WARTA BIMA,- Kegiatan keagamaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ tidak hanya mencari qari’ dan qari’ah terbaik,. Tapi juga merupakan salah satu upaya untuk memperkuat syiar Islam dan nilai-nilai Qur’ani dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bima Ady Mahyudi, saat membuka secara resmi perhelatan MTQ Tingkat Kabupaten Bima yang ke-33 tahun 2025 di lapangan Desa Tawali Kecamatan Wera, Senin malam (10/11).

Selain itu, Bupati Bima dalam sambutannya mengatakan bahwa penyelenggaraan MTQ merupakan wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an, serta melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia dan berprestasi di bidang keagamaan.

Bupati Ady Mahyudi mengungkapkan, Kecamatan Wera telah lama menantikan momentum yang mulia ini, oleh karena itu pelaksanaan MTQ tahun ini memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Wera. "Momen ini bukan sekedar acara keagamaan tetapi juga penantian panjang puluhan tahun yang kini berbuah kemuliaan dan kebanggaan, semoga momentum ini menjadi penanda kebangkitan semangat syiar Islam dari bumi Wera dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima," terangnya.

‎Selain itu, Bupati Bima juga berharap para peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai sarana memperdalam ilmu Al-Qur’an dan menumbuhkan semangat persaudaraan antar kecamatan. MTQ ke-33 tingkat Kabupaten Bima ini diselenggarakan mulai dari tanggal 10 sampai dengan 16 November 2025 bertempat di lapangan Gelora Tawali mengusung tema "MTQ Sebagai Wahana eningkatan Kualitas SDM Yang Unggul Dan Qur'ani Untuk Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bima Yang “BERMARTABAT”.


‎‎Kegiatan MTQ tersebut melombakan 6 cabang lomba yaitu cabang tilawah Alquran, cabang qiraat Alquran, cabang tahfidz Alquran, cabang fahmil Alquran,cabang sarhil Alquran, cabang khatt Alquran dan terakhir cabang karya tulis ilmiah Alquran. Jumlah peserta keseluruhan pada MTQ ke-33 tahun 2025 adalah sebanyak 565 orang peserta dan jumlah dewan pengawas dan dewan hakim sebanyak 83 orang.

‎Acara pembukaan MTQ yang ditandai pemukulan beduk dan ilustrasi turunnya kitab suci Al-Qur'an tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri oleh Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy bersama Ketua Umum GOW  Ny Anita H. Irfan , Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti,  jajaran Forkopimda, para kepala OPD, Camat Wera H. Ilham, SH dan Muspika,  para camat se-Kabupaten Bima, kafilah dari 18 kecamatan, tokoh agama serta masyarakat yang tersebar diwilayah Kecamatan Wera. (Red)








 

Bupati Bima


WARTA BIMA,- Tahun 2025 ini, Sultan Muhammad Salahuddin bersama 9 orang tokoh nasional lainnya, mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional dari Pemerintah yang diserahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan  di Istana Negara, Senin (10/11).

Sebagai wujud penghargaan, jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, secara khusus Bupati Bima Ady Mahyudi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penetapan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional.

Bupati Bima mengungkapkan, pada momentum hari pahlawan ini, Pemerintah daerah dan masyarakat Bima patut bangga dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas penetapan dan penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Sultan Muhammad Salahuddin yang diserahkan pada hari pahlawan di Jakarta.

"Gelar ini diberikan atas peran besar Sultan Bima ke-14 dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan dan memajukan pendidikan masyarakat Bima pada masa penjajahan," ujarnya.

Menurutnya, anugerah tersebut bukan hanya untuk pribadi, namun juga menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat Bima, memiliki seorang tokoh pahlawan nasional yang menjadi panutan,  terutama bagi generasi muda. Dimana warisan kepemimpinan dan perjuangan semasa hidup Sultan, akan terus menjadi falsafah hidup (fuu mori) bagi kehidupan masyarakat Bima. (Red)








Kades Maria didampingi Babinsa, Pol.PP dan Kadus Fo,omboto, saat meninjau rumah warga yang ditimpa pohon besar akibat hantaman angin puting beliung


WARTA BIMA,- Kepala Desa Maria Kecamatan Wawo, Imran, S.Pd mendesak Pemerintah, terutama Dinas PUPR Kabupaten Bima, agar segera membangun saluran Drainase dan Jembatan di seputaran jalan negara yang berlokasi di Dusun Fo,omboto dan Dusun Temba Mbojo desa setempat.

Desakan tersebut disuarakan oleh Kades Maria, saat meninjau lokasi sekaligus mendata jumlah rumah (KK) yang terdampak bencana angin puting beliung dan banjir yang terjadi di Desa Maria pada Senin kemarin (10/11).

Imran menyebut, pembuatan saluran drainase dipinggir jalan negara yang berada di ujung timur Dusun Fo,omboto, harus menjadi atensi khusus bahkan wajib diprioritaskan oleh Kepala Dinas PUPR. Karena setiap memasuki musim hujan, lokasi yang berbatasan langsung dengan wilayah Desa Pesa ini selalu menjadi langganan banjir.

"Makannya, dilokasi pinggir jalan negara ini wajib dibuatkan saluran drainase oleh Dinas PUPR minimal 100 meter, supaya kedepan tidak terjadi banjir lagi di lokasi ini," ujarnya.

Selain itu, Imran juga meminta kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Bima, agar mengganti gorong-gorong yang ada di Dusun Temba Mbojo, tepatnya disamping Pasar Desa Maria dengan sebuah jembatan. Sebab keberadaan gorong-gorong tersebut selalu menghambat sirkulasi air tiap musim hujan, terutama arus banjir yang kerap menghantui kehidupan masyarakat sekitarnya. 

Tidak hanya itu, gorong-gorong yang berada disamping Kantor Koramil Wawo dan SDN 1 Maria juga wajib dirubah dengan pembangunan jembatan. Karena di lokasi ini arus banjir dari sungai yang melintas ditengah persawahan, kerap meluap ke rumah-rumah warga bahkan tergenang cukup lama diatas badan jalan negara lintas Bima-Sape. 

"Intinya, dua titik gorong-gorong yang berada di jalan negara ini wajib diganti dengan jembatan. Kalau tidak, setiap musim hujan seperti ini, banjir tetap masuk ke rumah-rumah warga dan area perkantoran sekitarnya, karena lubang gorong-gorong yang kecil itu selalu menghambat sirkulasi air, terutama saat banjir," ungkap Imran.

Satu-satunya Kepala Desa yang berstatus PNS (ASN) ini, juga meminta kepada pihak Dinas PUPR supaya bisa mendatangkan sebuah alat berat (Exavator) untuk menggali sekaligus membersihkan semua saluran Drainase yang tersumbat di Desa Maria, karena masalah inilah yang sering mengakibatkan banjir meluap ke rumah-rumah warga pada setiap tahun (musim hujan).

Kades Maria meninjau dari atas rumah yang rusak diterjang puting beliung

Usai turun di lokasi kejadian angin puting beliung dan banjir Selasa siang tadi (11/11), Kades Maria bersama jajarannya langsung menyerahkan data warga (KK) setiap dusun serta sejumlah fasilitas pemerintah yang terdampak banjir dan bencana angin puting beliung kepada pihak BPBD Kabupaten Bima. (WB-01)





Tampak rumah warga yang dihantam angin puting beliung


WARTA BIMA,- Peristiwa angin puting beliung terjadi di area perbatasan Desa Maria dan Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada Senin siang (10/11), sekitar pukul 14.00 Wita.

Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah milik warga Desa Maria dan Pesa mengalami rusak berat dan rusak ringan, terutama pada bagian atap. Selain itu, satu tiang listrik yang berada ditepi jalan tepatnya depan rumah (toko) penjual Bakso tiba-tiba roboh.

Salah seorang korban yang juga purnawirawan TNI, Abdullah kepada Media ini pasca kejadian mengungkapkan, peristiwa angin puting beliung tersebut telah mengakibatkan 11 rumah warga mengalami rusak berat dan rusak ringan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 rumah berlokasi di Desa Pesa dan 4 di Desa Maria.

Abdulah menyebut, para pemilik rumah (korban) yang rusak berat dan ringan tersebut antara lain, Misbah, Jakariah, Ramlin, Astuti, Baharudin (Boris), Syarifudin, Jamal Abas, Nurdin, Maini, Ibu Rila, Mas Jawa penjual Bakso dan rumahnya sendiri atas nama Abdullah.

Sebuah tiang listrik yang roboh


Mantan anggota TNI yang akrab disapa Om Dul ini menambahkan, peristiwa angin puting beliung yang terjadi tepat di area perbatasan Desa Maria dan Pesa tersebut, bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Wawo dan sekitarnya.

"Setelah kejadian puting beliung dan hujan deras ini, lokasi disekitar berbatasan Desa Maria dan Desa Pesa direndam banjir dan lumpur yang mengalir dari area persawahan milik warga," pungkasnya. (WB-01)





Proses pengecoran badan jalan


WARTA BIMA,- Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Tarlawi dengan seluruh desa lainya di wilayah Kecamatan Wawo mengalami kerusakan parah. Bahkan pada beberapa titik jalan kondisinya tampak berlubang akibat aspalnya yang sudah terkelupas dan hancur berkeping-keping.

Untuk memperbaiki tingkat kerusakan jalan yang semakin parah tersebut, pihak Pemerintah Desa Tarlawi bersama puluhan warga setempat mulai Sabtu pagi hingga siang tadi (8/11), melakukan gotong royong perbaikan sejumlah titik jalan yang sudah terkelupas dengan cara pengecoran. Proses pengecoran ini menggunakan bahan material campuran beton cair yang bersumber dari hasil olahan mesin Molen milik PT. Tukad Mas Kota Bima.

Sekdes Tarlawi Abdul Hamid, S. Sos mengatakan, demi perbaikan akses jalan yang belum disentuh oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun tersebut, pihaknya bersama masyarakat Desa Tarlawi rela mengumpul uang secara swadaya (patungan), untuk membayar sekaligus mendatangkan mobil truk campuran beton cair dari Tukad Mas.

Sekdes Tarlawi sedang pimpin gotong royong


Selain swadaya masyarakat Tarlawi, biaya untuk perbaikan jalan itu juga bersumber dari hasil sumbangan dua anggota DPRD Propinsi NTB, H. Yasin dan H. Muhammad Aminurlah. Termasuk bantuan lainya dari kepala sekolah bersama guru-guru SD dan SMP yang bertugas di Desa Tarlawi, para pemilik Mobil Damtruk serta sumbangan dari pemilik Dapur SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) Desa Kambilo, Sri Rahmatiar.

Hamid mengungkapkan, sebenarnya masih banyak titik jalan yang retak, berlubang serta aspalnya yang sudah terkelupas sepanjang jalan Desa Tarlawi-Kombo. Akan tetapi kondisi tersebut tidak mampu diberbaiki semua dengan cor beton lantaran keterbatasan dana yang tersedia. Untuk itu, pihaknya bersama puluhan warga Desa Tarlawi berharap, sejumlah titik jalan yang sudah dilakukan pengecoran tersebut bisa bertahan lebih lama, sembari menunggu datangnya bantuan dari Pemkab Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy. 

"Perhatian dan kepedulian dari bapak Bupati dan Wabup Bima ini sangat kami nantikan, paling tidak, aspal biasa saja kalau tidak mampu dihotmik jalan yang menuju desa kami, karena Desa Tarlawi juga bagian dari wilayah Kabupaten Bima," pungkas Hamid bersama puluhan warganya.


Pantauan langsung awak Media ini, setelah diguyur hujan deras dalam beberapa hari terakhir, kondisi jalan yang menuju Desa Tarlawi juga saat ini sebagian besar sudah dipenuhi  dengan tanah liat dan kotoran lumpur, yang meluap dari atas gunung (tegalan) milik warga Desa Tarlawi dan sekitarnya. (WB-01)






Ketua BAZNAS saat monitoring pada salah satu rumah warga


WARTA BIMA,- Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima, Drs. H. Zainuddin, MM, melakukan monitoring Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) berukuran 4x6 di Desa Raba Kecamatan Wawo.

Program Pembangunan Mahyani yang berjumlah sebanyak enam unit di Desa Raba tersebut, bersumber dari anggaran bantuan BAZNAS Provinsi NTB Tahun 2025 masing-masing senilai, Rp. 25 juta per rumah.

Ketua BAZNAS Kabupaten Bima, Drs. H. Zainuddin, MM usai turun monitoring di lapangan mengatakan, pelaksanaan pembanguna 6 unit rumah layak huni bantuan dari BAZNAS NTB di Desa Raba Kecamatan Wawo berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan progres pekerjaannya sekarang sudah mencapai 40 sampai 50 persen.

"Saya menilai pembangunan mahyani di Desa Raba cukup baik dan lancar. Volume pekerjaanya pun sekarang sudah ada yang 50 persen," ujar H. Zainudin. 

Pada kesempatan tersebut, mantan Camat Belo dan Kabag Kesra Setda Kabupaten Bima ini, meminta kepada seluruh penerima bantuan, agar bisa mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan Mahyani mulai dari awal pekerjaan sampai pada tahap finishingnya. Selain itu, pihaknya berharap, pembangunan rumah layak huni di Desa Raba tersebut, tetap berjalan dengan lancar dan bisa tuntas sesuai waktu yang telah ditentukan.

 "Semoga kedepan, 6 unit rumah yang dibangun ini menjadi sebuah tempat tinggal yang penuh berkah bagi para penghuninya, terutama kepala keluarga dan seluruh anak-anaknya," pungkas H. Zainudin.


Sementara itu, salah seorang Vendor dalam pembangunan Mahyani, Arifuddin memastikan bahwa pembangunan rumah layak huni di Desa Raba, yang dimulai sejak pertengahan Oktober 2025 lalu hingga saat ini tetap berjalan dengan lancar. Hanya saja, dalam beberapa hari terakhir ini, proses pekerjaan pada 6 unit rumah tersebut belum bisa dilanjutkan, karena masih menunggu kedatangan bahan material Bata ringan dari Surabaya Jawa Timur. 

"Bata ini kita pesan khusus di Surabaya dan sekarang bahan tersebut masih dalam perjalanan. Insyaallah, besok atau lusa bata ringan ini sudah tiba di Bima dan pekerjaan bisa dilanjutkan," tandas Arifudin. (WB-01)







 



WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Wakil Bupati dr .H Irfan Zubaidy dan Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE Jum,at (7/11), meninjau lokasi jembatan Rade-Madapangga, yang mengalami penurunan timbunan tanah  (settlement) pada oprit sisi utara dan selatan setelah diterjang arus banjir yang tejadi pada Kamis (6/11).

Jembatan senilai Rp. 6,2 milyar yang bersumber dari dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2025 tersebut terjadi settlement akibat belum maksimalnya proses pemadatan ruas jalan.

Tiba di lokasi jembatan sepanjang 25 meter dan lebar bentangan 6 meter tersebut, Bupati dan Wakil  didampingi Plt. Camat Madapangga H.Sahrul S.Ag.,MM mendengarkan dengan seksama penjelasan teknis dari Kabid Bina Marga Farid Wajdi, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Edy Y, ST., MT berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan penanganan yang dilakukan pada Jembatan tersebut. Karena jembatan ini merupakan urat nadi  transportasi darat yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Madapangga menuju jalan negara lintas Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bima Ady Mahyudi langsung menginstruksikan kepada Dinas PUPR dan pihak pelaksana proyek untuk melakukan penanganan agar jembatan dapat difungsikan secara optimal.


Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Suwandi, ST.MT menjelaskan, Jembatan Desa Rade-Madapangga tersebut masih dalam pelaksanaan pekerjaan dan belum dilaksanakan tahapan penyerahan  proyek (Provisional Hand Over /PHO) dari kontraktor kepada Pemerintah daerah,  sehingga masih menjadi tanggung jawab pihak pelaksana proyek dan hari ini mulai dilakukan perbaikan.

"Dari aspek teknis, struktur jembatan masih aman, kerusakan terjadi pada bahu jalan dan aspal karena air hujan masuk di timbunan oprit dan air banjir tidak berpengaruh pada struktur jembatan," ujarnya.

Setelah melakukan peninjauan jembatan Bupati, Wakil Bupati beserta rombongan melanjutkan peninjauan lokasi terdampak di Desa Monggo dan Desa Ncandi. Rombongan melakukan peninjauan kondisi sekolah SDN 1  Ncandi, beberapa bagian rumah warga di sepanjang alur sungai dan rumah warga yang beberapa waktu lalu terendam banjir di RT 01 dan RT 04 desa Ncandi Kecamatan Madapangga. (Red)



H. Yasin, MM. Inov

WARTA BIMA,- Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Bima-Dompu, H. Yasin, S.PdI.,MM. Inov dalam sepekan terakhir ini, terus menjaring aspirasi masyarakat di wilayah Bima dan Dompu melalui kegiatan bertajuk Reses Masa Persidangan I Tahun 2025/2026.

Selama kegiatan Reses yang berlangsung mulai akhir Oktober hingga awal Nopember 2025 tersebut, H. Yasin yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima ini, telah menyerap beragam aspirasi masyarakat yang tersebar pada 13 Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Desa-desa yang dikunjunginya tersebut antara lain, Desa Sangia Kecamatan Sape, Desa Pala dan Ntoke Wera, Desa Tolowata Ambalawi, Desa Sai dan Lewintana Soromandi, Desa Rora Donggo, Desa Rato Parado, Desa Raba dan Maria Utara Wawo, Desa Saneo Kabupaten Dompu serta Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Dalam setiap pertemuan silaturahminya dengan puluhan bahkan ratusan masyarakat diberbagai desa dan kelurahan tersebut, anggota DPRD Provinsi NTB, H. Yasin, MM. Inov dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, setiap anggota Dewan khususnya di DPRD Propinsi wajib turun langsung ke masyarakat, untuk mendapatkan berbagai masukan dan usulan program pembangunan yang diinginkan di desanya masing-masing.

H. Yasin menyampaikan sambutan saat Reses

Dari hasil perjalanan resesnya diberbagai desa tersebut, H. Yasin mengaku telah banyak menerima usulan dari masyarakat. Namun dari sekian banyak permintaan ini, hanya sebagian yang bisa direalisasikan, minimal 1 program dulu untuk satu desa/kelurahan pada setiap tahun, mengingat jumlah desa dan kelurahan di Dapil Bima-Dompu mencapai 300 lebih desa.

"Insyaallah, saya tetap sisipkan dana Pokir saya untuk pembangunan di desa, walaupun hanya satu program untuk satu desa sesuai kemampuan keuangan yang ada," imbuhnya.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Bima tiga periode ini menyebut, sederet permintaan masyarakat dari 13 desa yang disambanginya tersebut antara lain, pembukaan jalan usaha tani, bor air, rabat jalan, pembuatan Drainase, permintaan untuk usaha UMKM, pembangunan sarana ibadah Masjid, Mushalah, lapangan untuk olahraga dan masih banyak usulan lainya yang disuarakan oleh masyarakat dalam kegiatan reses dimaksud.

"Semua permintaan masyarakat dari 13 desa dan kelurahan yang ada di Bima Dompu ini, tetap saya perjuangkan di APBD Propinsi NTB Tahun 2026 nanti. Paling tidak program yang skala prioritasnya dulu, sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki Pemerintah Propinsi NTB," pungkasnya.

Reses malam hari di Kelurahan Dara


Dalam setiap kunjungan resesnya, H. Yasin selalu memberikan edukasi pada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi anggota Dewan yakni, Legislasi, membahas Anggaran dan Pengawasan. (WB-01)



Dua tenaga kerja sedang memasang bagian atap ruang kelas di SDN 1 Kambilo


WARTA BIMA,- Setelah mangkrak beberapa hari, akhirnya pekerjaan proyek Renovasi (Rehab) dua ruang kelas di SDN 1 Kambilo Kecamatan Wawo senilai, Rp. 199 Juta, kini mulai dilanjutkan kembali oleh pihak pelaksana CV. Salaja Mbojo Kota Bima.

Kepastian kelanjutan pekerjaan proyek tersebut, setelah adanya kesepakatan antara pihak Kontraktor dari CV. Salaja Mbojo, Ijrul dengan salah seorang warga Desa Kambilo, Nurdin M. Yusuf.

"Sesuai tuntutan warga tempo hari, saya sekarang sudah menyerahkan kepada warga Desa Kambilo bernama Nurdin untuk menangani pekerjaan di SDN 1 Kambilo tersebut," kata Ijrul yang dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (4/11).

Sementara itu, Nurdin M. Yusuf yang ditemui awak Media ini di lokasi proyek mengaku, memang sudah mengambil alih pekerjaan rehab ruang kelas di SDN 1 Kambilo tersebut. Hanya saja tugasnya bukan pelaksana proyek, tapi sebagai orang yang dipercayakan oleh kontraktor untuk membantu semua pekerjaan di lapangan.

Intinya, dalam proyek tersebut, Nurdin menyebut tidak  mengetahui sedikit pun soal anggaran, karena dirinya hanya ditugaskan untuk mengontrol para pekerja (tukang) di lapangan. "Kalaupun ada kekurangan bahan material dan lainya saya tetap koordinasi dengan kontraktor, sebab posisi saya dalam proyek ini sifatnya hanya membantu atau sebagai mandor saja," cetusnya.

PPK Proyek, Karyadin

Ditempat terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Dana Alokasi Umum (DAU) sub bidang SD pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Karyadin yang dihubungi via Ponselnya berharap, pekerjaan rehab ruang kelas di SDN 1 Kambilo tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar sesuai spesifikasi  kontrak yang telah ditentukan.

"Saya harap, proyek ini cepat selesai supaya pihak sekolah bisa memanfaatkan kembali untuk kelancaran proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa di sekolah setempat," pungkas Karyadin.

Seperti dilansir Media ini edisi sebelumya, pekerjaan proyek di SDN 1 Kambilo tersebut sempat terhenti (mangkrak) selama beberapa hari, akibat diusirnya sejumlah tenaga kerja (tukang) oleh salah seorang warga Desa Kambilo, Jr. (WB-01)






WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Suwandi, ST.MT, Plt. Kepala DPMPTSP Darmin, SE, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Kabupaten Bima Lalu Makhyaril Huda, S.ST., MH dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Amnah, ST menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Lambu di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Senin (3/11).

Dalam Rakor yang dipandu Pejabat fungsional Penata Ruang Utama Kementerian ATR/BPN RI, Dr. Ir. Gabriella Triwibawa M.Eng.M.Sc. tersebut, Bupati Bima mengatakan, Rakor lintas  sektor ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan RDTR Lambu yang bertujuan untuk menyelaraskan substansi rencana dengan berbagai kepentingan lintas sektor, baik pusat, provinsi, maupun daerah. 

"RDTR ini menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya. 

Bupati Bima menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk menetapkan RDTR Lambu melalui Peraturan Bupati sebagai acuan dalam  pemanfaatan ruang di wilayah ini. Dokumen RDTR ini juga akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperkuat pelayanan perizinan berusaha berbasis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

"Dengan demikian, RDTR ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi, mempercepat perizinan, dan memberikan kepastian hukum, tanpa mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup" pungkas Bupati Ady Mahyudi. 


Sementara itu, pejabat fungsional Penata Ruang Utama Kementerian ATR/BPN Dr. Ir. Gabriella Triwibawa M.Eng.M.Sc dalam arahannya mengatakan,  "RDTR merupakan instrumen pengendali bagaimana ruang, lahan dan lingkungan tidak tereksploitasi untuk saat ini saja, tetapi juga secara berkelanjutan untuk masa yang akan datang. 

"Kita juga harus mencermati ketentuan aturan zonasi yang merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Juga harmonisasi aspek pengendalian sosial dan lingkungan," ungkapnya.

Ia berharap, Kabupaten Bima dapat menjaga konsistensi dan kesesuaian antara RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS dengan RTRW yang sedang dalam proses Revisi.

Rakor tersebut antara lain dihadiri oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Chriesty Elisabeth Lengkong, S.Si. M.Si, MEEM, Kasubdit Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.E, Dian Ayu Wulandari, S.Si., M.Sos., Perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi. (Red)








WARTA BIMA,- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang orientasinya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional dengan berpedoman pada prinsip  penyusunan anggaran yang efisien, efektif dengan memperioritaskan program yang  memberi solusi penyelesaian masalah-masalah strategis daerah.

Bupati Bima melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, SS.,M.Si dalam siaran Persnya mengatakan, mengingat urgensinya KUA PPAS, Pemerintah Daerah menghargai pandangan dan masukan dari pihak legislatif yang mendorong agar eksekutif segera melakukan pembahasan dokumen KUA PPAS tersebut. 

Namun perlu dijelaskan pula bahwa sebagai sebuah pedoman dan arah bagi perencanaan, dokumen KUA PPAS perlu dilakukan pembahasan secara seksama dan mempertimbangkan secara cermat sejumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain kondisi ekonomi makro dan implikasi pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) yang pada tahun anggaran 2025 -2026 menjadi tantangan fiskal bagi semua daerah, dimana program/kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan tidak bisa laksanakan sebagaimana mestinya. 

Ini berarti bahwa pengurangan dana transfer tersebut  berdampak pada berkurangnya pembangunan infrastruktur pada daerah. Itulah sebabnya pemerintah daerah melalui Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melakukan telaah dan review secara cermat agar dengan anggaran yang terbatas tersebut program prioritas pembangunan daerah tepat sasaran,  dapat dimanfaatkan  secara berkelanjutan dalam jangka panjang serta sesuai ketentuan yang berlaku. 

Suryadin menyebut, saat ini mengacu pada hasil evaluasi Dirjen Keuangan daerah, terdapat 104 Kabupaten dan 33 Kota  yang belum memenuhi belanja minimum pada dokumen RKPD (belanja 10 Urusan Wajib dan Belanja Mengikat). Pemerintah pusat merekomendasikan kepada 104 kabupaten dan 33 kota  yang RKPD belum memenuhi Kebutuhan belanja minimum diminta untuk menyesuaikan/memenuhi kebutuhan belanja wajib;

Hasil evaluasi  Dirjen Bina Bangda juga mencatat, terdapat 76 Kabupaten dan Kota yang sudah terpenuhi belanja minimum tapi tidak mampu membiayai belanja mendesak, termasuk Kabupaten Bima. Bagi 76 Kabupaten/Kota yang sudah terpenuhi belanja wajib tapi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai belanja mendesak diberi kesempatan mengusulkan 10 program prioritas daerah.

Di tingkat Kabupaten Bima,  10 usulan program perioritas dan mendesak Kabupaten Bima tersebut mencakup:  Jembatan Ujung Kalate, Jembatan Jala Nggembe, Jalan Karampi, SDN Doro O'o, Kantor Inspektorat, Kantor Bappeda, RSUD Sondosia, Puskesmas Ngali, Tambahan Iuran BPJS dan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Bolo dengan total usulan senilai  Rp. 194,1 milyar.

Pria yang akrab disapa Bang Yan ini menambahkan, terkait penyusunan dokumen tersebut, Bupati Bima secara khusus telah menginstruksikan kepada Bappeda dan Tim Penyusun RKPD Tahun Anggaran 2026 untuk melakukan  percepatan penyusunan agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (Red)







H. Maman didampingi Kader PAN Wawo, H. Kasnun, Kades Kombo dan Kambilo


WARTA BIMA,-Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Bima-Dompu, H. Muhammad Aminurlah, SE, mulai Sabtu siang hingga malam tadi (1/11), menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2025/2026 di Desa Kombo, Raba dan Desa Maria Kecamatan Wawo.

Dalam sambutanya dihadapan ratusan masyarakat pada tiga desa dikunjunginya, Legislator Propinsi NTB yang akrab disapa H. Maman ini mengaku akan selalu memperhatikan nasib rakyat, bahkan dirinya siap membantu setiap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Pada bidang kesehatan, H. Maman berjanji akan berinovasi untuk rakyat dengan membangun sebuah Rumah Singgah dan menyiapkan satu unit mobil Ambulance untuk membantu kebutuhan masyarakat, terutama bagi warga yang sakit dan keluarganya dari Bima Dompu yang berobat lanjut di RSUP NTB Kota Mataram.

Warga yang menghadiri acara reses

H. Maman menyebut, niat baik dan ketulusan hatinya membangun sebuah rumah singgah tersebut, didorong oleh rasa keprihatinanya terhadap kondisi para pasien dan sejumlah keluarganya dari Bima, yang kerap mengeluhkan kesulitan mendapat kamar dan tempat tidur yang layak saat dirujuk di RSUP NTB Mataram. Sehingga wajib dibangun rumah singgah supaya keluarga pasien merasa tenang dan nyaman, bahkan bisa gratis untuk masyarakat Bima, termasuk bagi para pasien dan keluarganya yang berasal dari Kecamatan Wawo.

"Sebelum dibangunya rumah singgah ini, saya juga mulai sekarang siap bantu kalau ada keluarga kita dari Bima yang dirujuk ke RSUP Mataram," ujar H. Maman. 

Selain itu, mantan anggota DPRD Kabupaten Bima tiga periode ini mengaku selalu siap memberikan bantuan bagi para mahasiswa Bima yang melanjutkan pendidikan pada berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram NTB. Paling tidak, bantuan untuk biaya transportasinya jika mereka pulang liburan (mudik) di kampung halamannya masing-masing.

H. Maman bersama Kades Raba dan warga

Tidak hanya itu, untuk membangun kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat Bima Dompu pada umumnya, H. Maman juga siap menyumbang bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti untuk acara do,a, pernikahan dan berbagai hajatan lainya yang diselenggarakan oleh warga setempat. Dengan catatan, masyarakat yang punya hajatan harus memberikan informasi lebih awal tentang waktu ataupun jadwal kegiatannya, paling tidak melalui telepon seluler (Handpone) milik pribadinya.

"Pokoknya saya tetap bantu kalau ada hajatan masyarakat, asalkan saya dikasih tau lebih dulu sebelum acara," cetus H. Maman.

Pada momen tersebut, duta Partai Amanat Nasional (PAN) di lembaga Dewan Provinsi NTB ini, menyerap berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada tiga desa di Kecamatan Wawo seperti antara lain, perbaikan (Lapen) jalan kuburan (TPU), rabat jalan usaha tani, perbaikan sarana ibadah, sarana dan prasarana untuk olahraga, benang Tenun, sumur bor dalam, revitalisasi rumah adat (Uma Lengge) dan masih banyak permintaan masyarakat lainya.


"Saya akan berupa maksimal memperjuangkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini, melalui dana APBD Propinsi NTB Tahun 2026," pungkas H. Maman. (WB-01)



MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.