 |
| Bupati Bima saat memimpin Rakor |
WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Menghadapi Persiapan Masa Panen Jagung Musim Tanam Satu (MT1) Tahun 2025 di Kabupaten Bima, Kamis (22/5).L
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Forkopimda Kantor Bupati Bima tersebut dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekda, Fatahullah S.Pd, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perhubungan, Kepala Pelindo III, KSOP Pelabuhan Bima Kepala Bulog, para pejabat terkait pada Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Bima.
Bupati Bima Ady Mahyudi dalam arahanya mengatakan, Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah produsen Jagung yang signifikan bagi kebutuhan nasional dengan kisaran produksi 500-700 ribu ton. Oleh karenanya, diperlukan perhatian serius dalam pengelolaannya, baik kualitas, kepastian harga maupun distribusi pemasarannya.
"Wujud perhatian Pemerintah Daerah antara lain dengan sudah dikeluarkan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung tingkat petani sebesar Rp.5.500/kg, sebagai acuan pembelian bagi BUMN pangan, pelaku usaha dan para offtaker," ujarnya.
Bupati Bima menyebut, sampai saat ini produksi jagung masih 21 persen dari total produksi sebesar 536.945 ton di tahun 2025. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi distribusi jagung tiap tahun saat musim panen, baik angkutan darat maupun laut, tingginya biaya transportasi ke luar daerah, lamanya sistem antrian yang melalui pelabuhan sehingga bisa menimbulkan gejolak.
Selain itu, rendahnya serapan jagung oleh pelaku usaha akibat kapasitas gudang penyimpanan yang sudah penuh, tentu saja memerlukan kebijakan pengaturan distribusi yang baik untuk menjamin kelancaran distribusi komoditas jagung dan stabilisasi pasokan serta harga pangan.
Bupati Bima yang akrab disapa Aba Ady ini sangat berharap hasil dari Rakor tersebut dapat menyelesaikan persoalan rantai pasok dan memberikan solusi terbaik bagi kelancaran distribusi jagung, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh para pelaku usaha terlebih masyarakat petani yang menggunakan modal transportasi laut maupun darat.
"Untuk mengatasi semua ini diperlukan kolaborasi Satgas Pangan, PT. Pelindo, KSOP Pelabuhan Bima dan Bulog, supaya distribusi jagung bisa adil dan transparan," pungkasnya. (Red)