 |
WARTA BIMA,- Beberapa hari lalu, belasan ribu guru pada berbagai Sekolah Negeri diwilayah Kabupaten dan Kota Bima sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Namun kebijakan Pemerintah tersebut sangat bertolak belakang dengan nasib yang dialami oleh para guru honor dan sukarela yang mengabdi di sekolah swasta, karena hingga kini mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama.
Oleh karena itu, ratusan guru dari Sekolah swasta dan Pondok Pesantren (Ponpes) di wilayah Kabupaten dan Kota Bima, seperti dari MIS, RA, MTs dan Sekolah umum, Kamis siang (18/9) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima. Mereka menuntut keadilan supaya bisa diangkat menjadi pegawai PPPK, layaknya guru-guru yang di Sekolah negeri saat ini.
Ratusan pendemo tersebut terlihat sangat kompak mengenakan pakaian seragam hitam putih, sembari membawa beberapa spanduk bertuliskan harapan dan aspirasi mereka seperti, guru swasta pahlawan tanpa tanda jasa jangan biarkan jasa mereka tanpa penghargaan'. 'Kami membentuk generasi bangsa tapi hidup kami terabaikan'. 'Guru swasta juga layak sejahtera'. 'Jangan anak tirikan kami dari sekolah swasta, hargailah perjuangan kami.
Korlap aksi, Sadam Husein dalam orasinya mengungkapkan bahwa aksi turun ke jalan ini adalah untuk meminta keadilan, yakni menuntut hak yang sama seperti guru-guru sekolah negeri diangkat menjadi PPPK. "Pemerintah harus adil, jangan diskriminasi terhadap kami di sekolah swasta. Karena kami juga adalah guru-guru yang ikut mencerdaskan anak bangsa," teriak Sadam Husein di depan gedung DPRD Kabupaten Bima.
Ia meminta Pemerintah dan DPR mengeluarkan regulasi terkait seleksi dan pengangkatan PPPK bagi guru-guru sekolah swasta. Termasuk juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keppres tentang guru honorer swasta agar bisa ikut tes seleksi PPPK. "Kami mendesak aspirasi dan tuntutan guru sekolah di Kota dan Kabupaten Bima ini agar diteruskan secepatnya oleh Anggota DPRD ke DPR RI dan Pemerintah Pusat," ujarnya.
Selain itu, massa aksi juga menuntut pihak Kemenag yang mengurus Guru madrasah swasta dan ponpes, agar mengeluarkan regulasi dan kebijakan sebagai guru sertifikasi dan Inpasing yang mengajar di madrasah dan sekolah umum swasta. "Kami harapkan Anggota DPRD dan Kemenag bergerak cepat untuk meneruskan dan memperjuangkan aspirasi ini ke Pemerintah pusat," pungkas Sadam Husein dan kawan-kawan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ardiwin saat menerima para guru swasta yang menggelar aksi demo tersebut berjanji akan meneruskan aspirasi dan tuntutan massa aksi Pemerintah pusat yakni, menuntut penyetaraan menjadi PPPK seperti guru-guru lain yang ada di Sekolah Negeri. "Kami akan sikap persoalan ini dengan secepatnya," ujar Ardiwin dihadapan massa aksi.
Duta Partai Persatuan Pembangunan ini memastikan bahwa semua aspirasi dan tuntutan para guru sekolah swasta akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bima. Termasuk juga mengeluarkan rekomendasi resmi DPRD Kabupaten Bima untuk diperjuangkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat. (Red)