiatan orientasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Hotel Lila Graha Kota Bima,  Selasa (23/9).

Orientasi ini dihadiri seluruh guru UKS mulai dari SD, MI hingga SMP dan MTs se-Kabupaten Bima.

Kegiatan orientasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para guru UKS dalam melaksanakan program-program kesehatan di sekolah masing-masing. Materi yang disampaikan antara lain, kebijakan program UKS/M, orientasi UKS/M bagi guru sekolah, madrasah, konseling remaja dan tata laksana skrining anemia, raport kesehatan, strata UKS dan revitalisasi UKS melalui kampanye sekolah sehat dan praktik baik program UKS/M.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Fahrurahman, SE.,M.Si mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas kehadiran dan antusiasme para peserta. Ia juga menekankan pentingnya peran guru UKS sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan siswa di lingkungan sekolah.

"Saya berharap, melalui kegiatan ini, para guru UKS dapat lebih optimal dalam menjalankan program-program kesehatan di sekolah. Kesehatan siswa adalah investasi masa depan bangsa, dan guru UKS memiliki peran sentral dalam mewujudkannya," pungkas Kadis Fahrurahman.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan orientasi ini. Sesi tanya jawab berlangsung aktif, di mana para guru UKS dapat berdiskusi langsung dengan para narasumber mengenai berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program UKS di sekolah masing-masing. (WB-01)







September 22, 2025


Pendistribusian MBG di SMAN 1 Wawo


WARTA BIMA,- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Peduli Umat Mbojo mulai mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada ribuan penerima manfaat diwilayah Kecamatan Wawo, Senin (22/9).

Ketua Yayasan Peduli Umat Mbojo, H. Kasnun Ahmad mengatakan, program perdana Makan Bergizi Gratis melalui Dapur SPPG yang dikelolanya telah menyasar 25 Sekolah dan 3 Posyandu yang tersebar di wilayah Kecamatan Wawo, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2921 orang.

Adapun penerima manfaat MBG yang berjumlah 2921 orang tersebut, terdiri dari siswa-siswi mulai TK, PAUD, SD, MI, SMP dan SMA sebanyak 2492 orang, Balita 197, Ibu Menyusui 197 dan Ibu Hamil hanya 35 orang.

H. Kasnun Pemilik Dapur (SPPG)

H. Kasnun menyebut, pola pendistribusian makan siang gratis tersebut langsung diantar pada tiap Sekolah. Sementara jatah MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan para balita atas nama Posyandu diantar melalui Kantor Desa masing-masing. Selanjutnya, pihak Pemerintah Desa dan para Kader Posyandu yang membagikan makanan kepada seluruh penerima manfaat dimaksud.

"Untuk kelancaran distribusi MBG pada tiap sekolah dan Kantor Desa ini, kami sudah menyiapkan dua unit mobil box bersama karyawan yang mengantar makanan," ujarnya.

H. Kasnun menambahkan, menu yang disajikan khusus pada hari pertama ini sesuai dengan arahan tim ahli gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan makanan sudah aman dikonsumsi oleh para penerima manfaat. "Alhamdulillah, mulai hari ini ribuan siswa, balita, ibu hamil dan menyusui di Kecamatan Wawo sudah diberikan Makan Bergizi Gratis melalui Dapur SPPG kami. Program ini sebagai komitmen Pemerintah untuk mencukupi gizi dan mencerdaskan anak bangsa," pungkasnya. 

Siswa sedang menikmati MBG


Sementara itu ditempat terpisah, sejumlah Kepala Sekolah, guru-guru dan siswa yang dimintai komentarnya, mengaku sangat senang dan gembira dengan hadirnya program makan bergizi gratis (MBG) untuk pertama kali di sekolahnya. Oleh karena itu, mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah dan pihak SPPG Yayasan Peduli Umat Mbojo yang mulai memberikan makan siang gratis di sekolahnya masing-masing.

Anak-anak RA Perwanida Raba

"Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada bapak Presiden Prabowo dan juga bapak Aji Kasnun yang telah memberi makan anak-anak kami melalui program MBG ini," tandas sejumlah Kepsek dan guru di Kecamatan Wawo. (WB-01)






 

September 21, 2025


H. Yasin saat menyerap aspirasi warga

WARTA BIMA,- Anggota DPRD Provinsi NTB, H. Yasin, S. PdI.,MM. Inov menggelar pertemuan silaturrahmi dengan masyarakat Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Desa Rora, Kadus Soriwau dan puluhan masyarakat Desa Rora tersebut, H. Yasin sangat banyak menerima aspirasi dan permintaan dari warga setempat. Salah satunya yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah adalah pembangunan DAM besar (Bendungan) diwilayah Desa Rora.

Kepala Dusun Soriwau, A. Bakar mewakili puluhan warga Desa Rora yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa diprioritaskanya pembangunan DAM, karena warga desa setempat sangat membutuhkan bendungan yang disertai saluran irigasinya untuk mengairi lahan pertanian mereka.

Tidak hanya itu, hasil dari pembangunan DAM ini juga nantiya tidak hanya bermanfaat untuk warga Desa Rora. Akan tetapi nikmati oleh seluruh masyarakat petani yang tersebar pada empat desa, mulai dari Desa Rora, Bumi Pajo, Ndano Na'e hingga ke Desa Mangge Na'e Kabupaten Dompu. "Untuk lokasi Bendunganya tidak ada masalah, karena sekarang sudah tersedia di So. Waworora Desa Bumi Pajo," ujarnya.


H. Yasin bersama Kades Rora


A. Bakar menyebut, sampai saat ini sekitar 35 ribu Hektar (Ha) lahan pertanian (Sawah) tadah hujan tersebar di Desa Rora dan tiga desa lainnya itu. Oleh karenanya, ia meminta kepada pihak Pemerintah, terutama legislator Provinsi NTB perwakilan Bima-Dompu, agar bisa merealisasikan pembangunan DAM (bendungan), karena hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada empat desa dimaksud.

Legislator Provinsi NTB yang juga Sekretaris DPC. Partai Gerindra Kabupaten Bima, H. Yasin, MM. Inov, mengaku siap memperjuangkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga Desa Rora terutama pembangunan DAM tersebut.

"Insyaallah, saya akan berjuang maksimal anggaran untuk Bendungan ini di Pemprov NTB sampai ke Pemerintah Pusat. Karena biaya untuk pembangun DAM seperti ini pasti pembutuhkan dana yang sangat besar," ujar Yasin.

Salah satu putra terbaik dari Kecamatan Wawo yang sudah mengabdi untuk rakyat selama 15 tahun di DPRD Kabupaten Bima ini menambahkan, pembangunan sebuah bendungan memang harus dilakukan, karena memiliki beragam manfaat untuk masyarakat petani. Diantaranya meningkatkan swasembada pangan dalam hal penyediaan air untuk irigasi sawah dan pertanian serta memastikan pasokan air yang berkelanjutan dan mengelola sumber daya air untuk berbagai kebutuhan.

Kunjungan H. Yasin di Desa Rora ini juga dalam rangka, mensosialisasikan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Propinsi NTB. (WB-01)












September 20, 2025


Aipda Ahmad


WARTA BIMA,- Pihak Kepolisian Sektor Wawo mulai Selasa lalu hingga Jum,at malam ini (19/9), terus membuka layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), khususnya bagi para tenaga honorer, sukarela asal Kecamatan Wawo dan Lambitu yang dinyatakan lolos PPPK Paruh Waktu pada lingkup Pemkab Bima dan Pemerintah Provinsi NTB.

Kapolsek Wawo melalui Kanit Intelkam, Aipda Ahmad yang dikonfirmasi awak Media ini menyebutkan, jumlah pegawai honor dan sukarela (pemohon) dari Kecamatan Wawo dan Lambitu yang sudah mendapat SKCK untuk kelengkapan berkas pendaftaran PPPK paruh waktu sampai saat ini sudah mencapai sebanyak 565 orang.

"Jumlah ini bisa bertambah, karena kami di Polsek Wawo masih terus membuka layanan pembuatan SKCK dalam beberapa hari kedepan. Lagipula blangko SKCK yang tersisa sekarang masih ada 35 lembar, dari 600 lembar yang diberikan oleh Polres Bima Kota," ujarnya.

Ahmad mengaku, layanan pembuatan SKCK tersebut dibuka selama 24 jam. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri, khususnya jajaran Polsek Wawo dalam memberikan pelayanan prima, cepat dan humanis kepada warga masyarakat, terutama bagi para PPPK paruh waktu yang tidak ingin antrian panjang dan keterlambatan dalam pengurusan SKCK dimaksud.

Aipda Ahmad menambahkan, selama pelayanan SKCK tersebut tidak ada kendala serius yang dihadapi. Hanya saja, bagi PPPK paruh waktu yang bertugas di Kecamatan Wawo dan Lambitu yang memiliki KTP Kota Bima ataupun dari wilayah lain terpaksa ditolak, karena salah satu syarat untuk mendapatkan SKCK harus sesuai domisili bukan berdasarkan tempat tugas.

"Artinya dalam hal ini, kalau ada PPPK paruh waktu yang berasal dari luar Wawo dan Lambitu, mereka harus urus SKCKnya di Polres ataupun di Polsek sesuai tempat domisili yang tertera pada KTPnya masing-masing," pungkasnya. (WB-01)




September 19, 2025



WARTA BIMA,- Wali Kota Bima, H. A. Rahman Abidin menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara Samon Jaya, Jumat (19/09). 

Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Pemkot Bima tersebut, Wali Kota Bima didampingi Kepala BPKAD dan Asisten III Kota Bima. Sementara kehadiran Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara didampingi oleh Kepala KPP Pratama Raba Bima, Kepala KPPN Bima dan Kepala KPKNL Bima.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan memperkuat basis data potensi ekonomi daerah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan Pemerintah Kota Bima menandatangani bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dalam rangka Optimalisasi Perpajakan Melalui Pertukaran Data dan Informasi (OP4D).

Menurutnya, program OP4D merupakan inisiatif strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan integrasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah (Pemda). Melalui PKS ini, DJP dapat mengakses data dari Pemda yang krusial untuk pemantauan kepatuhan pajak, seperti data perizinan usaha, data properti (PBB-P2), data transaksi lelang, dan data pertanahan.

“Sinergi data adalah kunci dalam mendeteksi potensi penerimaan pajak yang selama ini mungkin belum terdata secara optimal. Dengan data yang akurat dari Pemkot Bima, seperti data usaha baru, perizinan usaha, atau transaksi properti, kami dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dengan lebih tepat sasaran,” ujar Samon Jaya.

Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dan Pemerintah Kota Bima juga resmi menandatangani Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB). Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari sinergi yang telah dijajaki oleh Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dengan Pemkot Bima. Dokumen DSPB ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya dan Wali Kota Bima, H. A. Rahman di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota.


Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, menjelaskan bahwa DSPB berfungsi sebagai “peta jalan” untuk melaksanakan pengawasan yang terintegrasi dan efektif. Wali Kota Bima juga menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bukti keseriusan Pemkot Bima dalam mendukung program optimalisasi penerimaan pajak untuk kesejahteraan. Secara khusus, H. A. Rahman menyampaikan bahwa komoditas andalan Kota Bima saat ini adalah sektor perdagangan hasil bumi, khususnya bawang merah. Ia berharap sinergi antara Pemkot Bima dan DJP dapat menjangkau pelaku usaha di sektor pertanian dan pengolahan hasil bumi, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan nasional.

Kegiatan dari Kanwil DJP Nusa Tenggara ini juga sekaligus menegaskan aspek kerja sama pentingnya memanfaatkan potensi pengembangan ekonomi baru yang dapat digali dari sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dan perekonomian daerah.

Dengan adanya OP4D dan DSPB ini, kolaborasi antara Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kemenkeu Satu Bima dan Pemerintah Kota Bima diharapkan semakin solid dalam menggali potensi penerimaan pajak dan memperkuat basis data ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bima serta pembangunan yang berkelanjutan. (WB-01)



September 18, 2025

WARTA BIMA,- Beberapa hari lalu, belasan ribu guru pada berbagai Sekolah Negeri diwilayah Kabupaten dan Kota Bima sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Namun kebijakan Pemerintah tersebut sangat bertolak belakang dengan nasib yang dialami oleh para guru honor dan sukarela yang mengabdi di sekolah swasta, karena hingga kini mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Oleh karena itu, ratusan guru dari Sekolah swasta dan Pondok Pesantren (Ponpes) di wilayah Kabupaten dan Kota Bima, seperti dari MIS, RA, MTs dan Sekolah umum, Kamis siang (18/9) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima. Mereka menuntut keadilan supaya bisa diangkat menjadi pegawai PPPK, layaknya guru-guru yang di Sekolah negeri saat ini.

Ratusan pendemo tersebut terlihat sangat kompak mengenakan pakaian seragam hitam putih, sembari membawa beberapa spanduk bertuliskan harapan dan aspirasi mereka seperti, guru swasta pahlawan tanpa tanda jasa jangan biarkan jasa mereka tanpa penghargaan'. 'Kami membentuk generasi bangsa tapi hidup kami terabaikan'. 'Guru swasta juga layak sejahtera'. 'Jangan anak tirikan kami dari sekolah swasta, hargailah perjuangan kami.

Korlap aksi, Sadam Husein dalam orasinya mengungkapkan bahwa aksi turun ke jalan ini adalah untuk meminta keadilan, yakni menuntut hak yang sama seperti guru-guru sekolah negeri diangkat menjadi PPPK. "Pemerintah harus adil, jangan diskriminasi terhadap kami di sekolah swasta. Karena kami juga adalah guru-guru yang ikut mencerdaskan anak bangsa," teriak Sadam Husein di depan gedung DPRD Kabupaten Bima. 

Ia meminta Pemerintah dan DPR mengeluarkan regulasi terkait seleksi dan pengangkatan PPPK bagi guru-guru sekolah swasta. Termasuk juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keppres tentang guru honorer swasta agar bisa ikut tes seleksi PPPK. "Kami mendesak aspirasi dan tuntutan guru sekolah di Kota dan Kabupaten Bima ini agar diteruskan secepatnya oleh Anggota DPRD ke DPR RI dan Pemerintah Pusat," ujarnya. 

Selain itu, massa aksi juga menuntut pihak Kemenag yang mengurus Guru madrasah swasta dan ponpes, agar mengeluarkan regulasi dan kebijakan sebagai guru sertifikasi dan Inpasing yang mengajar di madrasah dan sekolah umum swasta. "Kami harapkan Anggota DPRD dan Kemenag bergerak cepat untuk meneruskan dan memperjuangkan aspirasi ini ke Pemerintah pusat," pungkas Sadam Husein dan kawan-kawan. 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ardiwin saat menerima para guru swasta yang menggelar aksi demo tersebut berjanji akan meneruskan aspirasi dan tuntutan massa aksi Pemerintah pusat yakni, menuntut penyetaraan menjadi PPPK seperti guru-guru lain yang ada di Sekolah Negeri. "Kami akan sikap persoalan ini dengan secepatnya," ujar Ardiwin dihadapan massa aksi.

Duta Partai Persatuan Pembangunan ini memastikan bahwa semua aspirasi dan tuntutan para guru sekolah swasta akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bima. Termasuk juga mengeluarkan rekomendasi resmi DPRD Kabupaten Bima untuk diperjuangkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat. (Red)






September 18, 2025



WARTA BIMA,- Terkait pengangkatan 14.077 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Lingkup Pemkab Bima yang terdiri dari sebanyak 6.874 guru, 1.147 tenaga kesehatan dan 6.066 tenaga teknis beberapa hari lalu.

Bupati Bima Ady Mahyudi akhirnya memberikan penjelasan, agar masyarakat mendapatkan pemahaman secara menyeluruh berkaitan dengan kebijakan tersebut melalui program unggulan Selasa Menyapa, Ngopi Bareng dan Bazar UMKM di lapangan Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Rabu malam (17/9).

Menurutnya, sebanyak 14.077 tenaga honor dan sukarela yang diakomodir menjadi PPPK Paruh Waktu ini merupakan wujud keadilan dan penghargaan bagi para guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang telah mengabdi dan berkorban untuk daerah tercinta. Berpuluh-puluh tahun para guru mengabdi mencerdaskan anak-anak Kabupaten Bima dengan gaji yang sangat rendah, bahkan ada yang hampir tanpa penghasilan. Begitu pula tenaga kesehatan dan teknis yang selalu setia melayani masyarakat. 

"Inilah salah satu alasan utama kami meskipun kebijakan ini akan menimbulkan beragam tanggapan, tapi ini merupakan ikhtiar kami untuk “memanusiakan manusia," ujar Bupati Ady Mahyudi.

Ungkap Bupati pada acara Ngopi Bareng dan Bazar UMKM Selasa Menyapa Kecamatan Soromandi Rabu (17/9) di Lapangan desa Wadukopa.

Bupati Bima yang didampingi Ketua TP.PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti, didampingi Wakil Bupati Bima dr.H. Irfan Zubaidy dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bima Ny. Anita H. Irfan dan para pejabat terkait dilingkup Pemkab Bima menyatakan, negara telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan perubahan status ke PPPK Paruh Waktu. Meskipun gaji yang diterima relatif kecil dan masih jauh dalam memenuhi kebutuhan, akan tetapi Pemerintah Daerah memandang bahwa perubahan status dari Pegawai Non-ASN menjadi ASN harus jelas.

Dalam Keputusan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI, penggajian PPPK Paruh Waktu minimal disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Saat ini, kemampuan keuangan Pemerintah daerah masih belum mampu menggaji diatas standar. "Mudah-mudahan ke depan kemampuan fiskal daerah memiliki kapasitas memadai untuk bisa meningkatkan gaji belasan ribu PPPK paruh waktu di Kabupaten Bima ini," pungkas Bupati Ady Mahyudi dihadapan Camat Soromandi Julfikri, SH.,M.Hum, Sekcam, MUSPIKA para Kepala Desa, tokoh masyarakat, Alim ulama dan para pelaku UMKM di Kecamatan Soromandi. (Red)



dihadapan Camat Soromandi Julfikri, SH., M.Hum, Sekcam, MUSPIKA para Kepala desa dan tokoh masyarakat, Alim ulama dan para pelaku

September 17, 2025




WARTA BIMA,- Sebanyak 37 orang  pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang sudah memiliki gambaran usaha, sarana dan fasilitas, perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Rabu (17/9) mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Perkoperasian, yang digelar oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima di Ruang Pertemuan Rumah Dining Kota Bima.

Pada pembukaan Bimtek tersebut, Bupati Bima diwakili Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah,  Iwan Setiawan SE mengungkapkan pentingnya peningkatan kapasitas SDM Perkoperasian. Gerakan Koperasi dan pelaku UMKM dituntut agar memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki kemampuan dalam manajemen usaha, memahami kelembagaan dan organisasi, meningkatkan kemampuan dalam manajemen usaha.  Sehingga, Gerakan Koperasi Desa dan pelaku UKM juga akan mampu beradaptasi di tataran lingkungan global, bertahan di tengah krisis, mempermudah proses bisnis dan komunikasi serta mampu mengakses informasi digital dalam meningkatkan usaha koperasi. 

Iwan Setiawan berharap, agar pengurus koperasi merah putih  mampu menggerakkan dan menjadi  "punggawa" koperasi yang berkinerja maksimal dalam mengelola koperasi dan mengedepankan rapat dalam pengambilan keputusan karena terkait dengan pertanggungjawaban. Pihaknya juga menekankan peran para pengurus koperasi merah putih untuk mendukung visi Bima Bermartabat. 

"Salah satu visi tersebut adalah menjadikan Kabupaten Bima yang Makmur, hal ini bisa dibangun dengan kemajuan koperasi dan UMKM. Mari bersinergi membangun dan memberikan kontribusi, bekerja dengan baik, membangun ekonomi dari desa melalui koperasi merah putih. Masyarakat akan memberikan apresiasi jika kinerja para pengurus  baik," imbuhnya.

Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu poin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030, ini menjadi prioritas nasional terkait dengan pembangunan desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. "Bagi kita semua, ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan mobilitas berkaitan pemerintah desa," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dekopinda Kabupaten Bima Drs. Ishaka dalam sambutannya mengatakan,  Koperasi merupakan wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, meningkatkan kesadaran berkoperasi dan melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota. "Selain itu, Dekopinda berperan meningkatkan kualitas SDM koperasi, kerjasama antar koperasi, badan hukum dan badan usaha lain," tandasnya.(Red)




September 12, 2025




WARTA BIMA,- Komisi I DPRD Kota Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Dikbudpora Kota Bima, Kabid Dikdas, Kepala SDN 69 Kota Bima bersama para Guru, Komite Sekolah dan perwakilan masyarakat Kabanta Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Jum,at (12/9).

RDP yang berlangsung di ruang Komisi 1 DPRD Kota Bima tersebut, membahas masalah belum adanya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima oleh puluhan siswa SDN 69 Kabanta hingga saat ini.

Kepala SDN 69 Kabanta Kota Bima, Nasarulhadi, S.Pd dihadapan wakil ketua dan anggota Komisi I mengungkapkan, kedatanganya di Kantor DPRD Kota Bima bersama guru-guru dan komite sekolah tersebut, dilakukan atas desakan masyarakat dan seluruh wali murid yang terus mempertanyakan soal keterlambatan pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk seluruh siswanya yang ada di SDN 69 Kabanta.

Nasarulhadi mengaku, pihaknya selaku kepala sekolah sudah sepantasnya dan sangat wajar mempertanyakan persoalan tersebut. Karena hingga detik ini SDN 69 Kabanta belum pernah sekalipun menerima bantuan program MBG, padahal sebelumnya telah diinformasikan oleh salah satu Dapur MBG di Kecamatan Rasanae Timur bahwa pendistribusian makan bergizi untuk SDN 69 Kabanta akan dimulai pada 9 Agustus 2025 lalu.

"Tapi faktanya, sampai sekarang siswa kami belum satupun yang menikmati hidangan Makan Bergizi Gratis. Imbasnya, kami kelabakan menjawab pertanyaan masyarakat tentang jatah MBG untuk SDN 69 Kota Bima ini," ujarnya.


Informasi yang diperoleh pihak sekolah menyebutkan bahwa MBG di Kabanta tidak dilaksanakan akibat kendala medan dan jarak tempuh yang cukup jauh. Alasan ini tidak mendasar dan sangat tidak logis, sebab akses jalan yang menuju ke Kabanta lancar-lancar saja, bahkan kondisi aspalnya sampai saat ini masih mulus jika dibandingkan dengan Lelamase yang lebih jauh dari Kabanta.

"Di Kelurahan Lelamase yang lebih jauh saja sudah dapat jatah MBG, kenapa justru kami yang dekat di Kabanta ini belum juga dikasih MBG sampai sekarang. Kami mohon pada seluruh wakil rakyat di DPRD Kota Bima, terutama Komisi I agar bisa mendengar dan menindaklanjuti aspirasi kami ini. Jangan anak tirikan daerah kami, karena kami di Kabanta juga sama-sama anak bangsa Indonesia," pungkas Nasarulhadi, didampungi seorang guru, Abdullah, S.Pd dan Ketua Komite SDN 69 Kabanta Kota Bima.

Keluhan pihak sekolah SDN 69 Kobi tersebut langsung direspon oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kota Bima, Drs. H. Mahfud, M.Pd. Pihaknya berjanji akan langsung mengkoordinasikan masalah ini dengan pihak Dapur MBG yang bersangkutan. "Pokoknya, Makan Bergizi Gratis untuk siswa-siswi di SDN 69 Kabanta harus secepatnya didistribusikan," tandas H. Mahfud.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Aswin berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh Kepala SDN 69 Kabanta dan jajaranya tersebut. Oleh karenanya, ia mengingatkan pihak Dapur pengeloa MBG untuk segera mendistribusikan makanan bergizi kepada siswa-siswi di SDN 69 Kabanta Kota Bima tanpa alasan apapun. Karena program MBG ini adalah program nasional. 


Selain itu pihaknya meminta kepada Dinas Dikbudpora agar segera mengkoordinasikan hal ini dengan koordinator MBG Kota Bima supaya semuanya dapat direalisasikan dengan baik dan benar. "Dalam waktu dekat  kami dari pihak Dewan akan mengundang 19 Dapur yang ada Kota Bima untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan program MBG ini," pungkas Aswin. (WB-01)







September 10, 2025

 


WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati Bima, dr. Irfan Zubaidy kembali melaksanakan berbagai kegiatan dalam program unggulan Selasa Menyapa di Desa Tumpu Kecamatan Bolo, Selasa (9/9).

Seperti biasa, kegiatan tersebut diawali acara Ngopi Bareng diskusi dengan pemuda dan masyarakat yang bertujuan untuk menyerap dan menampung berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga setempat.

Berbagai aspirasi seperti ekonomi masyarakat melalui UMKM, sektor pertanian, dan pembangunan lainnya diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima pada kesempatan tersebut.

Bupati Bima Ady Mahyudi pada momen tersebut mengatakan, Selasa menyapa adalah program menyerap aspirasi langsung dari masyarakat dari setiap desa untuk dijadikan atensi khusus Pemkab Bima di segala bidang.

“Dalam setiap kunjungan Selasa Menyapa selama ini, kami bekerja langsung di tengah masyarakat dan juga akan menampung aspirasi warga secara langsung. Intinya, Selasa Menyapa ini adalah program andalan kami untuk memenuhi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Bima menyebut, tahun 2025 ini keterbatasan dana akibat efisiensi anggaran dari pusat akan menjadi kendala untuk pembangunan melalui APBD Kabupaten Bima. Kendati demikian, pihaknya akan tetap berjuang untuk terus menjemput program dari pemerintah pusat. 

Ady Mahyudi mengaku bersyukur, karena pada tahun ini Pemkab Bima mendapat dana besar di bidang pendidikan dan Pertanian. Baik melalui program aspirasi DPR RI maupun dana ABPN untuk revitalisasi gedung sekolah mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP.

"Selain itu, disektor Pertanian, alsintan dan irigasi serta pengeboran air luar biasa didapatkan daerah kita ditengah efisiensi anggaran pada tahun 2025 ini," pungkasnya. (Red)



September 10, 2025


Hamidah


WARTA BIMA,- Tragedi kebakaran yang menghanguskan satu rumah kayu dan menewaskan seorang kepala keluarga Ridwan (Berger), yang terjadi di Dusun Parawanga Desa Raba Kecamatan Wawo pada 17 Agustus 2025 lalu hingga kini masih menyisahkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, terutama istri dan dua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah SD dan SMP.

Meski diliputi kesedihan akibat kematian tragis seorang suami yang ikut terbakar bersama rumah dan seluruh harta bendanya. Namun seorang istri korban bernama Hamidah tampak cukup sabar dan tabah menerima cobaan tersebut. Hamidah kini mencoba bangkit kembali dengan kehidupan baru bersama dua anaknya, salah satunya dengan berupaya membangun kembali sebuah rumah kecil diatas tanahnya yang masih diselimuti oleh puing-puing reruntuhan kebakaran.

Saat ditemui awak Media ini, Hamidah mengaku bahwa biaya untuk membangun kembali rumahnya itu semuanya bersumber dari hasil sumbangan berbagai pihak. Diantaranya, bantuan dari Baznas Kabupaten Bima, Pemerintah Desa Raba, Kantor Camat Wawo, Korwil Dibudpora, UPT Puskesmas, Sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, MI, SMP dan MTs yang tersebar diberbagai wilayah Kecamatan Wawo.

"Bantuan sealakadarnya ini juga diberikan oleh warga Desa Raba, Kombo dan Desa Sari yang mencari nafkah sebagai TKI di luar negeri seperti di Malaysia, Korea dan Taiwan," tuturnya.



Hamidah mengungkapkan, santunan yang diberikan oleh instansi pemerintah dan sekolah-sekolah tersebut jumlanya memang tidak terlalu banyak. Akan tetapi sumbangan ini dinilai sangat bermanfaat bagi dirinya dan seluruh keluarga, terutama untuk membangun kembali rumah meski baru sebatas pada fondasinya sesuai kemampuan keuangan.

"Untuk melanjutkan pembangunan sebuah rumah kecil ini, saya sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Pemerintah Daerah, terutama Bapak Bupati Bima, Ady Mahyudi dan Wakil Bupati, dr. H. Irfan Zubaidy," jeritan hati Hamidah didampingi dua anaknya yang kini sudah kehilangan tempat tinggal. (WB-01)






September 10, 2025


Panitia pembangunan (P2SP) di SDN Inpres Tarlawi sedang menunjukan gedung yang baru dibongkar


WARTA BIMA,- Sedikitnya, lima Sekolah diwilayah Kecamatan Wawo Kabupaten Bima patut bersyukur dan bahagia. Karena pada tahun anggaran 2025 ini, Kementrian Pendidikan RI telah mengucurkan dana senilai, Rp. 3,4 Milyar untuk Revitalisasi satuan pendidikan.

Kelima Sekolah di Kecamatan Wawo yang mendapat bantuan dana fantastis dari APBN Pusat tersebut yakni, SDN Kombo sebesar, Rp. 1,2 Miliar lebih, SDN Inpres Tarlawi, Rp. 555 juta, SDN Inpres 1 Maria, Rp. 887 juta, SDN Inpres 2 Maria, Rp. 465 juta dan Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Negeri Wawo sebesar, Rp. 230 juta.

Informasi yang dihimpun Media ini dari lima kepala sekolah yang mendapat bantuan tersebut menyebutkan bahwa anggaran jumbo yang digelontorkan oleh negara untuk masing-masing sekolahnya tersebut, akan dipergunakan untuk revitalisasi satuan pendidikan dasar berupa rehabilitasi beberapa ruang kelas, ruang perpustakaan, ruangan administrasi, pembangunan baru ruang UKS dan pembangunan Toilet beserta sanitasinya.

"Pelaksanaan proyek ini semuanya dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah, dibantu oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang sudah kami dibentuk sebelum dimulainya pekerjaan," ujar sejumlah Kepsek yang mendapat bantuan dana revitalisasi dimaksud.

Berdasarkan pantauan langsung awak Media pada Rabu (10/9), progres pekerjaan pada lima sekolah yang mendapat jatah proyek tersebut, semuanya baru pada tahap pembongkaran bagian atap gedung yang akan direnovasi (rehab) serta pembuatan fondasi Toilet.


Lokasi KBM darurat siswa SDN Inpres 1 Maria

Sementara disisi lain, dengan hadirnya proyek perbaikan ruang kelas, perpustakaan dan lainya tersebut, sejumlah sekolah, seperti SDN Kombo, SDN Inpres 1 Maria dan SDN Inpres Tarlawi, saat ini terpaksa mengalihkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) para siswa-siswinya untuk sementara waktu, sembari menunggu selesainya pekerjaan rehab beberapa ruang kelas di sekolah masing-masing.

"Proyek ini memang penting, tapi kelancaran kegiatan belajar mengajar seluruh anak didik kami lebih penting lagi. Makanya, kami wajib mengalihkan proses KBMnya walaupun di luar ruangan, Mushala dan di tanah lapang yang ditutup dengan bahan Terpal sekalipun. Anak-anak ini adalah generasi masa depan bangsa yang wajib kita jaga dan lindungi bersama," pungkas sejumlah Kepala SD yang mendapat proyek tersebut. (WB-01)




Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warta Bima © 2020. All Rights Reserved.
Designed by Aden KT

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.