Mobil Bor Air siap melakukan pemboran


WARTA BIMA,- Sebuah kendaraan baru yang hadir di Kabupaten Bima dengan jenis Truk Bor Air saat ini mulai beroperasi di wilayah Kecamatan Wawo.

Debut perdana mobil baru senilai, Rp.3,9 Milyar yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy tersebut dilakukan di salah satu lahan Kebun milik warga Desa Kambilo Kecamatan Wawo, dengan jenis pekerjaan pemboran air bersih kedalaman direncanakan 85 meter.

Pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Bima, Muhammad Teguh, ST didampingi Kepala Workshop Alat Berat saat ditemui awak Media ini di lokasi pekerjaan mengungkapkan, proses pemboran air di salah satu lahan milik warga tersebut merupakan langkah awal dimulainya operasional satu unit mobil bor air hasil pengadaan Pemkab Bima tahun anggaran 2026 senilai, Rp. 3,9 Milyar.

"Intinya, kita hadir di Desa Kambilo Kecamatan Wawo ini untuk melakukan uji fungsi (ujicoba) mobil  bor air. Karena armada roda empat yang dilengkapi peralatan bor seperti ini baru ada pertama kali di daerah Bima," ujarnya.

Menurut Teguh, uji fungsi mobil pemboran air tanah dalam tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh sistem mekanis, hidrolik dan instrumen pengemboran berfungsi normal serta aman digunakan sebelum diterjukan ke lokasi proyek, khususnya diberbagai wilayah Kabupaten Bima.

"Untuk kelancaran uji fungsi sekaligus operasional kendaraan ini, Pemkab Bima melalui Dinas PUPR menghadirkan dua orang teknisi khusus mobil bor air dari pihak perusahaan mobil di Jakarta," imbuhnya.


Disinggung soal munculnya sorotan dari masyarakat yang menilai aktivitas pemboran air di Desa Kambilo tersebut adalah proyek siluman? Teguh menegaskan tidak ada yang namanya proyek siluman, karena seluruh proses pekerjaan bor air mulai dari titik nol hingga 85 meter kebawah itu, semuanya masih menjadi tanggung jawab pihak Perusahaan tempat pembelian mobil bor dimaksud.

"Artinya, segala biaya untuk keperluan bor air di Desa Kambilo ini semuanya ditanggung oleh Perusahaan. Lagipula mobil baru yang dibeli pemerintah ini garansinya berlaku selama satu tahun. Dan intinya, tidak ada dana di APBD khusus untuk kegiatan bor air ini, semuanya murni ditanggung perusahaan," pungkasnya. (WB-01)







 


WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

Predikat WTP ini diberikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Senin (25/5).

Ini merupakan predikat WTP ke-11 secara berturut-turut yang diraih jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, dan yang kedua di masa kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy.

Bupati Bima Ady Mahyudi pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK hari ini  berkat kerja keras dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang luar biasa mengelola keuangan daerah". Terang Terang Bupati yang hadir bersama Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy dan Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari.

Capaian tersebut merupakan Kado Hari Jadi Bima ke-386 yang puncaknya akan diperingati 5 Juli 2026 mendatang. 

Sementara itu, Kepala BPK Provinsi NTB Suparwadi dalam sambutannya mengungkapkan, pemeriksaan bertujuan memberikan opini  pernyataan profesional atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan informasi yang cukup dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem kendali daerah menjadi indikator utama penilaian. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mengelola APBD secara teliti dan memenuhi ketentuan yang berlaku". Tandasnya dihadapan para Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,  Inspektur dan para Kepala BPKAD Se- NTB.


Bupati Bima didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Sekretaris DPRD Nurdin, S.Sos, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan,SE, Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT dan beberapa pejabat Eselon III BPKAD Kabupaten Bima. (Red)







WARTA BIMA,- Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menghadir Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (25/5).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD hadir bersama Wali Kota Bima H. A. Rahman. Abidin, SE, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTB Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, para kepala daerah, pimpinan DPRD se-NTB, serta inspektur dan Kepala BPKAD se-Provinsi NTB.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum evaluasi dan introspeksi bagi seluruh pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Dr. Suparwadi yang terus konsisten mengawal tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi NTB.

Menurut Syamsurih, kehadiran BPK tidak hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bima turut menyoroti keberhasilan sejumlah daerah di NTB yang memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. “Penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, tetapi cerminan dari kerja keras, kedisiplinan birokrasi, komitmen kepala daerah, serta kuatnya sistem pengawasan dan pengelolaan pemerintahan yang baik,” imbuhnya.

Meski Kota Bima belum memperoleh penghargaan tersebut tahun ini, Syamsurih menegaskan bahwa hal tersebut menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Kota Bima dan DPRD untuk terus melakukan pembenahan. “Saya bersama Wali Kota Bima memiliki semangat yang sama, jangan pernah lelah untuk terus berbenah,” tegasnya.

Syamsurih menyebut, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi, dan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Momentum penyerahan LHP BPK tahun ini menjadi titik tolak untuk memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional dan akuntabel.

Ketua DPRD Kota Bima juga optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan dukungan penuh dari BPK RI, Kota Bima ke depan mampu menjadi salah satu pemerintah daerah terbaik dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Kami DPRD Kota Bima akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, konstruktif, dan bertanggung jawab demi memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (WB-01)







Camat Wawo didampingi Kades Kombo dan BPD


WARTA BIMA,- Untuk menyukseskan kegiatan program Selasa Menyapa di Desa Kombo Kecamatan Wawo yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2026 mendatang.

Pihak Pemerintah Desa Kombo bersama Camat Wawo dan sejumlah perwakilan masyarakat desa setempat, menggelar rapat dengan agenda sosialisasi program Selasa Menyapa di Aula Kantor Desa Kombo, Senin (25/5).

Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos dalam sambutanya mengungkapkan bahwa program strategis Selasa Menyapa yang dicetuskan Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy saat ini, sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Desa Kombo dan seluruh lapisan masyarakat desa setempat, agar bisa pro aktif dan bahu membahu dalam menyongsong sekaligus menyukseskan beragam kegiatan dalam program Selasa Menyapa putaran kedua tahun 2026 tersebut.

Camat Syarif menyebut dalam pelaksanaan program Selasa Menyapa di Desa Kombo dan Raba nanti, ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Bima bersama Wakil Bupati dan sejumlah OPD di lingkup Pemkab Bima, seperti Ngopi bareng bersama warga, pelayanan kesehatan, pembuatan dokumen kependudukan dan lainya. Termasuk juga peresmian pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Terkait pembangunan infrastruktur ini, langkah awal yang harus dipersiapkan oleh Pemdes Kombo dan warganya adalah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Para pengurus KSM inilah nantinya yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan salah satu paket pembangunan yang sudah dianggarkan sebesar, Rp. 50 juta tiap desa.

Untuk itu, Camat Wawo meminta kepada para pengurus KSM terpilih dan juga seluruh warga masyarakat Desa Kombo, agar mulai saat ini harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan salah satu paket pekerjaan infrastruktur yang sudah ditentukan oleh desa. Karena hasil dari pembangunan ini nantinya akan diresmikan langsung oleh Bupati Bima pada puncak kegiatan Selasa Menyapa 9 Juni 2026.

"Intinya, sebelum kedatangan Bupati dan Wabup Bima di Desa Kombo atau paling lambat 10 hari kedepan, pekerjaan infrastruktur ini harus bisa dituntaskan. Makanya, mulai sekarang mari kita semua bekerja secara swadaya dan bergotong royong. Kita harus kolaborasi yang baik, karena yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ini bukan hanya pengurus KSM, tapi seluruh lapisan masyarakat Desa Kombo," pungkas Camat Wawo Syarifudin Bahsyar.

Sosialisasi Program Selasa Menyapa

Sebelumnya, Kepala Desa Kombo, Bunyamin, S.Pd mengaku, sudah menyiapkan diri semaksimal mungkin menghadapi berbagai kegiatan dalam program unggulan Selasa Menyapa Pemkab Bima tersebut. Salah satunya, membentuk sebuah KSM yang melaksanakan pembangunan infrastruktur senilai, Rp. 50 juta, dengan jenis pekerjaan Rabatnisasi jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berlokasi di Dusun Rasabou Desa Kombo.

"Yang melaksanakan pekerjaan Rabat ini nantinya para pengurus KSM dibantu oleh warga setempat dengan cara bergotong royong. Pemerintah hanya menyediakan bahan material seperti Semen, Pasir dan lainya," tandas Bunyamin. (WB-01)







Suryadin, S.S,.M.Si


WARTA BIMA,- Bupati Bima melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S.,M.Si menegaskan bahwa pada prinsipnya, komitmen Pemerintah Daerah sesuai hasil pembahasan APBD tahun anggaran 2026 bersama pihak legislatif DPRD Kabupaten Bima telah menetapkan angka gaji untuk PPPK Paruh Waktu sebesar, Rp 62,7 milyar.

Pernyataan disampaikan Kabag Prokopim tersebut untuk menanggapi informasi yang beredar terkait pemangkasan gaji aparatur sipil negara (ASN) PPPK Paruh Waktu  yang mengabdi di lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

Suryadin mengungkapkan, mengacu pada  dokumen APBD Awal 2026, penyediaan anggaran penggajian PPPK-PW dengan kode rekening belanja jasa PPPK PW tersebut sebesar Rp. 37,9  milyar bersumber dari dana DAU/PAD tersebar pada DPA semua OPD, dan sebesar Rp. 24,7 milyar dengan kode rekening belanja BOSP. Sehingga Alokasi penggajian PW secara keseluruhan berjumlah sebanyak 62,72 milyar.

Di awal pelaksanaan APBD 2026, terdapat Juknis yang melarang penggunaan Dana BOSP untuk penggajian PW, namun larangan ini disertai dengan arahan boleh menggunakan BOSP dengan persyaratan maksimal penggunaan BOSP untuk penggajian PW hanya sebesar 20 persen dari jumlah BOSP yang diterima sekolah.

"Atas dasar inilah, pada Bulan April 2026, Pemkab Bima melakukan tahapan pergeseran APBD 2026, sehingga besaran alokasi penggajian PW mengalami penyesuaian," ujarnya.

Suryadin menyebut pada APBD Pergeseran, penggajian tenaga PPPK Paruh Waktu tersebut mengalami perubahan dengan kode rekening belanja jasa PPPK PW Rp. 47,2 milyar yang bersumber dana DAU/PAD, Rp 11,92 milyar melalui kode rekening belanja BOSP  dan Rp 3,58 milyar dengan kode rekening belanja jasa BLUD. Sehingga secara  keseluruhan, alokasi penggajian PW pada APBD Pergeserannya tetap dengan besaran sebanyak Rp. 62,7 milyar.

Perlu dijelaskan lagi bahwa penggunaan BOSP sebesar Rp 11,9 Milyar dimaksud adalah dalam rangka menjalankan amanat ketentuan penggunaan maksimal 20 persen l dan ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada skema Pemda menggunakan BOSP 40 persen dari besaran BOSP yang diterima sekolah. (Red)






Tampak siswa melaksanakan KBM dalam ruangan beratap dan berdinding Terpal 


WARTA BIMA,- Sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini, SDN 3 Maria masih memegang rekor siswa terbanyak di Kecamatan Wawo. Namun sayangnya,  keberadaan sekolah yang berlokasi di Desa Ntori tersebut ternyata belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, terutama ruang kelas untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa.

Kepala SDN 3 Maria, Samsyiah, S.PdI mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya saat ini memiliki siswa 185 orang, jumlah ini bahkan terbilang paling banyak dari seluruh Sekolah Dasar yang tersebar di wilayah Kecamatan Wawo.

Samsyiah mengaku sangat bersyukur dan bangga dengan antusiasnya para siswa-siswi yang menempuh pendidikan di sekolah setempat. Hanya saja, disatu sisi kondisi tersebut tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai, terutama ruang kelas ataupun Rombongan Belajar (Rombel) yang dinilai sangat terbatas.

Ia menyebut, akibat masih kurangnya ruang kelas yang tersedia di SDN 3 Maria tersebut, proses KBM sebagian siswa terpaksa dialihkan ke gedung lama bekas rumah dinas guru. Bahkan mirisnya lagi ada siswa yang melaksanakan KBM darurat di salah satu gedung tua yang beratapkan bahan Terpal. Selain itu, ruangan lain yang ada di SDN 3 Maria juga sampai saat ini masih dipinjam oleh pihak TK Flamboyan yang sekarang sudah berubah status menjadi TK Negeri.

"Imbasnya, sebagian siswa kami terpaksa belajar darurat pada ruangan eks rumah dinas dan di gedung tua beratapkan terpal, bahkan seluruh jendelannya pun juga ditutup pakai terpal," ujarnya.

Kepala SDN 3 Maria

Melihat kondisi di lapangan yang cukup memprihatinkan ini, Kepsek Samsiah sangat mengharapkan kepada pihak Pemerintah Daerah, terutama Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, agar memperhatikan kondisi ril yang terjadi di SDN 3 Maria. Paling tidak, bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), lagipula lahan yang tersedia untuk penambahan RKB tersebut saat ini masih sangat luas di lokasi sekolah yang dinakhodainya.

"Untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran di SDN 3 Maria ini, kami tidak butuh banyak pada Pemerintah, tapi hanya minta tambahan RKB saja, karena kondisi sekolah kami sampai sekarang masih kekurangan 4 ruangan belajar (Rombel)," tuturnya.

Kondisi Ruangan beratap Terpal

Disinggung soal program Revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 ini? Samsiah mengaku bahwa SDN 3 Maria sekarang memang sudah dipastikan mendapat bantuan dana revitalisasi dari Pemerintah Pusat. Hanya saja dirinya belum bisa memastikan total anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan gedung sekolah yang dipimpinnya, karena saat ini masih dalam proses.

"Kami berharap, anggaran revitalisasi ini bisa diberikan oleh Pemerintah sesuai kondisi sekolah, terutama untuk bangun RKB dan rehab sejumlah ruangan lainnya yang menjadi prioritas kami di SDN 3 Maria Kecamatan Wawo," pungkasnya. (WB-01)





 



WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy, mengukir prestasi fenomenal di tingkat nasional setelah dinobatkan sebagai daerah terbaik kedua (II) se-Indonesia pada kategori Pengendalian Inflasi.

Kepastian Kabupaten Bima meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah tersebut, diperoleh melalui acara Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Awards, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi Lombok Provinsi NTB, Selasa malam (19/5).

Pada momen tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi menerima apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi kategori "Pengendalian Inflasi" berupa trophy dan bantuan dana senilai Rp 2 Milyar.

Kategori ini menilai kebijakan pemerintah daerah secara konsisten dan terukur tingkat kestabilan inflasi, kepatuhan pelaporan dan dukungan anggaran dalam program pengendalian serta efektivitas pengendalian inflasi. 

Para pemenang Pada tingkat Kabupaten, Terbaik I Sumba Timur-mendapatkan Hadiah Rp 3 milyar, Terbaik II Kabupaten Bima - mendapatkan hadiah  Rp  2 milyar dan  Terbaik III Kabupaten Maluku Tenggara dengan Hadiah  Rp 1 milyar. Sementara Kategori Pemerintah Kota terbaik I diraih Kota Tual Maluku dan pada Tingkat Provinsi, NTT meraih terbaik I.

Para Kepala daerah Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang diundang yaitu 11 Kepala Daerah dan Forkopimda se-NTB, 23 Daerah Se-Provinsi NTT, 11 daerah Se-provinsi Maluku dan 11 Daerah Se-Provinsi Maluku Utara.

Apresiasi tersebut diraih  pengendalian Inflasi dalam kerangka penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting sebagai bentuk penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

"Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat" pungkas Bupati Bima yang hadir bersama Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy dan beberapa pejabat terkait Lingkup Pemkab Bima.


Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman SE, M.Si menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 Puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan serta total alokasi anggaran sebesar Rp 248,2 milyar.

Menurutnya, program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, dan BLT Desa; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan, bantuan modal usaha, alsintan, dan bantuan benih; serta penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan irigasi, RTLH, SPAM, SPALD-S, dan infrastruktur berbasis masyarakat," elasnya .

Berdasarkan capaian tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima berhasil menurun menjadi 12,59%, atau turun sebesar 0,32% dibandingkan tahun 2024. Demikian halnya angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,04% dan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,63%, sehingga persentase penduduk miskin ekstrem pada tahun 2025 menjadi 0,41%.

Sementara itu, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp 53,86 milyar yang tersebar pada 13 perangkat daerah. 

Berbagai intervensi dilakukan secara terpadu mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi masyarakat. Hasilnya, capaian penurunan stunting tahun 2025 berhasil melampaui target, dimana target sebesar 17,33% mampu ditekan hingga mencapai 12,22%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bima dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Dalam percepatan penanganan inflasi, Bupati Bima dan Wakil Bupati dibantu oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bima yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor: 188.45/100/03.4 Tahun 2025 yang Diketuai oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE dan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE selaku Sekretaris Tim dan Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah terkait.

Tugas Tim mencakup  penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah serta melakukan koordinasi penanganan inflasi. (Red)






Kepala Bappeda bersama jajaran saat menyerahkan bantuan


WARTA BIMA,- Sebagai bentuk solidaritas dan wujud empati pada para warga korban yang ditimpa musibah kebakaran di Desa Lido Kecamatan Belo.

Seluruh jajaran pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima, Senin siang (18/5), menyerahkan sejumlah paket bantuan kemanusiaan untuk para korban kebakaran. Penyaluran bantuan tersebut dipusatkan di Posko penerimaan bantuan kebakaran Desa Lido Kecamatan Belo. 

Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, SE,.M.Si mengatakan, pemberian bantuan kepada warga yang sedang menghadapi cobaan akibat bencana kebakaran tersebut, murni sebagai bentuk perhatian dan rasa empati pihaknya bersama seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Bima terhadap kondisi para korban yang ditimpa musibah, khususnya di Desa Lido Kecamatan Belo.

"Penyaluran bantuan ini juga merupakan salah satu bentuk solidaritas kami pada seluruh warga yang terdampak musibah kebakaran," ujar Hariman.

Kepala Bappeda yang baru genap satu bulan dilantik oleh Bupati Bima ini mengungkapkan bahwa kehadiran Pemerintah bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi juga merupakan salah satu wujud kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, terutama pada para korban yang ditimpa bencana khususnya di Desa Lido dan umumnya diberbagai wilayah Kabupaten Bima.

Hariman menyebut, Plan today impac tomorrow bukan hanya slogan semata, tapi komitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat terutama saat menghadapi musibah. "Sejatinya pembangunan itu bukan hanya tentang program dan angka tetapi tentang hadir disaat masyarakat membutuhkan," pungkas mantan Irbansus pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bima ini.

Seperti diketahui, proses penyerahan bantuan untuk para korban kebakaran di Desa Lido tersebut dilakukan secara langsung bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat, dengan harapan sejumlah paket bantuan ini bisa diterima dengan tepat sasaran. (WB-01)






WARTA BIMA,,- Bupati Bima, Ady Mahyudi mengajak seluruh keluarga besar Alumni Universitas Mataram (Unram) untuk berkolaborasi membangun daerah. Karena proses pembangunan itu tidak cukup hanya dengan kekuasaan, akan tetapi harus dengan kebersamaan dan gotong royong.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bima, saat menghadiri prosesi pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA) Unram di Aula Kantor Walikota Bima, Minggu (17/5).

Acara tersebut juga dihadiri Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, S.I.Kom., M.Sc, Sekda Kota Bima Drs. H. M. Fakhrunraji, ME, Wakapolres Bima dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemkot dan Pemkab Bima. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Mataram Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH., M.H beserta jajaran pengurus pusat IKA Unram juga tampak hadir dalam kegiatan ersebut. 

Bupati Bima Ady Mahyudi usai proses pelantikan mengugkapkan, "tantangan pembangunan ke depan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri boleh pemerintah daerah. 

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bima saat ini menghadapi tantangan ekonomi, pendidikan lapangan kerja, ketahanan pangan, perubahan sosial hingga tantangan moral generasi muda. Semuanya ini membutuhkan energi kolektif semangat gotong royong. 

"Untuk itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan dalam membangun daerah ini. Kami jajaran Pemerintah Kabupaten Bima membuka ruang untuk bekerjasama yang baik dengan semua elemen, termasuk keluarga besar alumni Universitas Mataram," pungkas Bupati Ady Mahyudi.


Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Unram Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH., M.H dalam sambutannya setelah memimpin prosesi pengukuhan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Mataram Kota Bima dan Kabupaten Bima Periode 2026 - 2030 mengungkapkan, "Pelantikan bukan hanya pergantian nama dalam struktur, tetapi ini adalah awal dari tanggung jawab baru, menyambungkan potensi alumni, memperkuat persaudaraan dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi almamater, daerah dan masyarakat"

Dihadapan jajaran pengurus, Baiq Isvie mengungkapkan, "hari ini tidak hanya sekedar melakukan pelantikan,  tetapi pulang ke sebuah rumah besar yang menghasilkan birokrat, profesional, pendidik petani, aktivis, politisi dan berbagai medan pengabdian lainnya". Imbuh Ketua DPRD Provinsi NTB ini.

Acara pelantikan tersebut mengukuhkan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Alumni Unram Kota Bima dan Iwan Setiawan, SE sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Alumni Unram Kabupaten Bima Masa Bakti 2026-2030. (Red)






Bupati Bima saat menyerahkan bantuan


WARTA BIMA,- Sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kepedulian Pemerintah Daerah terhadap warganya yang ditimpa musibah. Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti  dan Anggota DPR RI Hj. Mahdalena, S.S., MM, meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi di Desa Lido, Kecamatan Belo, Sabtu (16/5).

Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 03.09 WITA  tersebut berdampak terhadap 17 Kepala Keluarga (KK) di RT 06/RW 02 Desa Lido menghanguskan 15 unit rumah dengan kondisi rusak berat dan 2 unit rumah rusak ringan. 

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam arahannya saat bertatap muka dengan para warga korban kebakaran, menyampaikan rasa duka dan belasungkawa atas musibah yang dialami warga Desa Lido tersebut.

Pihaknya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bima turut prihatin dan merasakan duka yang dialami masyarakat ini. Kehilangan tempat tinggal dalam waktu singkat tentu menjadi cobaan yang berat. Pemerintah daerah hadir untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat terdampak.

"Yang jelas kami pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk hadir dalam setiap musibah yang dialami masyarakat Kabupaten Bima," ujarnya.

Bupati Ady Mahyudi menyebut, bantuan yang diberikan tersebut mungkin tidak sepenuhnya menggantikan kerugian yang dialami. Namun ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. "Kami akan terus berupaya membantu warga yang terdampak musibah," pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut Bupati Bima dan Ketua TP PKK Kabupaten Bima menyerahkan sejumlah paket bantuan tanggap darurat berupa logistik, pangan kebutuhan dasar dan bantuan uang tunai kepada para korban kebakaran.


Sementara itu, Anggota DPR RI Hj. Mahdalena, S.S., MM menyampaikan, kehadiran dirinya bersama pemerintah daerah di tengah masyarakat yang terkena musibah merupakan bentuk perhatian dan belasungkawa. 

Duta PKB Dapil Pulau Sumbawa ini berharap masyarakat diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi ujian ini, serta berharap agar masyarakat yang terdampak diberikan rezeki dan pengganti yang lebih baik atas musibah yang terjadi.

“Kami bersama Pemerintah Kabupaten Bima akan terus bersinergi untuk membantu masyarakat korban kebakaran ini. Insya Allah bantuan dan perhatian akan terus diberikan," terangnya.

Kunjungan Bupati bersama Ketua TP. PKK Kabupaten Bima dan Anggota DPR RI di Desa Lido Kecamatan Belo tersebut, turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Abdul Muis, S.Sos, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Zunaidin, S.Sos., MM, Ketua BAZNAS Kabupaten Bima Drs. H. Zainuddin, MM, Camat Belo Ruyani, SH bersama unsur Muspika Kecamatan setempat. (Red)










WARTA BIMA,- Sebanyak 32 orang peserta asal Kecamatan Wawo, Sape dan Lambu ikut berpartisipasi dalam turnamen Catur yang digelar oleh Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Olahraga otak yang dipusatkan di gedung Paruga Na'e Desa Maria Kecamatan Wawo tersebut, diselenggarakan sebagai wujud nyata dan keinginan kuat dari para pecinta olahraga catur untuk membangkitkan kembali organisasi catur (Percasi) di wilayah Kecamatan Wawo dan Bima pada umumnya.

Ketua Panitia Kegiatan, Abdul Muzakir, S.Adm  mengatakan, turnamen catur dengan tema "catur adalah seni yang mengekspresikan ilmu logika" ini sebagai wadah untuk menyatukan hobi sekaligus merupakan ajang silaturrahmi antar pencinta olahraga catur dari Kecamatan Wawo, Sape dan Lambu.

"Kegiatan ini juga sebagai momentum kebangkitan Percasi Wawo, untuk kembali hadir dan berfungsi secara resmi ditengah kerinduan masyarakat terhadap olahraga catur," ujar Muzakir di sela-sela memimpin pertandingan catur, Kamis siang (14/5).

Pria yang akrab disapa bang Zaki ini mengungkapkan bahwa ada sejumlah poin penting yang wajib dikedepankan dalam turnamen catur tersebut. Salah satunya menjunjung tinggi sportivitas berolahraga agar hubungan silaturahim tetap terjaga dengan baik. "Kita boleh saja bertarung di gelanggang papan catur, tapi diluar arena kita semua adalah saudara yang tidak bisa dipisahkan," imbuhnya.

Muspika Wawo foto bersama dengan Pengurus Percasi dan para Sponsor, saat pembukaan Turnamen Catur


Tidak hanya itu lanjut Zaki, kegiatan olahraga catur yang sudah lama vakum di Kecamatan Wawo ini memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan kualitas sekaligus pembinaan yang berkelanjutan. Turnamen catur ini juga sebagai sebuah terobosan yang nyata dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, terutama anak-anak dan orang dewasa yang menyukai olahraga catur.

"Kami yakin, dengan adanya iven ini para talenta yang hobi bermain catur khususnya di Kecamatan Wawo tidak hanya muncul sesaat, tapi kemampuanya bisa terasah dan berkembang terus dikemudian hari," tuturnya.

Muzakir yang juga Ketua BPD Desa Maria tersebut, sangat berharap melalui turnamen yang diselenggarakan oleh Percasi Kecamatan Wawo ini, akan lahir atlet-atlet catur handal dan tangguh yang nantinya bisa mengikuti turnamen lebih tinggi lagi, mulai dari ditingkat kabupaten hingga ke tingkat nasional sekalipun.

"Jika keinginan ini bisa terwujud, maka bukan hanya Percasi Wawo yang merasa bangga tapi juga daerah kita. Karena prestasi lolos ke kejuaraan catur yang lebih tinggi itu pasti akan mengharumkan nama daerah, khususnya Kabupaten Bima," pungkas Abdul Muzakir.

Para atlet Catur sedang bertanding

Seperti diketahui, Turnamen Catur yang dibuka secara resmi oleh Camat Wawo pada Rabu kemarin 13 Mei 2026 tersebut disponsori oleh Yayasan Uma Lengge Nggusu Waru, PT. Roci Karawi Sama, Toko Harumi, Konsultan Pajak Asrarudin dan YLPR. (WB-01)














WARTA BIMA,- Rangkaian Program Selasa Menyapa di Kecamatan Parado yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Desa Parado Wane Senin (11/5) diisi dengan kegiatan “Ngopi Bareng” bersama masyarakat dua desa yaitu Desa Parado Wane dan Kanca. 

Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Ketua TP PKK kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy bersama Ketua GOW Kabupaten Bima Ny. Anita H. Irfan didampingi Camat Parado Hamzah, S.Sos dan para kepala perangkat daerah  menyerahkan sejumlah paket bantuan untuk masyarakat pada dua desa tersebut.

Bantuan yang diserahkan meliputi tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan 10 paket sembako bagi masyarakat dua desa tuan rumah Selasa Menyapa.

Selanjutnya, melalui Dana Desa turut disalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan penanganan stunting dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima juga menyerahkan paket makanan tambahan berupa telur, beras, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bima, Ketua GOW dan Bunda PAUD Kabupaten Bima juga menyerahkan paket bantuan untuk TK, PAUD dan kelompok bermain di Desa Parado Wane dan Desa Kanca sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut.

Disela-sela penyerahan bantuan, Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan, program Selasa Menyapa menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk hadir lebih dekat,  dan memastikan pelayanan dan bantuan dapat diterima langsung oleh warga.

Sementara itu, Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy mengungkapkan “Kebersamaan dan gotong royong harus terus dijaga agar berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik".  Ungkap Wakil Bupati dihadapan Camat Parado, unsur Muspika, para kepala desa se-Kecamatan Parado, kepala sekolah, alim ulama dan tokoh masyarakat setempat. (Red)






 

Kades Kombo Bunyamin, S.Pd saat menyerahkan bantuan


WARTA BIMA,- Seluruh Ketua RT, RW, Bidan Desa, Kader Posyandu, Guru Ngaji, Da,i Desa, aparat Masjid dan warga yang tergolong miskin di wilayah Desa Kombo Kecamatan Wawo, saat ini patut bersyukur dan bahagia. Karena mereka baru saja menerima insentif yang dibagikan oleh Pemerintah Desa Kombo pada Selasa siang (12/5).

Pembagian sejumlah insentif dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Kombo kali ini tampak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena nominal uang tunai yang diterima sudah berkurang. Kondisi ini dipicu lahirnya kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan efisiensi penggunaan anggaran di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Daerah Bima dan Desa Kombo pada khususnya.

Kepala Desa Kombo melalui Sekdes, Jeni Rahmat, S. Sos mengatakan, pembagian insensif untuk seluruh Ketua RT, RW, Bidan Desa, Kader Posyandu, Imam, Bilal, Marbot dan BLT kepada 10 orang penerima manfaat (KPM) tersebut, semuanya bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2026.

"Khusus insentif untuk RT dan RW sekarang sudah berubah nama menjadi insentif untuk tim pendata RT,RW," ujarnya.

Jeni Rahmat menyebut, jumlah honor yang diterima oleh Ketua RT dan lainnya ini masing-masing sudah berkurang. Begitu pun dengan BLT yang biasanya Rp. 300 ribu turun menjadi Rp. 225 ribu per bulan untuk satu orang. "Total keseluruhan Dana Desa Tahap I yang kita keluarkan khusus untuk pembayaran semua insentif dan BLT ini mencapai, Rp. 119.713.200," imbuhnya.


Selain itu, Jeni Rahmat mengungkapkan bahwa dalam Alokasi Dana Desa tahap pertama tahun 2026 ini, pihak Pemerintah Desa Kombo juga sudah menyiapkan anggaran sebanyak, Rp. 25 juta untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kombo yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 mendatang.

Anggaran sebesar Rp. 25 juta ini nantinya akan dipergunakan untuk membiayai seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pembentukan panitia Pilkades hingga penetapan dan pelantikan kepala desa terpilih.

"Semua tahapan ini akan dimulai pertengahan tahun 2026. Diawali rapat pembentukan Panitia Pilkades pada 19 Juni sampai hari H pemungutan dan penghitungan suara, sekaligus penetapan Kepala Desa Kombo terpilih pada 26 Desember 2026," pungkasnya. (WB-01)








Irwan, S.Pd


WARTA BIMA,- Nasib apes dialami empat orang siswa SMAN 1 Wawo Kabupaten Bima. Pasalnya, keempat pelajar yang diketahui berasal dari Desa Maria Utara dan desa lainya di Kecamatan Wawo ini dinyatakan tidak lulus Ujian Sekolah tahun ajaran 2025-2026.

Tidak terima dengan keputusan final yang dikeluarkan oleh pihak sekolah tersebut, sejumlah wali murid dan keluarga siswa yang gagal lolos meluapkan kekecewaan melalui Media Sosial. Bahkan sebagian dari mereka melakukan pengaduan dengan cara mendatangi pihak sekolah guna menanyakan secara langsung tentang penyebab dan alasan utama yang mengakibatkan anak mereka dinyatakan tidak lulus sekolah tersebut.

Menanggapi persoalan ini, Kepala SMAN 1 Wawo, Irwan, S.Pd yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (11/5), membenarkan adanya empat orang anak didiknya yang tidak lulus pada tahun pelajaran 2025-2026. Hanya saja masalah ini perlu diluruskan dan diklarifikasi bersama supaya pihak sekolah tidak dijadikan kambing hitam dan diharapkan tidak terjadi kegaduhan dikemudian hari.

Dalam klarifikasinya, Irwan, S.Pd mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan keempat siswa tersebut dinyatakan tidak lulus ujian. Karena mereka tidak memenuhi standar kelulusan akibat tingkat kehadiranya di sekolah dinilai 0,0 persen, terutama selama satu tahun terakhir berada di kelas XII (3).

"Artinya, anak-anak yang tidak lulus ini tidak pernah masuk sekolah 1 kali pun untuk mengikuti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Mereka tiba-tiba hadir saat ujian akhir sekolah saja," ujarnya.

Irwan menyebut, dari keempat siswa yang tidak lulus tersebut, satu orang diantaranya diketahui sudah Menikah sebelum ujian. Sehingga dalam tata tertib dunia pendidikan, perilaku siswa seperti ini tidak diperbolehkan untuk diluluskan pada sekolah yang bersangkutan.

Irwan sangat berharap, seluruh anak didiknya yang mengenyam pendidikan di SMAN 1 Wawo bisa lulus semua. Namun disatu sisi ada beberapa siswa yang tidak hadir mengikuti proses KBM selama setahun sehingga tidak layak diloloskan, seperti dialami para siswanya yang tidak lulus tersebut. "Sebenarnya, kalau siswa itu mau lulus ujian prosesnya tidak sulit, kuncinya hanya satu rajin masuk sekolah meskipun tidak setiap hari. Tapi khusus bagi 4 orang yang tidak lulus ini tidak bisa ditolerir lagi, karena kehadiran mereka di sekolah 0 persen," cetusnya.

Irwan mengaku, untuk menjamin masa depan anak, pihaknya bersama seluruh dewan guru di SMAN 1 Wawo selama ini sudah berupaya maksimal membujuk para siswa yang tidak lulus untuk hadir di sekolah dengan cara melakukan pemanggilan, bahkan langsung dijemput di rumahnya masing-masing. Namun kerja keras yang dilakukan pihak sekolah tersebut hanya berujung sia-sia saja, karena segala daya dan upaya ini tidak pernah diindahkan oleh para siswa yang bersangkutan.

"Kami ingin kehadiran anak-anak di sekolah ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi kami, tapi sayang tidak pernah diindahkan, Akibatnya kami putuskan mereka tidak layak diloloskan, karena tidak memenuhi standar kelulusan," ungkapnya.

Disinggung apakah kedepan keempat siswa tersebut bisa mengikuti ujian ulang (susulan)? Irwan menegaskan bahwa dalam aturan, ujian susulan itu bisa dilakukan dengan catatan para siswa dalam kondisi tertentu seperti gangguan kesehatan (sakit) dan keluar daerah. Sementara kondisi para siswa yang tidak lulus di SMAN 1 Wawo ini semuanya baik dan normal-normal saja, tidak ada yang sakit maupun keluar daerah. Penyebabnya mereka hanya malas masuk sekolah.

"Intinya, tidak ada ujian susulan bagi keempat orang ini, kecuali mereka mau mengulang tahun depan. Kalau tidak sabar menunggu sampai 1 tahun, kami sarankan ikut ujian paket C di SMA terbuka saja yang lebih cepat, karena status Ijazahnya sama dengan di pendidikan formal," pungkas Irwan. (WB-01)



 



WARTA BIMA,- Momentum Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 tingkat Kabupaten Bima yang berlangsung  Kamis pagi (7/5) dimanfaatkan oleh Bupati Bima Ady Mahyudi untuk melepas dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas. 

Dua pejabat yang resmi memasuki usia pensiun tersebut yakni Drs. Aris Gunawan, M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Drs. A. Salam Gani, M.Pd, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima.

Selain Bupati Bima hadir pula Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, unsur  Forkopimda, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, para Staf Ahli Bupati dan asisten Setda, kepala Perangkat Daerah, Camat, pejabat struktural dan fungsional, serta jajaran tenaga pendidik dan peserta upacara Hardiknas 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi atas pengabdian panjang yang telah diberikan kedua pejabat tersebut kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Bima.

“Dedikasi, loyalitas dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan amanah pemerintahan merupakan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Bima," ungkapnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa masa purna tugas bukan akhir dari pengabdian, namun menjadi ruang untuk terus memberikan keteladanan dan inspirasi di tengah masyarakat. "Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Bima, kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kerja keras dan ketulusan yang telah diberikan bagi daerah ini,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima turut mendoakan agar kedua  PNS yang memasuki masa purna tugas senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan serta kebahagiaan dalam melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat. (Red)






Bupati Bima Ady Mahyudi


WARTA BIMA,- Jajaran Pemerintah Kabupaten Bima menggelar upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Lapangan upacara Kantor Bupati Bima, Kamis (7/5). Kegiatan diikuti seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf perangkat daerah serta jajaran pendidikan yang mengabdi pada 18 Kecamatan se-Kabupaten Bima 

Pada upacara peringatan Hardiknas yang mengusung  tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua" tersebut, Bupati Bima, Ady Mahyudi bertindak selaku Pembina Upacara yang membacakan amanat tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. Ia mengajak seluruh pihak untuk kembali meneguhkan komitmen bahwa pendidikan merupakan perjuangan peradaban.

Menurutnya, Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi sekaligus meneguhkan kembali semangat pendidikan nasional. “Pendidikan sejatinya bukan hanya proses mentransfer pengetahuan, tetapi proses memanusiakan manusia". Ujar Bupati.

Bupati Bima menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala sekolah dan pemerintah semata. Pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari keluarga, masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, media hingga seluruh komponen bangsa.

Bupati menyebut, nilai gotong royong, kebersamaan, dan semangat Maja Labo Dahu yang menjadi jati diri masyarakat Bima harus menjadi kekuatan bersama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan berkarakter. “Setiap anak yang kita didik hari ini adalah wajah masa depan Kabupaten Bima dan wajah masa depan Indonesia" pungkasnya.

Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE dan para pejabat struktural, fungsional, tenaga pendidik, para siswa SD dan SMP dari lima kecamatan terdekat. 

Petugas upacara dipimpin Komandan upacara Bahtiar, S.Pd, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Monta, Pasukan Pengibar bendera (Paskib) Kabupaten Bima dan pengiring lagu Paduan Suara (Padura) gabungan guru SD dan SMP Se-kecamatan Woha.

Pra-acara peringatan Hardiknas tahun ini dimeriahkan atraksi Baris berbaris Paskibra SMPN I Monta, Juara Lomba kreasi Baris Berbaris (LKBB) dengan prestasi Juara Best Of the Best dengan point tertinggi Se Nusa Tenggara Barat di LKBB Logika 2026 SMAN 7 Mataram. ((Red)









WARTA BIMA,- Setelah kembali dari kunjungan kerja di Jakarta, Bupati Bima, Ady Mahyudi langsung bertolak menuju lokasi bencana kebakaran yang terjadi di Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Rabu (6/5).

Setibanya di lokasi, Bupati langsung berdialog dengan warga terdampak musibah kebakaran sekaligus menyerahkan beberapa bantuan, seperti bantuan tanggap darurat berupa paket  pangan, family kit, terpal dan sandang.

Untuk meringankan beban para warga yang terdampak bencana kebakaran tersebut, Bupati Bima yang didampingi Kalak BPBD  A. Muis S.Sos, Kadis Damkar dan Penyelamatan Ruslan S. Sos, Komisioner BAZNAS H. Hanafi  dan para Kepala Bidang BPBD, Dinas Damkar dan Dinas Sosial Kabupaten Bima menyalurkan bantuan dari Baznas. 

Bupati menyerahkan bantuan dari batu nisan nilai total empat juta rupiah, juga  menyerahkan santunan pribadi kepada para korban bencana kebakaran guna membantu meringankan beban mereka.

“Pemerintah daerah sangat prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa warga di Desa Monta, semoga tetap diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Ady Mahyudi juga memastikan penanganan pasca-bencana dilakukan secara cepat dan tepat. Disamping itu, dalam tatap muka dengan warga korban musibah kebakaran tersebut Bupati Bima menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warga dan berharap kedepan agar tetap berhati-hati berkaitan dengan instalasi listrik dan penggunaan perangkat elektronik dalam rumah tangga.

Kondisi Rumah yang terbakar


Seperti diketahui, peristiwa kebakaran di Desa Monta tersebut terjadi pada Selasa 5 Mei 2026. Akibat musibah ini 2 unit rumah 12 tiang yang berada di RT. 10 Desa Monta terbakar rata dengan tanah, 2 rumah kayu 12 tiang rusak ringan dan 2 rumah batu mengalami rusak ringan. (Red)






WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima  melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah, Suryadin, S.S.,M.Si menegaskan bahwa tidak ada terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima tahun anggaran 2025,

Pernyataan yang disampaikan oleh Suryadin tersebut ntuk menanggapi informasi yang beredar terkait adanya perbedaan data capaian PAD Kabupaten Bima. 

Menurutnya, selisih angka tersebut lebih disebabkan karena adanya perbedaan basis data yang digunakan. Data yang dirilis Bapenda Kabupaten Bima adalah data sementara yang disampaikan untuk kepentingan pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bima sebelum diaudit (unaudit) yang merupakan angka hasil rekon dengan OPD pengelola pendapatan.

Di lain sisi, angka yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bima adalah angka sementara yang diberikan oleh BPKAD ke BPS sebelum selesai dilakukan rekon dengan seluruh Perangkat Daerah pengelola pendapatan dan masih dalam proses karena dalam persiapan penyusunan Laporan Keuangan unaudit yang akan diserahkan ke BPK.

Suryadin menyebut, angka final pendapatan adalah angka setelah dilakukan audit BPK yang sekarang masih berproses sampai tanggal 31 Mei 2026. Tindak lanjut hasil audit BPK akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban yang disampaikan ke DPRD yang merupakan hasil final realisasi, baik pendapatan maupun belanja. (Red)






H. Kasnun, saat menunjukan gudang Jagung yang sudah terpisah dengan ruang Dapur dihadapan Camat Wawo, perwakilan dari Dikes dan Korwil BGN


WARTA BIMA,- Polemik soal keberadaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Uma Lengge SPPG Bima Wawo Maria 3 yang dinilai satu atap dengan gudang penyimpanan Jagung akhirnya menemui titik terang, setelah pemilik SPPG mengundang sejumlah pihak untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.

Bahkan untuk mencarikan solusi terbaiknya terhadap masalah ini, H. Kasnun Ahmad selaku pemilik SPPG Wawo Maria 3 sekaligus Ketua Yayasan Peduli Umat Mbojo, telah menghadirkan secara khusus Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bima dan jajaran Dinas Kesehatan. Tidak hanya itu, H. Kasnun juga mengundang Camat Wawo, Kapolsek dan Danramil Wawo termasuk sejumlah awak Media dan para mahasiswa Wawo yang kerap menyoroti kondisi Dapur MBG Uma Lengge satu atap dengan gudang Jagung dimaksud.

Dalam pertemuan yang berlangsung di SPPG setempat pada Selasa sore (5/5), H. Kasnun mengajak seluruh undangan yang hadir untuk melihat dari dekat kondisi seluruh ruangan tempat pengolahan menu makanan MBG yang ada di Dapur SPPG tersebut. Tidak hanya itu, dirinya juga memberikan kesempatan kepada Korwil BGN, pihak Dikes Kabupaten Bima, unsur Muspika Wawo dan para mahasiswa untuk menyaksikan secara langsung kondisi ruangan dalam area gudang jagung yang kerap disorot oleh para mahasiswa dan Media massa tersebut.

Hal ini untuk menunjukan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama para mahasiswa Wawo bahwa keberadaan antara Dapur pengolahan makanan MBG dengan gudang jagung itu tidak satu atap tapi terpisah. Karena kondisi kedua ruangan ini sudah dibatasi dengan sebuah dinding bangunan yang sangat kuat dan kokoh. Bahkan dinding pemisah ruangan dapur dan gudang ini sudah sekat permanen, jangankan Semut angin pun tidak bisa masuk. 

"Pada intinya, saya sangat menghargai perjuangan adik-adik mahasiswa, dan saya tidak alergi dengan kritikan sepanjang kritikan itu sifatnya membangun. Silakan sampaikan aspirasi pada kami, tapi dengan cara yang santun dan beradab," pungkas H. Kasnun.

Korwil BGN saat memerintahkan buat jalur khusus ke gudang Jagung


Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Bima, Bagus Naeni Santoso, S.Pd pada kesempatan tersebut menilai bahwa keberadaan gudang Jagung yang sudah terpisah dengan ruangan pengolahan menu MBG tidak menjadi masalah. Hanya saja dalam hal ini, sarana infrastruktur dan jalur distribusinya yang perlu dibenahi.

"Saya melihat tidak ada masalah di Dapur Uma Lengge SPPG Bima Wawo Maria 3 ini, cuman jalur untuk pendistribusian MBG dan Jagungnya harus dipisahkan. Jangan satu jalur kendaraan seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Bagus meminta kepada pihak pengelola SPPG setempat, agar segera membangun dinding pembatas untuk aktivitas bongkar muat jagung bila perlu disekat permanen semua. Dan yang lebih pentingnya lagi, untuk pintu masuk ke gudang ini, buatkan jalur khusus akses jalan di lahan (tanah) yang memang sudah tersedia saat ini di bagian barat lokasi gudang jagung tersebut.

"Intinya, buka jalan baru untuk aktivitas jagung ini, jangan melewati jalur keluar masuk distribusi makanan MBG," imbuhnya.

Bagus Santoso menyebut, aktivitas bongkar muat jagung boleh-boleh saja dilakukan di gudang tersebut, tapi dengan syarat jangan sekali-sekali memasukan Pupuk Bersubsidi seperti UREA dan lainnya. Karena makanan MBG dikhawatirkan bisa terkontaminasi dari pencemaran bahan kimia dalam kandungan pupuk tersebut.

Disisi lain, Korwil BGN Bagus Santoso juga mendesak pengelola Dapur Uma Lengge, agar melakukan pembenahan pada sejumlah ruangan untuk aktivitas pengolahan menu makanan MBG, seperti ruangan untuk Peking harus disekat permanen, fasilitas AC juga harus ditambah karena dirasa cukup pengat. Tidak hanya itu, jalur pencucian Ompreng dengan ruangan yang berhadapan langsung dengan jalur keluar masuknya bahan baku harus ditutup mati, supaya lalat dan hewan kecil lainya tidak bisa masuk di dalam area produksi makanan MBG.


Menanggapi sejumlah permintaan dari Korwil BGN Kabupaten Bima tersebut, pemilik Dapur Uma Lengge SPPG Bima Wawo Maria 3, H. Kasnun berjanji siap gerak cepat untuk merealisasikan sejumlah usulan dari Korwil BGN ini. Bahkan mulai Rabu besok pihaknya akan melakukan eksekusi dengan memerintahkan para tenaga kerja khusus untuk bekerja sesuai arahan Korwil BGN tersebut.

"Pokoknya, mulai besok kami sudah siap bekerja. Paling tidak membuat dinding pembatas antara gudang jagung dengan Dapur MBGnya dulu. Setelah itu baru dilanjutkan pada pembuatan jalan baru menuju gudang dan perbaikan sejumlah ruangan lainya yang ada di SPPG kami," tandasnya. (WB-01)





MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.